Catatan tentang batas kewenangan negara dan pengawasan dalam demokrasi
Oleh: Dedi D. Bistolen (Pengamat Hukum)
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri tidak cukup dibaca sebagai perkara pidana biasa. Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini membuka persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana negara mengendalikan instrumen kekuasaan yang dimilikinya sendiri?
Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung pada periode 2025–2026 dengan memanfaatkan sistem penyadapan milik Polri. Sejumlah nomor diduga dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System tanpa proses verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan penyelidikan atau penyidikan yang sah. Pemerintah menyatakan bahwa penyidikan masih berlangsung dan sejauh ini belum ditemukan indikasi makar. Karena proses hukum belum selesai, asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi pegangan.
Justru di sinilah perspektif hukum tata negara perlu dihadirkan. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya siapa yang menyadap dan ketentuan pidana apa yang dilanggar. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah bagaimana instrumen negara yang dirancang untuk kepentingan penegakan hukum dapat diduga digunakan di luar tujuan tersebut.
Hukum Membatasi Kekuasaan
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya sederhana, tetapi mendasar: tidak ada kekuasaan negara yang boleh dijalankan semata-mata karena pemegang kekuasaan memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Karena itu, setiap penggunaan kekuasaan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta bahwa institusi kepolisian memiliki teknologi penyadapan tidak dengan sendirinya memberikan legitimasi untuk menyadap siapa pun. Kemampuan teknis tidak identik dengan kewenangan hukum.
Dalam negara hukum, sejumlah pertanyaan harus selalu diajukan: siapa yang berwenang, untuk tujuan apa, berdasarkan hukum apa, melalui prosedur bagaimana, dan di bawah pengawasan siapa? Di sinilah dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi persoalan konstitusional yang serius. Apabila kewenangan yang diberikan negara untuk menegakkan hukum justru digunakan tanpa landasan proses penegakan hukum yang sah, kita berhadapan dengan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan publik.
Mahkamah Konstitusi telah mengingatkan bahaya penyadapan yang tidak dikendalikan. Dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan bahwa penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak atas privasi. Hak tersebut memang bukan hak yang bersifat absolut. Namun, pembatasannya harus memiliki dasar undang-undang dan ditujukan bagi kepentingan hukum. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada diskresi aparat.
Semakin besar daya jangkau kewenangan negara terhadap kehidupan pribadi seseorang, semakin kuat pula kebutuhan akan mekanisme pengawasan. Penyadapan memungkinkan negara memasuki ruang yang sangat privat: percakapan, komunikasi, relasi, strategi, bahkan proses seseorang mengambil keputusan. Karena itu, penyadapan tidak boleh diperlakukan sebagai kewenangan rutin. Penyadapan merupakan instrumen dengan daya intrusi tinggi yang harus dibatasi oleh pagar hukum dan pengawasan yang kuat.
Setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945. Presiden pun memiliki hak tersebut sebagai individu. Namun, persoalannya tidak berhenti di situ. Presiden bukan hanya individu, melainkan juga pemegang jabatan konstitusional yang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, memegang kekuasaan pemerintahan. Komunikasi Presiden dapat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan ekonomi, pengangkatan pejabat, informasi intelijen, hingga proses pengambilan keputusan negara.
Penyadapan terhadap Presiden tanpa dasar hukum berpotensi memiliki dua dimensi sekaligus: pelanggaran terhadap privasi seseorang dan gangguan terhadap integritas institusi kepresidenan. Persoalan ini menjadi semakin serius jika mengingat Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.
Dalam konstruksi kelembagaan, Polri berada dalam ranah kekuasaan eksekutif dan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden. Karena itu, apabila benar instrumen institusi tersebut digunakan tanpa dasar hukum untuk memantau Presiden, terdapat anomali serius dalam hubungan pertanggungjawaban kekuasaan. Alat negara yang seharusnya bekerja berdasarkan mandat konstitusi justru diduga digunakan untuk mengawasi secara rahasia pemegang kekuasaan pemerintahan.
Pengawasan atas Instrumen Pengawasan
Inilah pertanyaan terpenting yang harus muncul seiring berjalannya proses pidana. Penanganan kasus ini sebaiknya tidak berhenti pada penetapan tersangka, persidangan, dan penghukuman individu apabila terbukti bersalah. Negara juga harus berani mengaudit sistemnya sendiri.
Siapa yang dapat memasukkan nomor ke dalam sistem penyadapan? Siapa yang memberikan persetujuan? Apakah setiap permintaan penyadapan harus didasarkan pada suatu perkara? Apakah seluruh aktivitas meninggalkan rekam digital yang tidak dapat dihapus? Siapa yang memeriksa legalitas penyadapan sebelum tindakan itu dilakukan? Dan, yang paling penting, adakah lembaga di luar institusi pelaksana yang memiliki kewenangan untuk mengawasinya?
Dalam demokrasi konstitusional berlaku prinsip sederhana: kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola penyadapan di Indonesia secara menyeluruh. Kita membutuhkan sistem yang memastikan bahwa setiap penyadapan dilakukan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang jelas, dan berada dalam pengawasan yang efektif.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tidak seharusnya memperlakukan perkara ini semata-mata sebagai kasus kriminal individual. Fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 memberi ruang untuk menilai ada tidaknya persoalan struktural dalam desain pengawasan terhadap kewenangan penyadapan.
Pada akhirnya, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan semata-mata persoalan siapa menyadap siapa. Kasus ini merupakan ujian terhadap kemampuan konstitusi mengendalikan kekuasaan yang bekerja dalam gelap. Negara memang membutuhkan kemampuan melakukan penyadapan untuk menghadapi kejahatan serius. Namun, negara demokratis juga harus memastikan bahwa instrumen tersebut tidak berubah menjadi kekuasaan yang dapat digunakan tanpa kontrol. Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan rahasia tanpa pertanggungjawaban konstitusional.
