Oleh: Wily Mustari Adam
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unwira Kupang
& Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Sektor Publik
Universitas Brawijaya, Malang
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT tahun buku 2025 telah digelar pada tanggal 15 Mei 2026 di Ende. RUPS lanjutan akan digelar kembali di Kupang pada tanggal 24 Mei 2026. RUPS bank NTT ini dilakukan setelah hasil audit laporan keuangan diserahkan ke bank NTT oleh auditor eksternal (KAP). Informasi keuangan yang telah disajikan diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan para pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang saham baik seri A maupun seri B.
Masuknya Bank Jatim sebagai pemegang saham di Bank NTT melalui skema KUB menjelang akhir tahun 2024, menandai babak baru dalam perjalanan bank pembangunan daerah milik masyarakat Nusa Tenggara Timur tersebut. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai solusi realistis untuk memperkuat struktur permodalan Bank NTT sesuai peraturan OJK di tengah tekanan regulasi perbankan nasional. Namun di sisi lain, fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana Bank NTT masih dapat mempertahankan kemandiriannya sebagai bank milik daerah?
Dalam laporan tahunan Bank NTT tahun 2025 yang dipublikasikan terlihat bahwa penyertaan modal Bank Jatim sebesar Rp100 miliar yang dilakukan pada September 2025 melalui skema KUB telah dikonversi menjadi modal saham pada Desember 2025. Nilai saham yang tercatat sekitar Rp71,4 miliar menjadikan Bank Jatim sebagai salah satu pemegang saham Seri A bersama Pemerintah Provinsi NTT dan 22 pemerintah daerah kota/kabupaten di NTT. Persentase kepemilikan bank Jatim dalam laporan tercatat sebesar 3,23 persen. Konsekuensinya, terjadi dilusi (penurunan) saham para pemegang saham lama jika dibandingkan dengan tahun 2024. Persentase kepemilikan saham ini sangat berkaitan langsung dengan besarnya hak kepemilikan dan alokasi deviden atas laba bersih tahun berjalan bank NTT (audited) tahun 2025 senilai Rp92,62 miliar.
Secara rinci, persentase kepemilikan terkini saham seri A (provinsi, kota, dan kabupaten): pemprov NTT 23,76%, kota Kupang 5,88%, kabupaten Kupang 5,66%, TTU 5,23%, Manggarai Timur 4,55%, TTS 4,53%, Sumba Barat Daya 4,38%, Sumba Timur 4,18%, Sumba Barat 4,09%, Rote Ndao 4,09%, Malaka 3,58%, Belu 3,34%, Sumba Tengah 3,01%, Manggarai 2,78%, Manggarai Barat 2,59%, Sabu Raijua 2,56%, Lembata 2,44%, Ende 2,38%, Nagekeo 2,02%, Sikka 1,62%, Flores Timur 1,60%, Ngada 1,22%, Alor 1,22%, dan bank Jatim 3,23%. Sedangkan, untuk saham seri B dari tiga orang pemegang saham perorangan sebesar 0,06%.
Secara hukum dan regulasi, langkah ini memang diperbolehkan. Skema Kelompok Usaha Bank (KUB) yang didorong Otoritas Jasa Keuangan memang membuka ruang bagi bank pembangunan daerah untuk bermitra dengan bank yang lebih besar guna memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun. Dalam konteks itu, masuknya Bank Jatim merupakan konsekuensi logis dari proses konsolidasi perbankan nasional.
Namun persoalannya bukan semata soal boleh atau tidak boleh. Persoalan yang lebih penting ialah apa implikasi jangka panjang dari perubahan struktur kepemilikan tersebut terhadap arah dan identitas Bank NTT.
Selama ini Bank NTT tidak hanya dipandang sebagai lembaga bisnis. Ia juga merupakan simbol kapasitas ekonomi daerah. Kehadirannya menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah, memperluas akses pembiayaan masyarakat, menopang UMKM, hingga menjadi tempat penyimpanan dana pemerintah daerah. Karena itu, ketika muncul dilusi saham dan masuknya pemegang saham eksternal, publik wajar bertanya apakah pengaruh pemerintah daerah terhadap arah kebijakan Bank NTT nantinya akan tetap kuat.
Dilusi saham pada dasarnya adalah konsekuensi alami dari penambahan modal baru. Ketika pemegang saham lama tidak menambah modal secara proporsional, maka persentase kepemilikannya otomatis menurun. Nilai sahamnya mungkin tetap, tetapi daya pengaruhnya mengecil. Dalam dunia korporasi, ini hal biasa. Namun bagi bank daerah, implikasinya jauh lebih sensitif karena menyangkut kontrol daerah terhadap aset strategisnya sendiri.
Masuknya Bank Jatim tentu membawa manfaat tertentu. Sebagai salah satu BPD besar di Indonesia, Bank Jatim memiliki pengalaman tata kelola, kapasitas teknologi, manajemen risiko, dan kekuatan bisnis yang relatif lebih mapan. Kehadiran mereka dapat membantu memperkuat transformasi Bank NTT agar lebih kompetitif di tengah perubahan industri perbankan yang semakin digital dan kompetitif.
Tetapi di balik itu, terdapat kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Ketika bank daerah mulai bergantung pada kekuatan modal eksternal, maka perlahan muncul potensi ketergantungan struktural. Dalam jangka panjang, arah bisnis bank dapat lebih dipengaruhi logika korporasi dibanding orientasi pembangunan daerah. Padahal, esensi utama bank pembangunan daerah bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi lokal.
Fenomena ini juga memperlihatkan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah di NTT. Idealnya, penguatan modal Bank NTT dilakukan melalui penyertaan modal pemerintah daerah sebagai pemilik utama. Namun realitas APBD di banyak daerah masih menghadapi tekanan belanja rutin, infrastruktur, dan pelayanan publik. Akibatnya, kemampuan menambah modal bank menjadi terbatas. Dalam kondisi seperti itu, menggandeng investor strategis menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Karena itu, masuknya Bank Jatim seharusnya dibaca sebagai peringatan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki roadmap yang jelas terhadap masa depan Bank NTT. Jangan sampai penguatan modal jangka pendek justru mengurangi kendali daerah dalam jangka panjang. Pemerintah daerah bersama DPRD harus memastikan bahwa posisi daerah sebagai pemegang kendali tetap terjaga, baik melalui komposisi saham maupun arah kebijakan korporasi.
Selain itu, transparansi kepada publik juga menjadi sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa perubahan struktur saham bukan sekadar urusan teknis korporasi, tetapi berkaitan dengan masa depan salah satu aset strategis daerah. Publik juga berhak memahami apa dampak KUB terhadap independensi Bank NTT, bagaimana pembagian hak suara dalam RUPS, serta bagaimana arah transformasi bank ini ke depan.
Pada akhirnya, tantangan terbesar Bank NTT hari ini bukan hanya memenuhi ketentuan modal inti regulator. Tantangan sesungguhnya ialah bagaimana tetap tumbuh sehat dan modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bank milik masyarakat NTT. Sebab kekuatan sebuah bank daerah tidak semata diukur dari besarnya modal, tetapi juga dari sejauh mana bank tersebut tetap berpihak pada kepentingan daerah yang memilikinya.
Dilusi saham mungkin merupakan konsekuensi bisnis yang wajar. Tetapi bagi Bank NTT, isu yang lebih besar adalah menjaga agar dilusi kepemilikan tidak berubah menjadi dilusi kemandirian.
