Tiga Pilar Utama Pembangunan Malaka: Membongkar Akar Kemiskinan

Dr. Pius Rengka (dokpri)

Catatan  Pius Rengka

Terus terang, ini catatan setelah seminggu saya keliling Malaka sampai ke kampung-kampung tua di pegunungan, mengobrol dengan petani, tokoh adat. Tukar pengalaman dengan 10 jurnalis jenial Malaka, diskusi kritis dengan Dr. Bernando Seran, S.H.,MH dan paparan pembangunan Malaka oleh Kadis Kominfo Malaka. Catatan kecil ini, tentu saja jauh dari sempurna. Ini sejenis refleksi fenomenologis, terendap ke pikiran, mengetuk relung sanubari nun sunyi. Begitulah.

Tiga pekan silam. Di Wisma Elora, Betun, Kabupaten Malaka. Prof. Dr. Dami Adar, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, menelepon saya. Dalam percakapan amat ringkas itu, Prof. Dami menyampaikan pandangan yang menyentak mengenai arah pembangunan Kabupaten Malaka di bawah komando dr. Stef Bria Seran, MPH. Menurut Prof. Dami, pembangunan Malaka yang bertumpu pada tiga sektor yaitu pertanian, kesehatan, dan pendidikan, telah berada pada arah yang tepat dan penting. “Sebaiknya kabupaten lain dan provinsi meniru Malaka,” ujar intelektual cerdas ini ringkas.

Pandangan Prof. Dami Adar, bagi saya penting bukan karena datang dari akademisi ahli pertanian yang handal dan briliant. Lebih dari itu, pandangan Prof. Dami mengandung tanggung jawab ilmiah mendasar bahwa  kemiskinan tidak dapat dibongkar hanya dengan satu kebijakan atau satu sektor pembangunan.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional. Berkaitan dengan kemampuan memperoleh pendapatan, kualitas pangan dan kesehatan, pendidikan, produktivitas tenaga kerja, akses terhadap infrastruktur, serta kemampuan rumah tangga menghadapi berbagai guncangan ekonomi dan lingkungan.

Pada konteks Malaka, gagasan tersebut menemukan relevansinya. Data Badan Pusat Statistik Maret 2025 terdapat 28,05 ribu penduduk Malaka di bawah garis kemiskinan, atau 13,52 persen dari total penduduk. Angka itu turun dari 13,92 persen pada 2024. Pada saat yang sama, IPM Malaka meningkat dari 62,76 pada 2020 menjadi 65,13 pada 2024. Perubahan tersebut menunjukkan kemajuan, sekaligus memperlihatkan pembangunan manusia masih menjadi pekerjaan serius.

Karena itu, pertanian, kesehatan, dan pendidikan, layak dibaca bukan sebagai tiga program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan manusia dan ekonomi lokal. Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak anggaran yang dialokasikan kepada pertanian, kesehatan, dan pendidikan? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana ketiga sektor tersebut saling memperkuat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi?

Di sinilah gagasan tiga pilar pembangunan Malaka memperoleh makna taktis dan strategis sekaligus. Saya pikir, Bupati dr. Stef Bria Seran, MPH, birokrat brilian dan politisi perubahan sosial yang handal mendapat perhatian super serius dari aneka kalangan (lawan  mapun kawan politik).

Fondasi Ekonomi

Malaka adalah wilayah yang struktur ekonominya sangat terkait dengan sumber daya alam dan kehidupan pedesaan. Data BPS menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menghasilkan Rp1,553 triliun dalam PDRB atas dasar harga berlaku Malaka pada 2025. Angka ini menunjukkan besarnya posisi sektor primer dalam perekonomian daerah.

Namun, besarnya kontribusi pertanian terhadap ekonomi daerah tidak sertamerta berarti bahwa petani telah memperoleh kesejahteraan memadai. Di sinilah pembangunan pertanian harus bergerak dari sekadar meningkatkan produksi menuju peningkatan produktivitas, nilai tambah, pendapatan petani, dan ketahanan pangan rumah tangga.

BPS sendiri melalui Statistik Pertanian Kabupaten Malaka 2025 mencatat bahwa statistik pertanian daerah mencakup produksi padi dan palawija, hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Data tersebut penting karena pembangunan pertanian yang efektif harus didasarkan pada komoditas, wilayah, musim, produktivitas, serta rantai nilai yang nyata.

