Oleh: Juan Pesau (Kader Demokrat, Pernah Menjabat Sekretaris BPOKK DPD Demokrat NTT)

Perpindahan mendadak Bupati Ende, Yosef Badeoda, dari Demokrat ke PDI-P atau tepatnya kemunculan publiknya dalam atribut PDI-P bukan sekadar manuver politik biasa. Ini adalah kejadian yang mengganggu akal sehat politik dan memaksa publik bertanya apakah ini pembegalan politik, atau pembelotan senyap yang dikemas sebagai “acara partai”?

Yosef bukan kader sembarangan. Ia adalah salah satu kader utama, mantan anggota DPP, dan pernah duduk di DPR RI lewat PAW. Kepindahan figur sekelas itu biasanya tidak dilakukan secara spontan, apalagi tanpa surat pengunduran diri. Namun faktanya, hingga hari ini Demokrat NTT tegas menyatakan tidak ada satu lembar surat pun masuk.

Di titik inilah persoalan menjadi serius.

Tanda tanya besar pun muncul, pindah diam-diam atau direbut cecara terbuka?

Muncul di acara resmi PDI-P dengan seragam banteng adalah langkah politik yang jelas. Itu bukan ketidaksengajaan. Itu bukan sekadar kunjungan. Itu adalah deklarasi tanpa kata-kata.

Jika benar PDI-P sudah menerima Yosef tanpa surat pengunduran diri, maka Demokrat berhak mempertanyakan apakah etika politik memang sudah tidak diperlukan lagi?

Sebaliknya, jika Yosef yang datang tanpa koordinasi, maka ia telah melakukan sesuatu yang dalam dunia kepartaian dianggap sebagai pembelotan penuh risiko.

Keduanya sama-sama tidak terhormat.

Demokrat Dibuat Kaget, Publik Dibuat Bingung

Demokrat bereaksi keras namun bukan karena kehilangan kader, melainkan karena cara Yosef pergi. Wakil Ketua I Demokrat NTT, Paskalis Jurman Angkur, mengingatkan bahwa politik tetap memerlukan etika paling dasar yaitu pamit.

Tampaknya, dalam kasus ini, etika itu tekena abaikan. Yosef seolah ingin menyampaikan pesan “Saya sudah pindah, suka atau tidak.”

Namun publik tidak buta. Cara seperti ini justru mengesankan bahwa ada sesuatu yang sedang ditutupi. Kepindahan politik yang sehat dilakukan melalui proses formal. Kepindahan yang mendadak, tanpa surat, tanpa pengumuman, justru menimbulkan kecurigaan apakah ini perebutan kader? atau perhitungan pribadi?

Manuver Politik yang Terlalu Kasar

Meminang seorang bupati aktif yang masih tercatat sebagai kader partai lain bukan hanya langkah agresif, tetapi juga merusak tatanan demokrasi lokal.
Jika PDI-P melakukannya secara sadar, itu adalah bentuk pembegalan politik yang terang-terangan.

Jika Yosef melakukannya sendiri, maka itu adalah bentuk penghianatan politik terhadap rumah yang membesarkannya.

Dalam dua skenario itu, semua pihak dirugikan termasuk rakyat Ende yang harus menonton drama politik yang seharusnya tidak terjadi.

Meskipun Demokrat menyatakan belum ingin mencabut dukungan terhadap pemerintahan Yosef, kegaduhan ini sudah cukup membuat hubungan koalisi yang dulu solid kini berada pada titik kritis.

Politik Ende terancam terbelah.
Pemerintahan daerah bisa terimbas.
Dan pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling terkena efeknya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Yosef pindah. Tetapi cara ia pindah.

Ketika seorang bupati yang diusung dua partai tiba-tiba muncul dengan seragam partai lain tanpa prosedur apa pun, itu bukan perpindahan biasa. Itu manuver keras, dan politik yang keras jarang terjadi tanpa aktor-aktor yang bermain di belakang layar.

Entah Yosef dibegal, entah ia membegal dirinya sendiri, publik berhak mengetahui motif dan proses sebenarnya.

Politik yang sehat tidak bergerak dalam gelap. Kasus ini jelas dilakukan dengan sangat gelap.

Dan selama Yosef tidak bersuara, pertanyaan itu akan tetap menggantung,
benarkah ia dibegal, atau justru ia yang membegal partainya sendiri?