Catatan Pius Rengka
Dalam perspektif Institute Development Studies (IDS), pembangunan dapat dibaca secara kritis. Artinya, cermatan kitis terkait langsung dengan pertanyaan siapa yang menentukan agenda pembangunan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang memiliki pengetahuan, siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, dan bagaimana kelompok masyarakat, utamanya petani memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses tersebut.
Melalui skema IDS, ditemukan postur relasi produktif kalau dikombinasikan dengan gagasan agency, power, institutions, dan participation. Petani di satu pihak, tidak hanya memiliki kebutuhan ekonomi, tetapi mereka pun mempunyai pengetahuan lokal mengenai tanah, iklim, benih, dan pola produksi.
Kelompok ini juga memiliki jaringan sosial, organisasi kelompok tani, pengalaman menghadapi pasar, kemampuan bernegosiasi, kemampuan memobilisasi tenaga kerja dan sumber daya lokal, dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan birokrasi pemerintah. Karena itu, petani dapat dilihat sebagai subjek yang memiliki agency dalam perspkeitf Anthony Gidddens.
Sebaliknya, pemerintah memiliki sumber daya yang berbeda. Pemerintah memiliki kewenangan regulatif karena akan mengatur dan menentukan aturan main, merumuskan besaran anggaran, infrastruktur, teknologi, tenaga penyuluhan, akses terhadap lembaga keuangan, kebijakan pasar dan terutama memiliki kemampuan untuk menghubungkan kawasan lokal dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pembangunan kemudian terjadi ketika kedua jenis sumber daya tersebut bertemu dan berinteraksi. Interaksi pemerintah dan petani.
Begitulah yang kini sedang dan akan terjadi di Kabupaten Malaka sejak awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr. Stef Bria Seran, MPH., dan Hendri Melki Simu, A.Jd yang keshor dikenal dengan sebutan SBS dan HMS.
Pada skema dan perspektif rejim demokrasi, relasi pemerintah dengan petani merupakan relasi politik ketika interaksi itu di bawah ke dalam bimbingan governanace sebagai manajemen konflik.
Sekali lagi ditegaskan, petani memiliki pengetahuan, tenaga, pengalaman, jaringan sosial, produksi, relasi, negosiasi, partisipasi, kekuasaan lokal, tetapi Pemerintah membuat kebijakan, menyusun anggaran, infrastruktur, teknologi, regulasi, akses pasar serta mobilisasi pembangunan kawasan.
Nah, dalam masa transisi, ketika aliran anggaran pusat ke daerah kian kurus atas nama efisiensi anggaran, justru kebijakan politik anggaran dr. Stef Bria Seran dan Henri Melki Simu di Kabupaten Malaka justru menegaskan pentingnya desentraisasi politik.
Sebagai bandingannya dapat disebutkan pengalaman Amerika Latin, terutama untuk empat sektor inti yaitu kesehatan, pertanian, pendidikan dan jalan raya. Di sektor pertanian sebagai misal, Bupati dr. Stef Bria Seran, MPH., di Kabupaten Malaka memperkenalkan bantuan total infrastutur pertanian dalam wujud memobilissi traktor untuk mengolah lahan para petani. Di sektor kesehatan, Kabupaten Malaka justru menonjol ketika banyak dokter ahli dipekerjakan di kabupaten itu melalui fasilitas APBD yang signifikan seperti diinformasikan bahwa masing-masing dokter ahli dibayar Rp 50 juta perbulan. Fakta ini memperlihatkan dengan sangat jelas level keseriusan luar biasa Bupati Malaka untuk mengatasi kemiskinan di wilayah itu. Informasi yang diperoleh menyebutkan, take homepay tiap dokte ahli tembus Rp 100 juta bulan lantaran ada tambahan dukugan dana pusat dan visitasi dokter ahli itu. Apalagi, moda ransportasi para dokter ahli itu terbilang elitis.
Pandangan IDS yang mengatakan secara empirik negara (pemeritahan) demokratis cenderung memburkanya pelayanan publik, tetapi pengalaman Kabupaten Malaka justru memperlihatkan hal sebaliknya.
Sejarah awal governance sesungguhnya bermula dari keprihatinan lembaga-lembaga donor (World Bank) ketika negara pengutang tak sanggup lagi membayar utang. Pangalaman Malaka, sejenis miniatur sejarah Governance tersebut karena ketika aliran dana dari pusat mengecil, justru fakta fenomenal Malaka persis sebaliknya. Ketika Malaka memobilisasi sektor pertanian dan kesehatan kian menguat persis pada saat bersamaan aliran dana pusat justru ciut mengecil. Itu artinya swadaya pemerintah lokal bersama rakyat Malaka menguat saat ditekan oleh faktor eksternal khususnya di bidang anggaran.
