Kupang, detakpasifik.com- Komitmen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) atau Bank NTT dalam memperkuat perekonomian daerah kembali mendapat pengakuan. Tidak hanya mampu menjaga kinerja usaha tetap sehat, Bank NTT juga terus menunjukkan perannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah melalui kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sepanjang tahun buku 2025, Bank NTT menyumbangkan PAD sebesar Rp37 miliar kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan bank milik masyarakat NTT ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Kontribusi yang terus meningkat tersebut menjadi salah satu alasan kuat Pemerintah Provinsi NTT bersama DPRD memberikan dukungan terhadap langkah strategis Bank NTT dalam memperkuat permodalan dan memperluas ekspansi bisnis pada tahun 2027.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Selfi Nange, menegaskan bahwa kondisi Bank NTT saat ini berada pada kategori sehat dengan kinerja yang konsisten memberikan nilai tambah bagi daerah.
Menurutnya, kemampuan Bank NTT menghasilkan kontribusi PAD setiap tahun menunjukkan bahwa transformasi yang dijalankan perusahaan berada pada jalur yang tepat. Karena itu, pemerintah memberikan dukungan terhadap berbagai agenda pengembangan usaha yang telah disusun manajemen.
“Bank NTT mendapatkan tambahan modal sebesar Rp30 miliar karena memiliki tingkat kesehatan yang baik serta secara konsisten memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya,” ujar Selfi.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan bersama DPRD menunjukkan adanya respons yang positif terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2027. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah persetujuan atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp30 miliar.
Tambahan modal itu diharapkan semakin memperkuat kapasitas Bank NTT dalam memperluas layanan perbankan, meningkatkan pembiayaan sektor produktif, sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menyatakan komitmennya mendukung Bank NTT dalam mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama melalui implementasi program One Village One Product (OVOP). Program tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan desa yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Dukungan serupa datang dari DPRD Provinsi NTT. Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Christoforus Loko, menyampaikan bahwa mayoritas anggota komisi memberikan persetujuan penuh terhadap penyertaan modal bagi Bank NTT setelah mencermati rencana bisnis yang dipaparkan jajaran direksi.
Menurutnya, tambahan modal tersebut merupakan investasi strategis pemerintah daerah agar berbagai program pengembangan usaha Bank NTT dapat berjalan sesuai target serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Hampir seluruh anggota Komisi III sepakat mendukung penyertaan modal kepada Bank NTT. Dengan dukungan tersebut, berbagai rencana bisnis yang telah disusun dapat direalisasikan tepat waktu sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Optimisme terhadap masa depan Bank NTT juga didasarkan pada hasil evaluasi berbagai lembaga pengawas dan otoritas. Christoforus menilai kondisi Bank NTT saat ini berada dalam kategori sehat sehingga memiliki fondasi yang kuat untuk terus bertumbuh.
“Kami optimistis Bank NTT akan berkembang semakin baik. Berdasarkan hasil evaluasi OJK dan sejumlah lembaga penilai, kondisi Bank NTT berada dalam keadaan sehat sehingga tidak terdapat persoalan yang menghambat pengembangannya,” ujarnya.
Kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah dan DPRD menjadi sinyal positif bagi perjalanan Bank NTT ke depan. Dengan dukungan permodalan, kesehatan perusahaan yang terjaga, serta fokus pada pembiayaan sektor produktif, Bank NTT diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai bank pembangunan daerah yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.**
