Oleh: Piet Djami Rebo
detakpasifik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semestinya berhenti sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan anak sekolah. Di Nusa Tenggara Timur, program nasional tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi rakyat apabila rantai pasoknya dibangun dari kekuatan produksi lokal.
Gagasan itu mengemuka di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat pengetatan anggaran nasional. Dalam situasi tersebut, MBG justru dapat ditempatkan sebagai pasar baru bagi petani, peternak, nelayan, pelaku usaha pangan, hingga koperasi di desa.
Dr. Pius Rengka, dalam ulasannya mengenai MBG, sebelumnya mengingatkan pentingnya melihat program tersebut bukan semata sebagai bantuan pangan, melainkan sebagai peluang ekonomi yang dapat memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
Bagi NTT, persoalannya kini bukan hanya bagaimana memastikan program MBG berjalan, tetapi bagaimana memastikan belanja pangan dalam program tersebut sebanyak mungkin berputar di dalam ekonomi daerah.
Jika kebutuhan beras, sayuran, telur, daging, ikan, dan komoditas pangan lainnya dapat dipenuhi dari produksi petani, peternak, dan nelayan NTT, MBG berpotensi menciptakan pasar yang pasti sekaligus mendorong peningkatan produksi masyarakat.
Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut lebih banyak dipasok dari luar daerah, sebagian besar nilai ekonomi program berisiko ikut mengalir keluar NTT. Program berskala nasional itu pun hanya menjadi aktivitas distribusi pangan tanpa memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi produsen lokal.
Membenahi Hulu Sebelum Menuntut Produksi
Menjadikan MBG sebagai pasar terjamin bagi produk lokal membutuhkan perubahan cara kerja pemerintah daerah. Pertanian, peternakan, perikanan, irigasi, perdagangan, koperasi, dan sektor terkait tidak dapat lagi berjalan sendiri-sendiri.
Rantai pasok MBG membutuhkan ekosistem produksi dari hulu hingga hilir.
Salah satu persoalan mendasar yang tidak bisa dilepaskan dari agenda tersebut adalah ketersediaan air. Sulit mengharapkan petani memasok kebutuhan pangan dalam volume besar dan secara berkelanjutan jika persoalan air dan irigasi belum tertangani.
Karena itu, kesiapan NTT memasok kebutuhan MBG semestinya berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola air.
Jaringan irigasi, embung, dan bendungan yang telah tersedia dapat dioptimalkan untuk membangun sistem pertanian terpadu. Infrastruktur air tidak hanya digunakan untuk tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga dapat mendukung budidaya ikan air tawar dan peternakan.
Pendekatan semacam itu memungkinkan satu kawasan produksi menghasilkan lebih dari satu komoditas sekaligus. Air untuk tanaman, misalnya, dapat diintegrasikan dengan perikanan air tawar, sementara hasil samping pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari rantai pakan ternak.
Model tersebut penting karena kebutuhan MBG tidak hanya berupa karbohidrat, tetapi juga protein hewani.
Kebutuhan telur, ayam, ikan, daging, dan produk peternakan lainnya dalam program MBG dapat menjadi momentum untuk memperkuat peternakan rakyat.
Pengembangan ayam, bebek, kambing hingga sapi perah dapat diarahkan dalam sistem produksi yang terintegrasi dengan pertanian. Pakan tidak harus seluruhnya didatangkan dari luar, tetapi dapat dikembangkan dari hasil sampingan produksi pertanian lokal sepanjang memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Dengan demikian, MBG bukan hanya menciptakan konsumen akhir berupa anak sekolah. Program tersebut juga menciptakan permintaan dalam jumlah besar yang dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi.
Di titik inilah MBG dapat berubah dari sekadar program konsumsi menjadi instrumen pengembangan ekonomi lokal.
Hasil produksi tersebut kemudian dikonsolidasikan dan disalurkan sebagai bahan baku bagi unit-unit layanan MBG di sekolah.