Dengan demikian, modernisasi pertanian Malaka (seperti kini sedang gencar dikerjakan) tidak cukup hanya dengan menyediakan benih, pupuk, alat mesin pertanian, atau membuka lahan. Infrastruktur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jalan produksi, irigasi, jaringan air, listrik, gudang, fasilitas pascapanen, transportasi, akses pasar, dan konektivitas digital.

Petani yang menghasilkan jagung atau padi dengan produktivitas tinggi tetapi menghadapi biaya angkut yang mahal dan harga jual yang rendah belum sepenuhnya memperoleh manfaat pembangunan. Karena itu, pertanian harus dibangun sebagai rantai nilai.

Produksi harus terhubung dengan pengolahan. Pengolahan harus terhubung dengan pasar. Pasar harus terhubung dengan pembiayaan. Dan, semuanya harus ditopang oleh infrastruktur serta sumber daya manusia. Di titik ini, pendidikan masuk ke wilayah pertanian.

Petani masa depan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun. Petani membutuhkan pengetahuan mengenai benih, pemupukan berimbang, pengelolaan air, teknologi pascapanen, informasi harga, pembukuan usaha, akses kredit, pemasaran digital, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan kata lain, pendidikan adalah mesin pengetahuan bagi transformasi pertanian.

Dimulai dari Tubuh yang Sehat

Pilar kedua adalah kesehatan. Kerap kesehatan diperlakukan semata-mata sebagai urusan rumah sakit, puskesmas, dokter, bidan, obat-obatan, dan pengobatan. Cara pandang tersebut belum sempurna jika pembangunan kesehatan hendak ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Kesehatan berkaitan langsung dengan produktivitas.

Seorang petani yang sakit, misalnya, kehilangan hari kerja. Anak yang mengalami kekurangan gizi menghadapi risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ibu yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan memadai menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar. Rumah tangga miskin yang harus mengeluarkan biaya besar akibat penyakit juga dapat kehilangan tabungan, menjual aset, atau mengurangi pengeluaran untuk pendidikan.

READ  Lima Hari untuk Hery Susanto

Dengan demikian, kesehatan memiliki hubungan dua arah dengan kemiskinan yakni kemiskinan dapat memperburuk kesehatan, sementara kesehatan yang buruk dapat memperdalam kemiskinan. Karena itu pembangunan kesehatan Malaka patut ditempatkan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, air bersih, sanitasi, makanan bergizi, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit, kesehatan reproduksi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Kesehatan juga, terus terang, harus terhubung dengan pertanian. Bagaimana tidak. Pertanian bukan hanya kegiatan menghasilkan uang. Pertanian menghasilkan pangan. Dan, pangan menentukan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, ketika seorang petani Malaka menghasilkan pangan bergizi dan keluarganya mampu mengonsumsi pangan yang beragam, sesungguhnya mereka sedang membangun modal kesehatan keluarganya sendiri.

Sebaliknya, produksi pertanian yang meningkat tetapi pola konsumsi rumah tangga tetap buruk tidak otomatis menghasilkan perbaikan status gizi. Di sinilah konsep pertanian sensitif gizi (nutrition-sensitive agriculture) menjadi relevan. Pengalaman Ethiopia (sebagai bandingan) menunjukkan, intervensi pertanian dapat dirancang bersamaan dengan pendidikan gizi, diversifikasi pangan, penguatan ketahanan pangan rumah tangga, dan pemberdayaan perempuan. Bank Dunia bahkan mendokumentasikan evaluasi intervensi pertanian sensitif gizi yang menghubungkan praktik pertanian dengan pengetahuan gizi, produksi pangan, keragaman makanan, dan kesehatan anak. Pada point ini apa yang dicanangkan Bupati, dr. Stef Bia Seran, MPH, mendapatkan lokus dan konteksnya yang pas.

Pelajaran tersebut relevan bagi kepentingan perubahan sosial Malaka karena pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa ton yang diproduksi, tetapi juga harus bertanya, berapa banyak keluarga yang menjadi lebih sehat karena produksi pangan tersebut? Inilah juga logika yang ditelusuri Prof. Dami Adar, ahli yang cerdas itu.

