Lombok-Mataram, detakpasifik.com- Pemerintah Kota Kupang kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional. Di hadapan para kepala daerah se-kawasan Nusa Tenggara dan Maluku, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, secara khusus memberikan apresiasi kepada Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, atas keberhasilan Kota Kupang mencatat jumlah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Apresiasi tersebut disampaikan dalam agenda Silaturahmi dan Arahan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang berlangsung di Merumatta Hotel Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5).
Kegiatan strategis itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menkopolkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Mendagri Tito Karnavian, serta Menteri PKP Maruarar Sirait. Hadir pula para gubernur dan kepala daerah dari Provinsi NTT, NTB, Maluku, dan Maluku Utara beserta jajaran Forkopimda masing-masing wilayah.
Dalam arahannya, Tito Karnavian secara terbuka menyoroti capaian Kota Kupang yang dinilai berhasil mempercepat pelayanan perizinan bangunan melalui penerbitan PBG dalam jumlah signifikan.
“Khusus Provinsi NTT yang tertinggi adalah Kota Kupang. Pak Wali Kota ada ya? Ini hebat Pak Wali Kotanya. Kota Kupang ada 1.168 rumah,” ujar Tito di hadapan peserta kegiatan.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan Kota Kupang sebagai daerah dengan kontribusi terbesar dalam capaian penerbitan PBG di NTT. Capaian itu turut mendorong Provinsi NTT berada pada posisi kedua untuk kategori penerbitan PBG di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku.
Keberhasilan tersebut dinilai menjadi indikator positif meningkatnya efektivitas pelayanan publik di Kota Kupang, khususnya dalam sektor perizinan pembangunan dan penataan kawasan permukiman. Selain mempercepat proses administrasi, capaian ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional di bidang perumahan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
Agenda silaturahmi tersebut tidak hanya menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga wadah konsolidasi kebijakan strategis nasional. Pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sejumlah program prioritas nasional turut menjadi pembahasan utama, di antaranya program bedah rumah rakyat, penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan bagi pelaku UMKM, hingga dorongan kepada pemerintah daerah agar menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PBG bagi kelompok MBR.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya pembangunan kawasan permukiman di wilayah strategis nasional, termasuk kawasan perbatasan dan daerah penyangga, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan sekaligus penguatan ketahanan nasional.
Menanggapi apresiasi yang diberikan Mendagri, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor perizinan dan pembangunan perumahan.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan warga Kota Kupang,” ujar dr. Christian.
Dengan capaian tersebut, Kota Kupang semakin menunjukkan posisinya sebagai salah satu daerah di NTT yang aktif mendorong reformasi birokrasi pelayanan publik sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.*(JP)
