Dorong Efisiensi Belanja Daerah dan Transparansi Anggaran Melalui Sistem Pembayaran Non-Tunai
Sumba, detakpasifik.com- Di tengah percepatan transformasi digital sektor publik, Bank NTT terus mengambil peran strategis dalam menghadirkan inovasi layanan keuangan yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu langkah terbaru diwujudkan melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dengan menghadirkan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
Kehadiran KKI ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efisien, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme transaksi digital, pemerintah daerah dapat mengelola belanja secara lebih tertib sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Peluncuran KKI berlangsung di Hotel Ella, Tambolaka, Kamis (11/6/2026), dan menjadi momentum penting dalam perjalanan digitalisasi tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sekretaris Daerah Edmundus Nau, Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta manajemen Bank NTT wilayah Sumba.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, penerapan KKI bukan hanya sebatas mengganti metode pembayaran dari tunai menjadi elektronik. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, digitalisasi transaksi keuangan daerah akan membantu pemerintah bekerja lebih cepat sekaligus memberikan ruang pengawasan yang lebih kuat.
“Pengelolaan anggaran daerah harus mengikuti perkembangan teknologi agar semakin transparan, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penggunaan instrumen pembayaran berbasis digital akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Setiap transaksi dapat terdokumentasi dengan baik sehingga proses evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
Bank NTT Dorong Ekosistem Keuangan Digital Daerah
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank NTT terus memperluas perannya tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur.
Direktur Kredit Bank NTT, Aloysius R.A. Geong, mengatakan implementasi KKI merupakan bagian dari komitmen Bank NTT dalam mendukung agenda digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, sistem pembayaran elektronik memberikan banyak manfaat, terutama dari sisi pencatatan transaksi, pengendalian belanja, hingga kemudahan proses audit.
“Dengan transaksi non-tunai, seluruh aktivitas pembayaran tercatat secara elektronik sehingga memberikan kemudahan dalam pengawasan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah ke-13 di NTT yang menerapkan KKI. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya penerimaan pemerintah daerah terhadap inovasi layanan perbankan yang mendukung tata kelola berbasis teknologi.
Langkah ini juga memperkuat posisi Bank NTT dalam mendukung kebijakan nasional terkait perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sebelumnya, Bank NTT telah mendapatkan persetujuan penerbitan KKI pemerintah berbasis Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sebuah sistem yang memungkinkan transaksi berjalan lebih aman dan terintegrasi.
Mendorong Pemerintahan yang Lebih Efektif dan Akuntabel
Pada tahap awal penerapan, KKI diserahkan kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat.
Ketiga OPD tersebut akan menjadi pilot project dalam penerapan sistem pembayaran digital yang terhubung dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Implementasi ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi perluasan penggunaan KKI ke berbagai sektor pemerintahan lainnya. Dengan demikian, seluruh proses belanja daerah dapat berlangsung lebih cepat, terukur, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Bagi Bank NTT, digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bagian dari visi besar membangun NTT yang semakin terkoneksi dan mandiri secara ekonomi.
Melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, Bank NTT terus menghadirkan solusi keuangan yang menjawab kebutuhan zaman, sekaligus memperkuat perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Transformasi menuju sistem keuangan digital menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran daerah di NTT terus bergerak ke arah yang lebih modern. Dengan dukungan teknologi dan sinergi antara pemerintah daerah serta Bank NTT, setiap rupiah anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