Memutus Rantai

Pilar ketiga adalah pendidikan. Jika pertanian merupakan basis ekonomi dan kesehatan merupakan basis kemampuan fisik serta mental manusia, pendidikan merupakan instrumen untuk memperluas kemampuan manusia tersebut.

Data BPS menunjukkan, pada 2025, sebanyak 24,80 persen penduduk Malaka berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, sementara yang telah menamatkan pendidikan tinggi baru 11,36 persen. Pada kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah, proporsi yang tidak memiliki ijazah 28,98 persen, sedangkan yang memiliki pendidikan tinggi 6,43 persen. Barangkali angka ini mengusik Bupati, dr. Stef Bria Seran, MPH, sehingga tokoh fenomenal ini tak jemu mengutus banyak manusia Malaka studi lanjut di berbagai bidang. Bahkan para pegawai negeri yang masih usia belia didesaknya studi lanjut ke jenjang S2 dan S3 bahkan studi spesialis untuk para dokter.

Data ini pun memberikan pesan signifikan bahwa pembangunan pendidikan harus dipahami sebagai bagian dari strategi mengatasi ketimpangan kesempatan. Pendidikan yang baik tidak hanya bertujuan membuat anak mampu membaca dan berhitung. Pendidikan harus meningkatkan kemampuan berpikir, keterampilan, kesehatan, produktivitas, kewirausahaan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi.

Pada konteks Malaka, pendidikan dapat diarahkan untuk mendukung sektor pertanian. Sekolah dapat memperkenalkan literasi pangan, pertanian, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Sekolah menengah kejuruan dapat mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Perguruan tinggi dapat memperkuat penelitian mengenai pertanian lahan kering, peternakan, pangan lokal, pengelolaan air, kesehatan masyarakat, serta teknologi tepat guna. Dengan demikian, pendidikan tidak harus selalu dipahami sebagai jalan keluar dari desa menuju kota. Pendidikan dapat menjadi jalan membangun desa dengan pengetahuan baru.

Anak petani tidak harus meninggalkan pertanian hanya karena memperoleh pendidikan. Mereka justru dapat kembali ke sektor pertanian dengan pengetahuan yang lebih tinggi dan mengubah pertanian tradisional menjadi usaha produktif berbasis teknologi. Saya menemukan kampung produksi sirih pinang yang hebat di tengah Betun, tetapi publikasi tentang fakta ini minim sekali. Saya mendorong para jurnalis hebat Malaka untuk menulis fakta ini dengan data yang kuat.

Satu Rantai Sebab-Akibat

Hubungan antara ketiga sektor tersebut menjadi sangat penting. Pertanian menyediakan pangan dan pendapatan. Pendapatan memungkinkan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi, kesehatan, dan pendidikan. Kesehatan yang baik membuat anak dapat belajar dengan lebih baik dan orang dewasa dapat bekerja produktif. Pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang kemudian meningkatkan produktivitas, termasuk produktivitas pertanian. Produktivitas yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi memperbesar kemampuan rumah tangga berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan. Terbentuklah sebuah lingkaran pembangunan.

Sebaliknya, jika salah satu mata rantai putus, kemiskinan dapat bertahan. Anak dari keluarga miskin yang mengalami kekurangan gizi berpotensi menghadapi hambatan perkembangan dan pembelajaran. Pendidikan yang rendah membatasi kesempatan kerja. Pendapatan yang rendah membatasi kemampuan membeli pangan bergizi dan mengakses layanan kesehatan. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian kembali menurunkan produktivitas. Inilah yang disebut perangkap kemiskinan antargenerasi.

Karena itu, pembangunan Malaka harus mengubah lingkaran tersebut menjadi lingkaran kebajikan pembangunan dengan formula ini. Pertanian produktif → pendapatan meningkat → pangan bergizi → kesehatan membaik → pendidikan meningkat → produktivitas meningkat → pendapatan meningkat kembali. Kerangka tersebut bukan sekadar teori.

READ  Sopi dan Sophia: Meneguk Identitas, Menjumpai Kebijaksanaan

Kita menengok Rwanda. Pengalaman Rwanda menunjukkan bagaimana pendekatan multisektor digunakan untuk menghadapi persoalan stunting dan pembangunan modal manusia. Bank Dunia mencatat, Rwanda mengembangkan pendekatan yang menggabungkan sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pertanian karena masalah gizi tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Analisis mereka menunjukkan, hanya sebagian kecil anak pada saat itu memperoleh secara bersamaan kondisi pengasuhan, diet, dan lingkungan kesehatan yang memadai.

