Catatan Juan Pesau
Seorang Nasabah Bank NTT
Kadang-kadang kita manusia di indonesia ini memang sudah hidup dalam zaman ketika hampir segala sesuatu mudah sekali menjadi politik.
Orang bangun jalan, politik.
Orang bagi pupuk, politik.
Orang buka lapangan kerja, politik.
Bahkan tatkala bank datang menjelaskan cara mendapatkan kredit kepada pedagang kecil, politik juga.
Barangkali memang begitulah watak zaman kita sekarang. Kacamata politik sudah terlalu lama dikenakan, sampai-sampai kita lupa bahwa tidak semua yang tampak di depan mata dibaca dengan kecurigaan politik.
Kredit Usaha Rakyat, misalnya.
Namanya saja sudah cukup terang benderang menjelaskan kepada siapa ia hendak ditujukan. Kepada rakyat yang sedang berusaha. Kepada pedagang kecil yang ingin menambah barang warungnya. Kepada petani yang membutuhkan modal membeli bibit unggul, membuka lahan, pupuk, dan lain-lain lagi. Kepada mama-mama atau bapak-bapak di rumah yang ingin mengembangkan usaha rumahan tetapi tidak selalu memiliki modal yang cukup.
Maka ketika informasi tentang KUR itu disampaikan kepada masyarakat, mestinya pertanyaan pertama kita sederhana saja.
Apakah masyarakat menjadi lebih tahu?
Apakah mereka menjadi lebih paham bagaimana memperoleh pembiayaan?
Apakah mereka tahu persyaratannya?
Apakah mereka mengerti kewajibannya?
Apakah mereka akhirnya memiliki kesempatan mengembangkan usaha?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terdengr jauh lebih dekat dengan kepentingan rakyat miskin jelata ketimbang pertanyaan tentang partai apa yang hadir dalam ruangan.
Tetapi politik memang mempunyai wajahnya sendiri. Membaca setiap peristiwa selalu ia punya caranya sendiri.
Suatu kegiatan yang bagi seorang pedagang kecil yang sering menunggu seharian pembeli tak kunjung datang karena sekadar menjajal beberapa kemasan mie instan dan beberapa jenis bumbu dapur mungkin hanya berarti kesempatan mendapatkan informasi tentang modal usaha, tetapi bagi seorang politisi bisa saja dibaca sebagai panggung.
Di sinilah memang persoalan itu jadi menjadi menarik.
Ketika sebuah kegiatan dilihat dari siapa yang hadir
Kita tidak perlu naif memang.
Partai politik tentu berkepentingan membangun citra di tengah masyarakat. Setiap kegiatan yang memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat berpotensi memberi keuntungan politik.
Itu hukum sederhana dalam politik.
Partai datang membantu masyarakat, tentu masyarakat melihatnya.
Partai membuka ruang bagi UMKM, tentu ada citra yang terbentuk.
Partai menghubungkan masyarakat dengan lembaga tertentu, tentu ada nilai politik yang mungkin ikut terbawa.
Tetapi apakah setiap keuntungan citra politik otomatis membuat kegiatan tersebut menjadi salah?
Saya kira, tidak demikian.
Di sini kita mungkin patut lah berkaca pada satu kecenderungan manusia yang dikenal dalam psikologi sosial sebagai ingroup bias. Sederhananya, kita cenderung lebih mudah memberikan penilaian positif kepada kelompok kita sendiri dan lebih cepat mencurigai kelompok yang berada di luar lingkaran kita.
Kecenderungan itu sebenarnya sangat manusiawi. Tetapi ketika dibawa terlalu jauh ke dalam politik, hingga bisa menjadi masalah.
Kalau begitu, kita akan sampai pada kesimpulan yang agak lucu yakni sebuah kegiatan menjadi baik kalau dilakukan oleh kelompok kita, tetapi menjadi buruk kalau dilakukan oleh kelompok lain. Atau baik kalau dilakukan oleh partai kita tetapi buruk jika itu oleh partai lain.
Di sinilah kita sering kehilangan obyektivitas.
Kita tidak lagi bertanya apakah kegiatan itu bermanfaat, tetapi siapa yang mendapatkan manfaat politik dari kegiatan tersebut.
Kita tidak lagi melihat rakyat yang hadir di dalam ruangan, yang kita lihat hanya logo partai yang terpampang di belakang panggung.
Kita tidak lagi mendengar pertanyaan pelaku UMKM tentang modal usaha, tetapi sibuk menghitung berapa banyak suara yang mungkin diperoleh partai dari kegiatan tersebut.
Rakyat akhirnya hanya menjadi latar belakang dari pertarungan persepsi.
Hannah Arendt, dalam pemikirannya tentang kehidupan bersama manusia, berkali-kali menekankan pentingnya kemampuan melihat dunia dari lebih dari satu perspektif. Dunia yang sama dapat tampak berbeda ketika dilihat dari tempat berdiri yang berbeda.
