Labuan Bajo, detakpasifik.com– Labuan Bajo kini menjelma menjadi etalase kemajuan di tepian barat Flores. Hotel-hotel tumbuh seperti jamur selepas hujan, dermaga dipenuhi kapal pesiar, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dipoles menjadi mutiara baru dalam peta pariwisata dunia.
Namun di balik gemerlap itu, mengendap sebuah kegelisahan yang kian mengeras bahwa kota ini semakin padat modal, tetapi semakin miskin sentuhan humanisme. Arus kapital bergerak deras, mengalir dari pusat-pusat kekuatan oligarki menuju garis pantai dan pulau-pulau eksotis. Tanah-tanah strategis berpindah tangan, laut dipagari kepentingan privat, dan ruang hidup rakyat kian menyempit.
Masyarakat lokal sering terkesan hanya menjadi penonton di tepian panggung sejarah menikmati remah-remah dari gelombang investasi tanpa dampak eksponensial bagi kesejahteraan kolektif. Di saat bersamaan, konflik kepemilikan tanah terus mendidih, dipicu oleh praktik eksploitatif dan logika hegemonik yang mengeras.
Fenomena semacam ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah kota-kota wisata dunia. Bali pernah mengalami ledakan investasi yang menjadikan tanah adat tergerus oleh vila-vila privat, sementara masyarakat lokal terdesak ke pinggiran ruang hidupnya sendiri.
Barcelona, yang menjadi ikon pariwisata Eropa, bahkan melahirkan gelombang protes warga akibat overtourism yang mengusir penduduk asli dari pusat kota karena melonjaknya harga tanah dan hunian. Phuket di Thailand menyaksikan pesisirnya dikuasai korporasi besar, sementara nelayan tradisional kehilangan akses ke laut. Di Pulau Jeju, Korea Selatan, ekspansi modal pariwisata memicu ketegangan sosial dan kerusakan ekologis yang mengancam keberlanjutan pulau itu sendiri.
Sejarah kota-kota tersebut memperlihatkan satu pelajaran penting bahwa pariwisata yang bertumbuh tanpa kendali etik dan keberpihakan sosial akan melahirkan ketimpangan struktural. Modal menjadi subjek utama, sementara manusia dan kebudayaan direduksi menjadi komoditas.
Kegelisahan serupa mengkristal dalam sebuah diskusi bebas yang berlangsung dua pekan silam di rumah jabatan Ketua DPRD Manggarai Barat. Ketua DPRD Manggarai Barat, Beni Nurdin, membuka ruang refleksi bersama anggota Dewan Pakar Partai NasDem NTT Pius Rengka, Ketua Bapilu Partai NasDem Manggarai Heri Baben, aktivis lintas sekat Yani Rewos, serta sejumlah cendekiawan lainnya.
Dengan nada prihatin, Beni Nurdin menegaskan bahwa ledakan pembangunan di Labuan Bajo memang tak terbantahkan. Namun pertanyaan mendasar terus menggema, siapa sesungguhnya yang diuntungkan oleh pembangunan pariwisata ini? Di darat, banyak tanah di tepian kota telah dikuasai pemodal besar dari Jakarta. Di laut, pulau-pulau kecil menjadi aset privat oligarki nasional dan internasional. Bahkan moda transportasi laut pun tak luput dari dominasi kapital besar.
Rakyat Labuan Bajo, kata Beni, politisi kritis Partai NasDem Manggarai Barat ini, paling jauh hanya menikmati limpahan kecil seperti berdagang makanan, menjajakan produk UMKM dengan nilai ekonomi yang belum mampu mengubah struktur kesejahteraan secara berarti.
Beni Nurdin juga mengakui bahwa sikap kritis legislatif kerap berhadapan langsung dengan tekanan politik oligarki non negara. Tarikan kepentingan privat terasa kuat, menekan ruang kedaulatan kebijakan publik. Pemerintah daerah pun berada dalam posisi dilematis, terjepit oleh tekanan pusat yang kerap lebih akomodatif terhadap kepentingan modal besar. Dalam situasi demikian, daya tawar rezim lokal kerap melemah karena direlativisasi.
“Tidak gampang menjadi Bupati di Manggarai Barat,” ujar politisi Manggarai Barat ini.
“Saya merasa Labuan Bajo ini telah dikuasai oleh para oligarki Jakarta dan internasional. Meski demikian, kita masih memiliki harapan, karena negara ini membutuhkan perubahan yang sanggup memobilisasi kemakmuran rakyat,” ujar Beni Nurdin optimistis.
Optimisme ini menemukan resonansinya dalam pengalaman sejumlah negara yang berhasil melakukan koreksi arah pembangunan pariwisata. Barcelona mulai membatasi izin hotel baru dan memperketat regulasi sewa wisata demi melindungi ruang hidup warga. Jeju memperkuat kebijakan lingkungan dan pembatasan investasi spekulatif. Bali perlahan menghidupkan kembali prinsip desa adat sebagai benteng kultural terhadap ekspansi kapital. Di beberapa kawasan Thailand, koperasi wisata berbasis komunitas tumbuh sebagai alternatif distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.
Dalam diskusi tersebut, Heri Baben menawarkan gagasan strategis yaitu menghidupkan event seni dan kebudayaan lokal agar masyarakat menjadi aktor utama dalam ekosistem pariwisata. Kebudayaan tidak semestinya menjadi dekorasi pasif bagi industri wisata, melainkan energi sosial yang menggerakkan partisipasi rakyat dan memperluas akses ekonomi. Event kultural mampu menjadi magnet perhatian dunia sekaligus kanal distribusi manfaat yang lebih merata.
Forum kecil itu akhirnya mencapai sebuah kesepahaman etik bahwa melindungi rakyat dan menjaga kesehatan opini publik merupakan keniscayaan politik. Tanpa kesadaran kritis masyarakat dan keberanian moral para pemimpin lokal, Labuan Bajo berisiko mengulang tragedi kota-kota wisata dunia yang kehilangan jiwanya sendiri.
Labuan Bajo kini berdiri di persimpangan sejarah. Ia dapat memilih menjadi kota etalase kapital semata, atau bertumbuh sebagai ruang hidup yang adil, manusiawi, dan bermartabat, tempat modal tunduk pada etika publik, dan pariwisata menjadi jalan kemakmuran bersama, bukan hanya segelintir elite. (pr)