Pada 2021, pendekatan pembangunan modal manusia Rwanda juga menekankan kolaborasi antarkementerian untuk memperluas akses keluarga miskin dan rentan terhadap kesehatan, gizi, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Pelajarannya jelas. Bahwa  masalah manusia tidak mengenal batas-batas birokrasi kementerian. Seorang anak miskin tidak datang kepada pemerintah dengan tiga persoalan terpisah bernama pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Anak miskin datang sebagai satu pribadi yang membutuhkan makanan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan.

Pelajaran serupa diperoleh dari Ethiopia. Ethiopia menjadi rujukan lantaran perlindungan sosial dihubungkan dengan produktivitas. Contoh lain dapat dilihat di Ethiopia melalui Productive Safety Net Program (PSNP). Program tersebut dikembangkan bukan hanya sebagai bantuan konsumsi bagi keluarga miskin, tetapi sebagai instrumen untuk membangun aset produktif dan ketahanan masyarakat.

Program ini menghubungkan bantuan sosial dengan pekerjaan publik, rehabilitasi daerah aliran air, pembangunan infrastruktur sosial, penguatan mata pencaharian, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Perkembangan terbaru program tersebut menghubungkan perlindungan sosial dengan penciptaan pekerjaan, pelatihan, usaha kecil, ketahanan iklim, gizi, dan pengembangan rantai nilai.

Malaka tentu tidak harus menyalin utuh pengalaman Ethiopia. Kondisi geografis, kelembagaan, budaya, dan skala kedua wilayah berbeda. Tetapi, prinsip yang dapat dipetik sangat relevan karena program penanggulangan kemiskinan akan lebih berkelanjutan jika bantuan jangka pendek sekaligus membangun kemampuan produktif jangka panjang.

Dalam konteks Malaka, prinsip itu dapat diterjemahkan menjadi program yang menghubungkan rumah tangga miskin dengan lahan produktif, pelatihan pertanian, ternak, akses air, kelompok usaha, pendidikan anak, layanan kesehatan, dan pembiayaan. Dalam konteks itulah, Prof. Dami Adar tidak ragu acungkan jempol untuk  dr. Stef Bria Seran, MPH yang terkesan keras tandas  lugas, tetapi cerdas itu.

Mencermati fenomena Malaka, warga miskin, tentu saja, bukan hanya menjadi penerima bantuan, melainkan mereka memperoleh jalan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya melalui jalan pertanian yang kuat dan kesehatan yang prima sambil melanutkan jalur pendidikan yang kuat.

Infrastruktur sebagai Pengikat Tiga Pilar

Letupan pikiran Prof. Dami Adar mengenai pentingnya infrastruktur karena itu sangat relevan. Pertanian membutuhkan jalan. Kesehatan membutuhkan akses. Pendidikan membutuhkan konektivitas. Petani yang tinggal jauh dari pasar membutuhkan jalan produksi. Anak sekolah membutuhkan jalan dan transportasi. Pasien membutuhkan akses menuju fasilitas kesehatan. Puskesmas membutuhkan air, listrik, internet, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan.

Maka, pembangunan infrastruktur Malaka perlu dilihat sebagai infrastruktur sosial-ekonomi, bukan sekadar proyek fisik. Jalan yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar adalah investasi ekonomi. Jalan yang menghubungkan desa dengan sekolah adalah investasi pendidikan. Jalan yang mempercepat akses masyarakat menuju puskesmas adalah investasi kesehatan. Tetapi, tampaknya, jalan provinsi menuju Betun kini rusak berat menyusul terpaan musim hujan kemarin.

Namun, irigasi yang meningkatkan produksi pangan adalah investasi ekonomi sekaligus investasi gizi. Air bersih adalah investasi kesehatan sekaligus investasi pendidikan karena mengurangi beban waktu keluarga dan mendukung lingkungan belajar yang lebih sehat.  Dengan cara pandang seperti itu, sebuah proyek infrastruktur dapat memiliki manfaat lintas sektor, multidimensional.

