Oleh: Valerius P. Guru, S.Sos (Kasubag Kepegawaian dan Umum Disnakertrans NTT)
Pertemuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, yang “diarsiteki” Yosep Rasi, S.Sos.,M.Si bersama beberapa pemimpin agama di NTT beberapa waktu lalu merupakan momen bersejarah dan ‘keluar” dari kebiasaan yang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Artinya, visi dari pertemuan atau silaturahmi itu, tetap dalam nada dasar yang ingin ditegaskan bahwa para pemimpin baik pemimpin di level pemerintahan maupun di level Lembaga agama bertekad untuk berbuat yang terbaik bagi warga/umat di daerah NTT tercinta.
Hemat penulis, ada beberapa hal penting yang patut dicermati dalam konteks silaturahmi tersebut. Pertama, tentang leadership dan kesadaran spiritual. Artinya, silaturahmi ini ingin menegaskan dan menggarisbawahi tentang leadership. Pemprov NTT dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mendatangi para pemimpin agama: yakni Uskup Agung Keuskupan Agung, Mgr. Hironimus Pakaenoni pada Rabu, 23 September 2026 dan Ketua PHDI NTT, Bapak Dr. I Wayan Darmawa, MT. Selanjutnya pada Jumat, 25 September 2026 bersilaturahmi dengan, Ketua MUI NTT, Bapak Haji Drs. Muhamad Wongso dan seluruh jajarannya. Sedangkan Ketua Sinode GMIT, Bapak Pendeta Samuel Pandie, M.Th baru terlaksana pada Selasa, 6 Oktober 2026. Para pemimpin ini bertemu dan berbicara tentang manusia NTT yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk bekerja.
Di titik ini, ada simpul yang disadari oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak dipredestinasi oleh Allah, sekaligus tidak ada rakyat yang tidak dicintai-Nya. Para pemimpin dihargai sebagai perpanjangan tangan belas kasih Allah. Pertemuan tersebut memuat kesadaran akan tanggung jawab seorang pemimpin atas kepercayaan yang diberikan, dalam wujud nyata pelayanan kepada masyarakat secara moril kepada Tuhan sebagai tujuannya.
Singkat kata, pertemuan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT dan para pemimpin agama NTT itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ada dan hadir dalam hidup masyarakat melalui orang-orang pilihan-Nya, baik Pemprov NTT maupun pimpinan agama. Spirit dalam kerjasama seperti ini membuat pembangunan di NTT memiliki jiwa. Pemprov NTT mempunyai rakyat dan pimpinan agama memiliki umat. Tetapi pimpinan Pemprov NTT dan pimpinan agama berasal dari Allah yang menciptakan umat dan rakyat. Pertemuan tersebut sedang membangun kesadaran tentang NTT sebagai “Provinsi Beriman.”
Kedua: Menghargai Sejarah dan Prinsip Subsidiaritas. Hal kedua, Pemprov NTT sedang ada di dalam ingatan yang benar. Artinya, tidak lupa sejarah. Karena pembangunan (di) NTT hampir dalam semua bidang dirintis oleh agama, misalnya pendidikan formal dan pelatihan kerja, kesehatan, transportasi, dan ekonomi, bahkan ada penerbit berskala nasional sudah ada di NTT sebelum negara ini menjadi maju seperti sekarang ini.
Pertemuan Pemprov NTT dan para pemimpin agama bukan untuk mengevaluasi pihak mana yang paling eksis saat ini. Tidak ! Melainkan tentang prinsip subsidiaritas untuk maju sebagai warga bangsa yang satu dan sama. Prinsip subsidiaritas memberikan ruang kepercayaan kepada bagian yang berkembang, kekuatan, atau pihak yang lebih besar. Sebaliknya, pada titik di mana mereka tidak lagi mampu, mereka disubsidi untuk dikelola oleh pemerintah.
Dinas dan yayasan swasta atau keagamaan merupakan “dua anak kandung” yang diperlakukan sama dalam sebuah negara demokrasi. Prinsip ini tidak sulit diterapkan di NTT karena bumi NTT menyimpan sejarah yang ramah dalam hal kerjasama sebagai spirit pembangunan berbasis manusia beriman.