Mungkin karena itu, sebelum buru-buru memberi cap politik pada sebuah kegiatan, kita perlu sedikit bergeser dari tempat berdiri kita sendiri.
Coba berdiri di tempat pelaku UMKM.
Coba berdiri di tempat bank.
Coba berdiri di tempat masyarakat yang datang karena membutuhkan informasi.
Barangkali dari sana kita akan melihat sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kacamata politik.
Namun demikian, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi KUR tidak otomatis menjadi kegiatan politik bukan berarti bank boleh kehilangan kewaspadaan.
Justru sebaliknya.
Bank harus berhati-hati.
Apalagi bank pembangunan daerah memiliki posisi yang khas. Bank bukan partai politik. Bank bukan mesin kampanye. Bank juga bukan alat untuk memenangkan kontestasi elektoral.
Karena itu, ketika bank bekerja sama dengan organisasi politik, pagar profesional harus tetap berdiri kokoh.
Jangan sampai masyarakat mendapat kesan kalau3 KUR itu adalah program partai.
Jangan sampai ada anggapan bahwa untuk memperoleh kredit kita harus memiliki kedekatan dengan partai tertentu.
Jangan sampai forum sosialisasi berubah menjadi panggung kampanye.
Dan jangan sampai akses pembiayaan yang seharusnya ditentukan berdasarkan kelayakan usaha berubah menjadi persoalan kedekatan politik.
Kalau hal-hal seperti itu terjadi, kritik tentu saja diperlukan.
Bahkan harus.
Tetapi jika semua prosedur berjalan sebagaimana mestinya, kegiatan itu tetap berada dalam koridor sosialisasi dan edukasi masyarakat, lalu atas dasar apa kita buru-buru menyebutnya politisasi?
Kritik boleh, tetapi jangan kehilangan akal sehat
Partai politik lain tentu memiliki hak untuk bertanya.
Mengapa bank bekerja sama dengan partai itu?
Apa dasar kerja samanya?
Apakah ada kepentingan politik?
Apakah kegiatan tersebut menguntungkan partai tertentu?
Pertanyaan seperti itu sah.
Demokrasi memang membutuhkan pertanyaan.
Tetapi demokrasi juga membutuhkan bukti.
Sebab ada jarak yang cukup jauh antara bertanya dan menuduh.
Ada jarak antara mencurigai dan membuktikan.
Dan ada jarak antara melihat sebuah kegiatan sebagai sesuatu yang berpotensi politis dengan menyimpulkan bahwa kegiatan itu memang merupakan politisasi.
Jarak itulah yang sering kali kita lewati terlalu cepat.
Kita melihat partai.
Kita melihat bank.
Kita melihat masyarakat.
Lalu kita menyimpulkan: politik.
Padahal mungkin saja yang terjadi jauh lebih sederhana.
Sebuah partai mempunyai jaringan masyarakat.
Sebuah bank memiliki program pembiayaan.
Masyarakat membutuhkan informasi.
Ketiganya bertemu dalam sebuah forum.
Selesai.
Tidak semua pertemuan harus menghasilkan konspirasi.
Jangan karena tidak menguntungkan partai sendiri lalu manfaatnya dikecilkan
Ada satu penyakit lain dalam politik yang lebih sulit disembuhkan. Kita sering kali menilai sebuah kebaikan berdasarkan siapa yang mengerjakannya.
Kalau orang kita yang mengerjakan, kita sebut terobosan.
Kalau lawan politik yang mengerjakan, kita cari celahnya.
Kalau program itu menguntungkan kelompok kita, kita katakan pro-rakyat.
Kalau program yang sama justru membuat lawan mendapat simpati, kita mulai bertanya ada apa di balik semua ini?
Cara berpikir seperti ini membuat kita mudah terjebak.
Sebab politik akhirnya tidak lagi menjadi perlombaan menghadirkan kebaikan, tetapi perlombaan menguasai tafsir atas kebaikan.
Siapa pun yang lebih dulu melakukan sesuatu yang positif, akan segera dicurigai sedang mencari keuntungan politik.
Padahal kalau benar kegiatan itu bermanfaat, mengapa kita harus merasa terganggu hanya karena manfaat tersebut kebetulan juga membuat pihak lain memperoleh citra positif?
Bukankah seharusnya partai lain menjawabnya dengan cara yang lebih sederhana?
Buat kegiatan yang lebih baik.
Jika satu partai mengajak masyarakat mengenal KUR, partai lain bisa membantu UMKM mendapatkan pendampingan usaha.
Jika satu partai membuka akses informasi pembiayaan, partai lain dapat membuka akses pasar.
Jika satu partai mendekatkan masyarakat dengan lembaga keuangan, partai lain dapat mendampingi masyarakat agar mampu mengelola pinjaman dengan baik.
Bukankah politik akan menjadi lebih sehat jika partai-partai berlomba membuat rakyat lebih sejahtera? Begitulah.
