Kupang, detakpasifik.com- Gelombang protes datang dari Nusa Tenggara Timur. Ratusan kader dan simpatisan Partai NasDem di NTT turun ke jalan pada Rabu, 15 April 2026. Aksi ini sebagai respons atas sebuah pemberitaan yang mereka anggap telah melakukan framing.
Sasarannya adalah Tempo. Lebih tepatnya, laporan utama Majalah Tempo edisi 12 April 2026 yang memicu ketersinggungan kolektif kader NasDem. Sampul majalah dengan judul provokatif “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” menjadi pemantik utama kemarahan. Sampul tersebut menampilkan karikatur Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengenakan kemeja putih tanpa jas dan sepatu. Ilustrasi itu mengangkat isu penggabungan Partai NasDem dan Gerindra.
Aksi itu tidak berlangsung sporadis. Aksi digelar serentak di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga 22 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-NTT. Di Kupang, tepatnya di kantor DPD NasDem NTT, para kader membacakan pernyataan sikap yang bernada tegas dan berisi kecaman.
Mereka menilai, penggunaan istilah “PT” dalam judul cover tersebut adalah bentuk framing yang menyudutkan. Dalam kacamata mereka, penyebutan itu seolah menempatkan partai sebagai entitas bisnis yang diperjualbelikan, bertentangan dengan ideologi yang selama ini mereka gaungkan yaitu nasionalisme, demokratisasi, dan religiusitas.
Lebih jauh lagi, isi laporan utama Tempo juga dianggap membangun opini bahwa partai dipertukarkan dengan kepentingan pragmatis. Bagi kader Nasdem di NTT pemberitaan itu telah menyinggung martabat institusi dan pimpinan mereka.
Tuntutan Permintaan Maaf Terbuka hingga Ancaman Aksi Lanjutan
Tak berhenti pada kecaman, kader NasDem NTT juga mengajukan tuntutan yang cukup spesifik. Mereka meminta Tempo memuat permohonan maaf secara tertulis dalam edisi berikutnya. Dan bukan hanya sekali, melainkan selama satu bulan berturut-turut.
Jika tuntutan ini diabaikan, mereka mengancam akan mendatangi kantor Tempo sebagai bentuk tekanan lanjutan.
Di sisi lain, mereka juga meminta agar praktik framing negatif serupa tidak terulang di masa depan. Dalam pernyataan mereka, hal ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga etika dan profesionalitas pers di Indonesia.** (Juan Pesau)