Dari Tiga Program Menjadi Satu Strategi

Tantangan terbesar pembangunan tiga pilar bukan hanya soal anggaran. Tantangan utamanya adalah koordinasi. Jika dinas pertanian bekerja dengan indikator pertanian sendiri, dinas kesehatan dengan indikator kesehatan sendiri, dan dinas pendidikan dengan indikator pendidikan sendiri, pemerintah mungkin berhasil memenuhi banyak target sektoral tetapi belum tentu berhasil memutus rantai kemiskinan. Karena itu diperlukan indikator pembangunan bersama.

Misalkan pemerintah Kabupaten Malaka membangun suatu Indeks Pembangunan Rumah Tangga Produktif yang menggabungkan beberapa indikator antara lain misalnya, pendapatan atau produktivitas rumah tangga; ketahanan pangan; status gizi anak; akses terhadap pelayanan kesehatan; kehadiran dan keberlanjutan sekolah anak; tingkat pendidikan orang tua; akses air bersih dan sanitasi; akses terhadap infrastruktur produksi; kepemilikan aset produktif; akses terhadap pasar dan pembiayaan.

Indeks semacam itu tidak harus menggantikan indikator resmi BPS. Itu indeks dapat menjadi instrumen internal pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program lintas sektor benar-benar menyentuh keluarga sasaran. Misalnya, satu desa dipetakan sebagai wilayah prioritas karena memiliki produktivitas pertanian rendah, tingkat pendidikan rendah, masalah gizi, dan akses kesehatan yang terbatas.

Maka intervensinya tidak boleh hanya berupa pemberian pupuk. Di desa tersebut harus hadir secara terpadu penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, kader gizi, guru, pemerintah desa, kelompok perempuan, koperasi atau lembaga keuangan, dan dukungan infrastruktur. Satu keluarga, satu peta persoalan, satu paket intervensi. Pendekatan seperti ini lebih dekat kepada gagasan pembangunan manusia yang sesungguhnya.

Istilah “mengkapitalisasi lahan” perlu digunakan secara hati-hati. Tanah pertanian memang harus menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Tetapi, kapitalisasi tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai perubahan lahan menjadi komoditas atau aset yang diperdagangkan. Yang jauh lebih penting adalah meningkatkan nilai produktif tanah bagi pemilik dan penggarapnya.

READ  Gempa Guncang Flores, Rakyat Menangis Ratusan Rumah Remuk

Tanah yang menghasilkan satu ton dapat ditingkatkan menjadi dua atau tiga ton melalui teknologi dan pengelolaan yang tepat. Hasil panen yang sebelumnya dijual mentah dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Produk yang sebelumnya hanya dipasarkan secara lokal dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas. Contoh pisang Malaka yang memasuki pasar di TTU bahkan sampai Kupang. Dengan demikian, kapitalisasi pertanian harus berorientasi pada peningkatan nilai tambah lokal.

Demikian pun jagung tidak berhenti sebagai jagung. Padi tidak berhenti sebagai gabah. Ternak tidak berhenti sebagai ternak hidup. Hasil hortikultura tidak berhenti sebagai komoditas segar. Pembangunan industri pengolahan skala lokal, koperasi produksi, gudang, cold storage jika sesuai komoditas, kemasan, sertifikasi, pemasaran digital, serta kemitraan dengan dunia usaha dapat membuat lebih banyak nilai ekonomi tinggal di Malaka. Di sinilah pendidikan vokasi dan kewirausahaan menjadi penting.

Jika tiga pilar tersebut hendak dijadikan satu strategi pembangunan, setidaknya terdapat beberapa agenda yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, membangun basis data keluarga miskin secara terpadu. Dinas Pertanian perlu mengetahui bukan hanya siapa yang miskin, tetapi mengapa mereka miskin. Apakah karena produktivitas rendah, keterbatasan lahan, penyakit, pendidikan, akses air, lokasi geografis, atau kombinasi berbagai faktor.

Kedua, membangun kawasan pertanian terpadu. Sentra produksi harus terhubung dengan air, jalan, penyuluhan, pembiayaan, pascapanen, pengolahan, dan pasar.