Dengan kata lain, ketika intervensi pemerintah pusat melemah (di bidang anggaran) pemerintah Malaka justru bangkit jati diri dan harga dirinya dengan kekuatan sendiri (APBD). Malaka membolisasi dua sektor penting yang dibutuhkan petani dan rakyat Malaka dalam skema mengatasi kemiskinan di daerah itu.
Sampai di sini kita mengerti mengapa dr. Stef Bria Seran, MPH., dan Hendri Melki Simu, A.Jd. tidak gentar sedikit pun ketika pemerintahan Prabowo Gibran mengecilkan keran aliran dana ke daerah.
Malaka Sebagai Development Arena
Saya melihat Kabupaten Malaka dapat dikonstruksikan sebagai arena pembangunan (development arena). Di arena tersebut terdapat berbagai aktor pemerintah kabupaten yakni Bupati dan Wakil Bupati, organisasi pemerintah daerah (cq Dinas Pertanian dan Kesehatan), penyuluh, pemerintah desa. Sedangkan para petani dan rakyat kecil adalah kelompok tani, tokoh masyarakat, perempuan tani dan generasi muda.
Sementara itu aktor ekonomi seperti pedagang, pengepul, off-taker, perbankan, perusahaan dan pasar adalah wujud lain yang ikutan bermain di arena itu. Tanpa saya menihilkan peran aktor pengetahuan seperti para OPD keluaran universitas, para pendamping pembangunan, peneliti, penyuluh, dan tokoh lokal, yang selama ini terlibat dalam arena permainan yang fokus pada mobilisasi kemakmuran di daerah itu. Sedangkan para aktor politik, seperti elite lokal, DPRD, para kepala desa dan jaringan politik lokal, provinsial maupun pusat ikut bermain dalam lanskap arena itu.
Mereka, tentu saja, memiliki kepentingan, sumber daya, pengetahuan dan kekuasaanyang berbeda, tetapi dalam formasi tujuan yang sama dan bersama yaitu mobilisasi kemakmuran rakyat Malaka. Itu jelas.
Maka pembangunan kawasan tidak terjadi secara linear dalam pengertian seturut logika formal belaka. Pemerintah menggelontorkan program revolusi pertanian dan kesehatan, sedangkan petani dan rakyat memproduksi lahan mereka dengan menjaga kesehatan agar terjadi kesejahteraan.
Jika diringkas, maka sesungguhnya apa yang kini terjadi di Kabupaten Malaka merupakan aliansi taktis dan strategis antara pemerintah, petani, pasar, institusi, elit lokal dan jaringan ilmu pengetahuan yang kemudian menghasilkan proses negosiasi, kolaborasi, dinamika konflik, adaptasi dan pembelajaran.
Partai politik, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group) merupakan meditory group atau kelompok pengantara yang mengagregasi aspirasi rakyat Malaka. Alat untuk mengagregasi ini dapat saja didasari pada kepentingan ideologi, agama dan kepentingan khusus lainnya yang bermain di arena pembangunan. Itu saha sajalah.
Contoh konkrit seperti dilansir sejumlah media lokal di Malaka, misalnya, tampak jelas dalam wujud pengolahan lahan pertanian di Desa Wekeke, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Kehadiran alat pertanian disambut antusias para petani. Bagi masyarakat Wekeke, pengolahan lahan bukan sekadar pekerjaan membuka tanah, tetapi pengolahan lahan tersebut menjadi langkah awal untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga.
Tentu saja program pertanian yang digerakkan oleh Bupati Malaka dr. Bria Seran, MPH., ini jelas disambut sangat gembira. Hal ini tampak dalam kesaksian petani, Paulus Kauna Naikoan. Ia bersyukur karena pemerintah hadir membantu petani dalam mengolah lahan yang selama ini dikerjakan secara manual. Perihal gerakan ini pun dikawal ketat oleh pemerintah kecamatan, seperti diakui Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Rinhat, Maria Yohana Seran, A.Md.Keb.
Maria Seran menegaskan pemerintah kecamatan terus melakukan pengawalan agar pelaksanaan program tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, kata dia, harus diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.
