Bajawa, detakpasifik.com- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) dan pemerintah Kabupaten Ngada resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis digital. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam mendorong sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, serta efisien di lingkungan pemerintah daerah.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena, bersama pihak Bank NTT yang diwakili oleh Direktur Dana dan Treasury, Heru Helbianto. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, serta Kepala Bank NTT Cabang Bajawa, Devideris D.H. Seso.
Acara penandatanganan berlangsung di ruang VIP Bandara Turelelo Soa yang berlokasi di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, pada Kamis (9/04/2026). Suasana kegiatan berlangsung formal namun penuh makna, mengingat kerja sama ini menyangkut penguatan sistem keuangan daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan di Kabupaten Ngada.
Dalam keterangannya kepada awak media, Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Menurutnya, transformasi menuju sistem yang lebih modern dan berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan.
Ia menjelaskan bahwa dengan dukungan layanan perbankan yang profesional dan sistem terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berjalan lebih tertib, terukur, serta mampu mempercepat realisasi berbagai program pembangunan. Selain itu, digitalisasi sistem keuangan juga diyakini dapat meminimalisir potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Bernadinus.
Ia juga menambahkan bahwa kemitraan dengan Bank NTT diharapkan tidak hanya berdampak pada aspek administrasi keuangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah dinilai akan lebih mudah dalam mengontrol arus keuangan sekaligus memastikan program pembangunan tepat sasaran.
Lebih jauh, Bernadinus berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU semata, melainkan dapat terus berkembang dalam bentuk inovasi layanan keuangan yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah di masa mendatang.
Sementara itu, Direktur Dana dan Treasury Bank NTT, Heru Helbianto menegaskan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara daring menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama ini. Menurutnya, pemanfaatan sistem digital akan membawa banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Heru menjelaskan bahwa integrasi sistem keuangan berbasis digital memungkinkan setiap transaksi dan pengelolaan anggaran dapat dipantau secara lebih mudah dan real time. Hal ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalisir risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan. Dengan integrasi layanan yang lebih baik, nasabah Bank NTT, termasuk aparatur pemerintah daerah, akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan keuangan yang lebih cepat, aman, dan efisien.
“Harapan kami, sinergi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui layanan perbankan yang semakin mudah dijangkau dan modern,” ungkap Heru.
Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ngada dan Bank NTT ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