Koperasi Desa sebagai Penghubung
Persoalan berikutnya adalah bagaimana produksi masyarakat yang tersebar di berbagai desa dapat memenuhi kebutuhan MBG yang membutuhkan volume, kontinuitas, kualitas, dan ketepatan waktu.
Koperasi desa dan BUMDes dapat memainkan peran penting sebagai penghubung antara produsen dan pasar.
Koperasi tidak cukup hanya berfungsi sebagai lembaga simpan-pinjam. Dalam ekosistem MBG, koperasi dapat didorong menjadi konsolidator sekaligus off-taker atau pembeli siaga bagi hasil produksi masyarakat.
Melalui mekanisme tersebut, hasil panen petani, produksi peternak, dan tangkapan nelayan dapat dikumpulkan, diseleksi, disimpan, dan disalurkan sesuai kebutuhan.
Rantai pasok berbasis koperasi juga dapat memberikan kepastian pasar dan harga bagi produsen kecil. Pada saat yang sama, lembaga tersebut dapat membantu memastikan standar volume dan kualitas yang dibutuhkan penyedia layanan MBG.
Namun, skema tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan. Koperasi harus memiliki kemampuan manajemen, akses pembiayaan, sarana penyimpanan, sistem distribusi, serta kepastian kontrak agar tidak sekadar menjadi nama baru dalam rantai distribusi.
Tantangan Kepemimpinan
Besarnya peluang ekonomi yang dibawa MBG tidak otomatis menghasilkan perubahan. Pemerintah daerah membutuhkan desain kebijakan yang mampu menghubungkan berbagai sektor tersebut dalam satu rantai produksi.
Dalam konteks keterbatasan fiskal, pendekatan business as usual juga dinilai tidak cukup. Pemerintah daerah perlu mencari cara agar program nasional yang menggunakan anggaran besar tersebut menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian lokal.
Karena itu, kepemimpinan daerah menjadi salah satu faktor penting.
Prinsip yang dapat digunakan adalah 3E: Empati, Eksploratif, dan Pengalaman.
Empati berarti kebijakan MBG harus berpijak pada kepentingan masyarakat kecil, terutama petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal.
Eksploratif berarti pemerintah berani mencari dan mengembangkan potensi daerah. Mulai dari air, lahan, komoditas, teknologi produksi hingga model kelembagaanyang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Sementara pengalaman dibutuhkan untuk memastikan gagasan tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas. Eksekusi membutuhkan kemampuan teknis, mulai dari tata kelola air, produksi pangan, standardisasi, pembiayaan hingga logistik.
Jangan Sampai Nilai Ekonominya Keluar Daerah
MBG pada akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih besar bagi NTT: apakah program tersebut hanya akan menjadi mekanisme penyediaan makanan bagi peserta didik, atau sekaligus menjadi pasar yang menghidupkan produksi masyarakat?
Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana rantai pasok program tersebut dirancang.
Jika bahan baku diproduksi oleh masyarakat NTT, dikonsolidasikan oleh kelembagaan ekonomi desa, diolah oleh pelaku usaha lokal, dan disalurkan melalui sistem logistik yang efisien, maka belanja MBG berpotensi menciptakan efek berantai: meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, memperkuat koperasi, dan menambah perputaran uang di desa.
Sebaliknya, jika NTT hanya menjadi pasar bagi produk yang didatangkan dari luar, peluang tersebut akan kehilangan sebagian besar daya ungkitnya bagi ekonomi lokal.
Karena itu, tantangan terbesar NTT bukan semata mendapatkan porsi dari program MBG, melainkan memastikan sebanyak mungkin nilai ekonomi MBG tinggal dan berputar di NTT.
Di titik itulah MBG dapat diuji, apakah ia hanya menjadi proyek nasional yang hadir di sekolah-sekolah NTT, atau benar-benar menjadi mesin ekonomi baru yang menghubungkan pangan, petani, peternak, nelayan, koperasi, desa, dan industri pengolahan dalam satu ekosistem.
Pilihan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh desain kebijakan dan keberanian daerah membangun rantai ekonomi dari hulu hingga hilir.