Kecuali itu, pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus dilakukan, seperti diakui team pendamping pembangunan kesehatan Malaka dr. Seika dan Agus Bebok, yang pernah berdiskusi dengan penulis. Sebagai misal, pelayanan Puskesmas Keliling (Pusling) yang dilaksanakan Puskesmas Weliman yang melayani 14 desa hingga ke tingkat dusun.
Komentar banyak pihak tentu saja ada. Mereka menyebutkan, fenomena pelayanan kesehatan yang kian kencang di Malaka utamanya karena bupatinya seorang dokter yang super peduli dengan kondisi kesehatan masyarakatnya. Mantan staf khusus Gubernur NTT, Dr. Viktor Laiskodat itu adalah tokoh yang sangat entusias mengatasi masalah kesehatan masyarakat NTT.
Pusling tidak hanya mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat, juga menjadi sarana memperkuat pelaksanaan berbagai program kesehatan, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining kesehatan dan program KBK, seprti diakui Kepala Puskesmas Weliman, Hendriana M.L. Wangge, A.Md., KG. “Pelayanan kesehatan harus mampu menjangkau masyarakat secara langsung dan tidak hanya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Pelajaran Positif Global South
Pengalaman positif di negara-negara Global South yang tidak memisahkan sektor pertanian dan kesehatan secara kaku. Pertanian diperlakukan sebagai basis penghidupan, pangan, pendapatan, dan ketahanan rumah tangga, sementara kesehatan diperlakukan sebagai basis kapabilitas manusia untuk bekerja, belajar, dan berproduksi. Ada tiga kasus yang sangat kuat untuk dibandingkan dengan Kabupaten Malaka yaitu Ethiopia, Rwanda, dan Brazil. Tetapi, untuk kepentingan catatan ini, saya hanya mengambil pengalaman Ethiopia.
Di Ethiopia, pertanian, perlindungan sosial dan kesehatan merupakan tiga kekuatan utama negeri ini untuk memajukan rakyatnya. Belajar dari apa yang disebut Ethiopia’s Productive Safety Net Programme (PSNP). PSNP sejak tahun 2005 dirancang bukan sekadar bantuan sosial.
Rumah tangga miskin pedesaan memperoleh transfer pangan/uang (seperti bansos di Indonesia), tetapi sebagian penerima juga terlibat dalam public works yang membangun aset komunitas, misalnya, konservasi tanah, infrastruktur air, jalan pedesaan dan aset produktif. Program tersebut kemudian dihubungkan dengan penghidupan, ketahanan pangan, nutrisi dan layanan sosial.
Yang persis sangat menarik dalam konteks catatan saya ini ialah bahwa temuan empirisnya, PSNP meningkatkan ketahanan pangan, tetapi dampaknya terhadap aset dan produktivitas pertanian tidak otomatis terjadi. Dampak pertanian menjadi lebih positif justru terjadi ketika PSNP digabungkan dengan program komplementer yaitu integrasi antara PSNP dengan Community-Based Health Insurance (CBHI) dan pembebasan biaya kesehatan.
Artinya, rumah tangga miskin bisa memperoleh perlindungan pangan tetapi tetap rentan terhadap health shocks dan biaya kesehatan. Ini menghasilkan pelajaran penting, sehingga kemakmuran rumah tangga petani tidak dapat dibangun hanya dengan meningkatkan produksi pertanian apabila satu kejadian sakit dapat menghabiskan pendapatan atau aset produktif keluarga.
Dengan kata lain pertanian meningkatkan pendapatan atau menambah jumlah hasil pangan, kesehatan meningkatkan kemampuan produktif dan perlindungan sosial dari ancaman guncangan sosial. Dua sektor ini sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan yang relevan dan signifikan dalam situasi krisis di wilayah itu.
Maka apa yang telah, sedang dan nanti dikerjakan di Malaka di bawah dirigen pembangunan dr. Stef Bria Seran, MPH, dapat menjadi pelajaran, bahkan rujukan bagi urusan serupa di daerah lain di NTT atau di kawasan lain Indonesia Timur.
Dengan ungkapan lain bahwa pengalaman Ethiopia dibaca melalui perspektif IDS, kita menemukan sesuatu yang sangat menarik. Bahwa kemakmuran rakyat tidak cukup dipahami hanya sebagai peningkatan produksi. Kemakmuran merupakan hasil dari kemampuan rumah tangga untuk memproduksi petanian, memperoleh pendapatan dan mengatasi masalah pangan, tetapi juga harus tetap sehat agar mempertahankan aset untuk menghadapi shock sehingga mengembangkan kehidupan. Begitulah kira-kira.