Ketiga: Kerja dan Hidup Layak sebagai Hak Warga. Hal ketiga, tentang kerja dan hidup layak sebagai hak warga. Kerja menyatu dengan kemanusiaan untuk hidup layak, bukan sekadar kewajiban ditukarkan untuk sebuah upah. Manusia adalah homo faber (makhluk bekerja). Karena itu, pengangguran adalah penghinaan terhadap kemanusiaan; dan pada saat yang sama melanggar konstitusi negara yang memposisikan pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagai hak setiap warga negara. Kemiskinan dan kemelaratan menodai konsep negara kesejahteraan yang mencantumkan tujuan keberadaan negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan pemulihan anak-anak yang dipelihara oleh negara. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah syarat yang dipahami dalam konteks ini.
Pertemuan Pemprov NTT dan para pemimpin agama di NTT menekankan makna kerja dalam bingkai kemanusiaan. Martabat kerja tidak dilihat dari pekerjaan yang dilaksanakan. Martabat kerja terletak pada pribadi manusia yang melakukan pekerjaan, apa pun pekerjaan itu. Sehingga sejatinya tidak ada pekerjaan hina dan pekerjaan mulia; tidak ada pekerjaan bersih dan kotor. Manusia tidak pantas direduksi berdasarkan apa yang dikerjakan. Manusia tetap mulia dan sama martabatnya, apa pun pekerjaannya. Koster di Gereja, Marbot di masjid, penjaga pura, cleaning service, atau penjaga Pura bukan hanya hina dan dipandang sebelah mata. Orang kebanyakan memuji kebersihan dan keindahan tetapi lupa kalau ada orang yang berani kotor dan blepotan untuk hasil banyak orang. Hampir sulit ditemukan cleaning service atau Marbot diundang untuk foto bersama usai acara. Dan Pemprov NTT sedang menyadari hal ini: bahwa manusia tidak ada yang mulia dan hina karena apa yang dikerjakan. Siapa pun mulia di hadapan Penciptanya.
Keempat: Pembangunan Berbasis Spiritualitas dan Hikmat. Hal keempat, Pemprov NTT di bawah “komando” Gubernur Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Bapak Johni Asadoma dalam kerjasama dengan semua pihak, teristimewa para pemimpin agama, berkeinginan mulia agar pembangunan memiliki spiritualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong sangat mumpuni, Sumber Daya Alam (SDA) sangat memadai, dan dari segi dana ada; meski sangat terbatas. Akan tetapi, semua sumber daya itu hanya dapat dimanage secara baik dan benar kalau ada hikmat dari Allah. Ilmu dapat dipelajari dan keterampilan dapat diasah, tetapi ilmu dan keterampilan hanya dapat diamalkan secara baik dan benar kalau ada hikmat. Pemprov NTT dan para pemimpin agama di NTT sedang mengangkat spirit pembangunan ihklas NTT!
Kelima: Aksi Praktis dan Prinsip Solidaritas. Hal kelima, yang ingin ditegaskan bahwa Pemprov NTT dan para pemimpin agama di NTT secara praktis dan teknis menyorot beberapa hal, antara lain pembekalan dan perlindungan tenaga kerja, pemberdayaan lahan tidur, kerja sama lintas sektor. Apa pun bentuknya di tingkat aksi, satu simpul dapat dipegang pasti: warga NTT dilindungi dengan pekerjaan dan hidup layak sesuai aturan yang berlaku. Pembangunan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan warga tanpa terkotak-kotak. Warga disabilitas berhak hidup layak sebagai Warga Negara, dengan penerapan prinsip solidaritas.
Penutup dan Apresiasi
Sebenarnya masih ada banyak hal dapat diangkat. Namun tulisan sederhana ini tidak lebih dari sebuah apresiasi dari hati yang murni atas sebuah moment yang entah sebelumnya pernah ada dan setelah ini ada lagi. Proficiat Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT dalam hal ini, Bapak Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT bersama para pemimpin agama di NTT. Ayo Bangun NTT untuk maju bersama demi NTT yang bermartabat. (*)