Ketiga, menjadikan pangan lokal sebagai instrumen kesehatan dan ekonomi. Pangan lokal yang bergizi dapat dikembangkan melalui rumah tangga, sekolah, posyandu, dan pasar lokal sehingga kebijakan gizi sekaligus menjadi kebijakan pertanian.

Keempat, menghubungkan sekolah dengan ekonomi lokal. Pendidikan vokasi dan keterampilan harus semakin relevan dengan kebutuhan daerah: pertanian, peternakan, pengolahan pangan, teknologi, kewirausahaan, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan.

Kelima, menjadikan infrastruktur sebagai penghubung tiga pilar. Prioritas infrastruktur perlu ditentukan berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas ekonomi, akses pendidikan, dan akses kesehatan.

Keenam, mengukur hasil berdasarkan perubahan kehidupan keluarga. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa kilometer jalan dibangun, berapa hektare ditanami, berapa ruang kelas diperbaiki, atau berapa fasilitas kesehatan dibangun. Pertanyaan akhirnya harus kembali kepada keluarga: apakah pendapatan meningkat, anak lebih sehat, anak lebih lama bersekolah, dan keluarga lebih tahan terhadap guncangan?

Akhirnya, kemiskinan Malaka tidak lahir dalam satu hari dan karena itu tidak mungkin dihapuskan hanya melalui satu kebijakan. Kemiskinan dapat dilawan melalui strategi yang konsisten. Pertanian memberi masyarakat sumber penghidupan. Kesehatan memberikan kemampuan untuk hidup dan bekerja secara produktif. Pendidikan memberikan pengetahuan untuk mengubah sumber daya menjadi nilai tambah.

Ketiganya kemudian bertemu pada satu tujuan yaitu  manusia Malaka yang lebih sehat, lebih terdidik, lebih produktif, dan lebih mampu berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri.

Kinerja Pemda Malaka telah tampak kian terang. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan Malaka Maret 2025 turun menjadi 13,52 persen, sementara IPM terus meningkat. Perkembangan tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu dilanjutkan dan dievaluasi secara kritis, bukan alasan untuk berhenti.

Karena itu, gagasan tiga pilar pembangunan, pertanian, kesehatan, dan pendidikan,  tidak boleh berhenti karena itu tiga pilar telah berada di jalan yang benar.  Bupati Malaka dr. Stef Bria Seran, MPH, menjadi arsitektur pembangunan terpadu yang dapat dicontohi oleh kabupaten lain bahkan oleh provinsi.

Sang Arsitektur, memang harus membutuhkan data yang baik, perencanaan lintas sektor, infrastruktur yang mendukung, anggaran yang terarah, koordinasi birokrasi, partisipasi masyarakat, serta evaluasi yang terukur. Maka para team pendamping harus terlibat dan menjadi bagian dari gerakan bersama.

Pengalaman Rwanda menunjukkan pentingnya pendekatan multisektor dalam pembangunan modal manusia. Ethiopia memperlihatkan bagaimana perlindungan sosial dapat dihubungkan dengan pembangunan aset produktif, pendidikan, kesehatan, gizi, dan ketahanan ekonomi. Pelajaran dari kedua negara tersebut tidak untuk disalin mentah-mentah, melainkan untuk menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan memang menuntut kebijakan yang melampaui batas-batas sektoral.

Malaka memiliki modalnya sendiri. Punya  tanah nan subur, petani tercerahkan, pangan yang jamak, anak-anak muda yang liat yang tampak melalui sepakbola, sekolah, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, serta pemerintahan daerah. Karena manusia Malaka manusia cerdas, hanya sering terung sendiri.

Pembangunan bukan terutama tentang seberapa besar anggaran yang dibelanjakan. Pembangunan adalah tentang seberapa besar kemampuan manusia diperkuat untuk mengubah kehidupannya sendiri. Jika tiga pilar itu yang disukai Prof. Dami Adar itu, pertanian, kesehatan, dan pendidikan dapat benar-benar dipertautkan, maka perang melawan kemiskinan Malaka tidak lagi sekadar menjadi program pemerintah. Ia berubah menjadi gerakan pembangunan manusia yang bekerja dari rumah tangga, desa, sekolah, sawah, puskesmas, hingga pasar.

Di situlah pembangunan menemukan makna sesungguhnya bukan sekadar membangun Malaka, tetapi membangun manusia Malaka yang sejatinya sudah lama cerdas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *