Oleh Wilfridus Fon, Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita garapan sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale sekurang-kurangnya mengangkat tiga isu utama yang sedang terjadi di Papua khususnya pada masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, yakni pembusukan demokrasi, tragedi kemanusiaan, dan kerusakan ekologis akibat ekspansi proyek pembangunan eksploitatif negara.
Apa yang terjadi di Papua belakangan ini menunjukkan secara kasatmata pembusukan demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi yang telah lama dijadikan sebagai sistem politik yang menjunjung hukum dan keadilan sosial, mengutuk pertumpahan darah, menghormati HAM, terbuka terhadap dialektika, anti-kekerasan, menentang penindasan dan perbudakan, menolak otoritarianisme nyaris tidak dirasakan oleh masyarakat Papua. Karenanya, pilihan untuk meninggalkan Indonesia dan berpindah ke negara lain menjadi ungkapan kekecewaan anak bangsa yang merasa tidak dihargai di negeri sendiri.
Kemudian, tragedi kemanusiaan nyata dalam penjajahan dan penindasan terhadap orang Papua. Merujuk pada Giorgio Agamben, filsuf Italia, dalam bukunya Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998), tindakan ini menunjukkan kerentanan orang Papua sebagai homo sacer — figur dalam hukum Romawi kuno yang boleh dibunuh, disakiti, ditindas, diperbudak, dan dimusnahkan. Homo Sacer ini hidup di wilayah abu-abu — tidak sepenuhnya dilindungi hukum, tetapi juga tidak sepenuhnya diakui sebagai korban. Mobilisasi dan operasi militer dalam jumlah besar di Papua semakin memperpanjang siklus intimidasi yang terus membayangi keseharian orang Papua. Dan ketika warga sipil itu jatuh sebagai korban, kepastian hukum untuk melindungi mereka sangat nihil.
Lalu, akselerasi proyek strategis negara dengan luas lahan skala besar dinilai akan berdampak pada keruntuhan ekologis di Tanah Papua. Film Pesta Babi menyingkapkan “pembangunan” di Papua sebagai bentuk kolonialisme baru di Indonesia. Logika pembangunan yang mengejar profil semata membutakan mata batin pemerintah terhadap biaya-biaya ekologis yang ditanggung masyarakat Papua mirip dengan logika pemerintah kolonial yang menghalalkan privatisasi lahan, deforestasi, pencaplokan sumber daya alam, dan pembabatan hutan secara liar. Lalu, eksistensi masyarakat adat tidak diakui dan seolah-olah tanah-tanah yang mereka tinggali dan kebun-kebun mereka bukan milik mereka sendiri. Bahkan, hidup mereka, kerinduan-kerinduan mereka, cara mereka berjuang dan bertahan hidup tidak dianggap penting. Akibatnya, banyak di antara mereka terancam terbuang, tersisih, tersingkirkan, dan terpaksa mengungsi dari tanah mereka sendiri.
Fobia terhadap Kebenaran
Apa yang diperlihatkan dalam film Pesta Babi mengungkapkan problem riil yang sedang bergejolak di Papua. Namun, ketika film ini ditayangkan di ruang publik, rezim menganggapnya sebagai sesuatu yang mengancam keharmonisan dan merusak kohesi sosial dalam negara. Dalil ini seolah-olah memberi legitimasi atas larangan pemutaran film melalui oleh aparat intelijen melalui intimidasi dan pembubaran paksa.
Tindakan ini hendak memberi sinyal kuat tentang watak rezim yang fobia terhadap kebenaran objektif. Rezim takut pada kebenaran sebagai akibat dari keputusan dan program politik dangkal yang dibuatnya sendiri. Ketika film Pesta Babi memperlihatkan kebobrokan dan keangkuhan rezim, pemerintah merasa kebakaran janggut lalu menyangkalnya. Bahkan, ketika kebenaran itu semakin menuntut, intimidasi dan kekerasan menjadi pilihan yang dianggap rasional.
Rasionalisasi kekerasan ini dibuat demi menghindari diri dari persoalan kontroversial dan menciptakan ketakutan akut di tengah masyarakat: masyarakat takut untuk menonton, masyarakat takut untuk berdiskusi, masyarakat takut untuk berontak dan melakukan perlawanan. Dengan demikian, keputusan dan agenda pemerintah tetap berjalan sekalipun melanggar hak-hak masyarakat adat Papua dan menciderai keadilan dan kesejahteraan sosial.
Pesta Babi, Memoria Passionis Orang Papua
Lalu, apa yang mau kita baca dari film Pesta Babi? Saya melihat film ini sebagai bentuk Memoria Passionis orang Papua. Konsep Memoria Passionis ini dikembangkan oleh Johann Baptist Metz (1998-2019), teolog Katolik Jerman. Merujuk pada Metz, Memoria Passionis diartikan sebagai kenangan akan penderitaan. Dalam konteks pengertian ini, film Pesta Babi dinilai sebagai bentuk kenangan akan penderitaan orang Papua sebagai konsekuensi logis dari ekspansi proyek pembukaan lahan oleh negara.
Film Pesta Babi memotret secara jelas penolakan kukuh masyarakat adat Papua terhadap ekspansi proyek yang tidak berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Proyek-proyek yang sedang beroperasi justeru menambah penderitaan mereka. Deforestasi, privatisasi lahan, dan pembabatan hutan yang terus bergerak ke arah yang semakin luas membuat masyarakat Papua kehilangan sumber pangan. Mereka juga dipaksa untuk memberi izin bagi operasi proyek dengan senjata teror, intimidasi, dan kekerasan tanpa membuka ruang deliberasi yang bebas, jujur, dan terbuka.
Film Pesta Babi menjadi memoria passionis yang mengungkapkan secara publik nasib malang orang Papua akibat praktik ketidakadilan dan kesewenang-wenangan negara yang menuntut perhatian penuh para penguasa dan publik Indonesia. Film ini ditayangkan bukan untuk menumbuhkan kebencian radikal masyarakat Papua dan Warga Negara Indonesia pada umumnya terhadap pemerintah. Hal ini justru dibuat untuk menyadarkan pemerintah dan warga negara Indonesia bahwa ada yang janggal dengan proyek-proyek yang sedang beroperasi di Papua yang harus segera dibenah, dikaji, dan dikoreksi.
Melampaui Politik Tuna-Empati Menuju Politik Compassio
Akselerasi proyek pembangunan yang diwarnai dengan tindakan intimidasi, pengisapan sumber daya alam, deforestasi, dan privatisasi lahan akibat nafsu busuk menyebabkan pemerintah mengabaikan tragedi pembusukan demokrasi, degradasi kemanusiaan orang Papua, dan biaya-biaya ekologis yang menimpa masyarakat adat Papua yang membuat mereka semakin jauh dari kesejahteraan sosial.
Dari perspektif moral, pengabaian terhadap kesejahteraan sosial yang membidani lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversial diakibatkan oleh sebuah racun bernama politik tuna-empati. Tuna-empati adalah sebuah keadaan di mana pemerintah kurang dan bahkan tidak memiliki rasa empati sama sekali terhadap penderitaan rakyatnya. Politik tuna-empati terbukti telah merusak jalinan keharmonisan antara rakyat dan pemerintah.
Guna mengatasi polemik berkepanjangan di Papua, pendekatan politik berbasis compassio menjadi alternatif yang paling rasional. Merujuk pada Metz, compassio bukan sekadar perasaan iba terhadap penderitaan orang lain, tetapi juga gerakan aktif untuk membela para korban yang tak lagi berdaya melakukan perlawanan dan mengartikulasikan pengalaman penderitaan.
Film Pesta Babi kiranya mendorong publik untuk ber-compassio. Menurut Metz, ada dua bentuk compassio. Pertama, con-solidaritas. Orang yang masuk dalam kategori ini ialah mereka yang hidup bersama para korban, membagi ruang dan waktu dengan mereka sehingga mustahil mengelakkan diri dari kekejaman dan ketidakpastian yang dialami para korban kendati mereka sebenarnya bukan tergolong dalam kelompok para korban. Untuk konteks Papua, masyarakat Papua universal mesti terus menunjukkan penolakan kukuh terhadap operasi proyek negara yang mengucilkan dan menindas martabat mereka.
Kedua adalah pro-solidaritas. Orang yang tergolong dalam kelompok ini ialah mereka yang tergerak oleh penderitaan para korban tanpa mengalami sendiri apa yang terjadi dengan para korban itu. Dalam konteks Papua, orang yang masuk dalam kelompok ini ialah publik Indonesia yang memiliki kesadaran penuh atas praktik ketidakadilan yang terjadi di Papua seperti para pakar, akademisi, kelompok mahasiswa, kelompok jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
Peran kedua kelompok ini sangat besar dalam memberi koreksi terhadap pemerintah sebagai inisiator proyek di tanah Papua. Koreksi dan kritik mesti terus digemakan hingga pemerintah melakukan revolusi kebijakan dengan pendekatan compassio yang melihat orang Papua sebagai subjek bukan objek. Inilah yang diharapakan setelah menyaksikan film Pesta Babi. Tanpa gerakan compassio dan politik compassio, spiral kekerasan dan penderitaan orang Papua akan terus berlanjut lintas generasi!
