Catatan Juan Pesau
Mereka pulang dari Atambua dengan foto rapi, barisan tegak, dan materi tentang disiplin.
Sebanyak 677 pejabat struktural Pemprov NTT mengikuti Retret Kepemimpinan Strategis di Kampus Politeknik Universitas Pertahanan Ben Mboi, Atambua, pada September – Oktober 2025. Anggarannya lebih dari Rp1 miliar. Tujuannya disebut sebagai investasi sumber daya manusia.
Di sana mereka diajarkan tentang disiplin, tanggung jawab, cinta tanah air, dan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Satu tahun kemudian, semua plajaran itu diuji di tempat yang paling tidak terduga. Di ruang kerja Kantor Gubernur NTT.
Pada 3 November 2026, seorang siswi SMK, berusia 16 tahun, yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi NTT diduga menjadi korban pelecehan seksual. Terduga pelakunya adalah pejabat Eselon II berinisial YAK alias AK.
Kabar itu menyebar cepat, menghantam publik. Bukan cuma karena peristiwanya, tetapi karena siapa yang diduga melakukannya. Seorang pejabat yng seharusnya sudah ditempa di retret. Seorang pimpinan yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak magang yang belajar di bawahnya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena kemudian membentuk tim khusus untuk pemeriksaan internal. Kepala BKD NTT Kanisius Mau membenarkan laporan itu telah diterima.
KPAI menyebut kasus ini memiliki ketimpangan relasi kuasa yang sangat kuat. Di satu sisi ada pejabat, di sisi lain ada siswa magang yang tidak punya kuasa apa-apa kecuali diam.
Di Mana Nilai Retret Itu Berlabuh?
Retret mengajarkan disiplin baris-berbaris. Tapi apa gunanya barisan yang rapi jika moral di ruang kerja tidak terjaga?
Retret mengajarkan tanggung jawab. Tapi apa gunanya tanggung jawab di atas kertas jika seorang anak magang saja tidak merasa aman di kantor pemerintah?
Inilah pertanyaan yang kini menggantung di atas Pemprov NTT. Jika retret hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, maka retret itu hanyalah pengeluaran Rp1 miliar yang tidak mengubah apa-apa. Ret-ret menjadi wisata kedinasan yang dibungkus jargon reformasi birokrasi.
Padahal publik NTT tidak butuh pejabat yang pandai berbaris. Publik butuh pejabat yang tahu batas. Yang tahu bahwa kekuasaan bukan izin untuk menyentuh, memaksa, atau mengintimidasi. Yang tahu bahwa ruang kerja bukan ruang privat untuk menyalurkan hasrat.
Damai Bukan Solusi
Kasus ini sempat dikabarkan berakhir damai pada 12 November 2026. Kuasa hukum terduga pelaku menyebut keluarga korban telah mencabut pengaduan.
Tetapi GMKI Kupang, LPA NTT, dan KPAI menolak logika damai itu. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tegas: perkara kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan di luar peradilan, kecuali pelakunya juga anak.
Damai tidak menghapus pidana. Damai tidak bisa menutup luka seorang anak berusia 16 tahun yang datang ke kantor pemerintah untuk belajar, bukan untuk menjadi korban.
Jika Pemprov NTT serius dengan retretnya, maka inilah saatnya membuktikan. Bukan dengan apel pagi, bukan dengan spanduk anti kekerasan, tetapi dengan proses hukum yang transparan, tanpa perlakuan istimewa, dan berpihak pada korban. Pun pejabat yang diduga terlibat harusnya segera dinonjobkan dari jabatannya.
Karena retret yang sesungguhnya bukan di Atambua. Retret yang sesungguhnya adalah setiap hari, di setiap ruang kerja, saat tidak ada kamera, tidak ada pimpinan,dan tidak ada yang mengawasi.
Di sanalah karakter pejabat diuji. Dan di sanalah, dalam kasus ini, Pemprov NTT diduga gagal menjaga seorang anak.*











