Catatan Pius Rengka
(Ketua Pertama FPK Provinsi NTT)
Di tengah riuh rendah dunia yang kian bising oleh identitas, kita sering lupa bahwa bangsa ini tidak dilahirkan dari keseragaman, melainkan dari kesediaan untuk saling mendengar. Di sanalah makna terdalam kebangsaan menemukan rumahnya, bukan pada dominasi satu suara, tetapi pada perjumpaan banyak suara yang setara.
Rencana Silaturahmi Lintas Etnis yang digelar Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 29 April 2026 di Kupang, sesungguhnya bukan sekadar peristiwa seremonial. Itu peristiwa adalah isyarat, bahkan bisa dibaca sebagai upaya menghidupkan kembali ruang publik yang kian tergerus oleh logika instrumental kekuasaan dan politik identitas. Bahkan terlalu dipadatkan oleh warta hoaks yang dikirim teruskan oleh para penoda kerukunan.
Dalam horizon pemikiran Jürgen Habermas, ruang publik adalah medan diskursif tempat warga negara bertemu sebagai subjek yang setara, saling menguji argumen, dan membangun kesepahaman tanpa paksaan. Namun, pertanyaannya: masihkah ruang semacam itu kita miliki hari ini? Ataukah ia telah direduksi menjadi panggung simbolik, tempat dialog digantikan oleh monolog kekuasaan?
FPK, dalam jejak historisnya di NTT, pernah menjadi oase bagi percakapan lintas batas. Ia lahir bukan dalam kevakuman, tetapi dalam kegelisahan sosial ketika relasi antar-etnis dan agama mengalami distorsi akibat infiltrasi ideologi politik berbasis identitas. Pada momen itulah negara menyadari keterbatasannya: bahwa kohesi sosial tidak bisa semata-mata diproduksi oleh regulasi, tetapi harus dirawat melalui praksis komunikasi yang hidup di tengah masyarakat.
Kita mencatat bahwa pada masa kepemimpinan Frans Lebu Raya, inisiatif-inisiatif kebangsaan tidak berhenti pada retorika. Gagasan pembangunan Monumen Garuda Pancasila di Bolok, misalnya, bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol dari hasrat kolektif untuk meneguhkan kembali fondasi kebangsaan di tengah keragaman. Ia adalah monumen bagi imajinasi bersama tentang Indonesia yang tidak takut pada perbedaan.
Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa simbol dapat rapuh ketika realitas sosial tidak menopangnya. Terhentinya pembangunan monumen tersebut akibat persoalan hukum menyisakan ironi yaitu bahwa cita-cita besar sering kali tersandung oleh praksis yang belum sepenuhnya bersih. Di titik ini, kita dihadapkan pada refleksi mendasar, apakah kebangsaan kita hanya berhenti sebagai simbol, atau sungguh menjadi etos yang menghidupi tindakan?
Komitmen yang disampaikan oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena untuk melanjutkan pembangunan monumen tersebut patut dibaca lebih dari sekadar janji politik. Komitmen tersebut perlu dimaknai sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan publik yang merupakan sebuah prasyarat penting dalam teori tindakan komunikatif Habermas. Sebab tanpa kepercayaan, dialog kehilangan pijakan, dan ruang publik berubah menjadi arena kecurigaan.
Di sinilah relevansi Silaturahmi Lintas Etnis menemukan urgensinya. Silaturahmi ini bukan hanya tentang berkumpul beberapa orang kunci dan penting, berjabat tangan, atau bertukar senyum. Silaturahmi ini adalah proses deliberatif meski dalam bentuk yang sederhana yang membuka kemungkinan bagi lahirnya apa yang oleh Habermas disebut sebagai konsensus rasional. Sebuah kesepahaman yang tidak dipaksakan, melainkan tumbuh dari pengakuan timbal balik.
Namun, kita juga perlu jujur bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Di era digital, ruang publik telah mengalami fragmentasi yang tajam. Algoritma media sosial kerap memperkuat gema identitas sempit, menciptakan “ruang gema” yang menutup kemungkinan dialog sejati. Dalam situasi seperti ini, forum-forum seperti FPK dituntut untuk melampaui pola lama, tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu menembus lanskap digital dengan narasi kebangsaan yang inklusif. Hal itu penting dan perlu karena dikhawatirkan akal budi justru tidak memiliki relevansinya yang tegas dengan realitas. Padahal realitas itu utama dan akal budi adalah jongos yang mengafirmasi kebenaran realitas yang sejati.
Lebih dari itu, FPK perlu menjaga dirinya agar tidak terjebak dalam formalisme. Sebab forum yang kehilangan daya kritisnya hanya akan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan, bukan ruang publik yang otonom. Padahal, justru dalam otonomi itulah legitimasi moralnya bertumpu.
Silaturahmi lintas etnis, pada akhirnya, adalah pekerjaan yang tak pernah selesai. Silaturahmi, sepertinya namanya dan maknanya adalah proses menjadi bukan keadaan yang sudah jadi. Ia menuntut kesediaan untuk terus membuka diri, mendengar yang lain, dan mengakui bahwa dalam setiap perbedaan, selalu ada kemungkinan untuk saling memahami.
Di tanah NTT yang kaya akan mozaik budaya, pekerjaan ini bukan pilihan, melainkan keniscayaan. Sebab di sinilah kebangsaan diuji bukan dalam slogan, tetapi dalam kesediaan untuk hidup bersama dalam perbedaan.
Dan, mungkin, dan juga benar, di tengah percakapan-percakapan kecil yang akan terjadi dalam forum itu, kita bisa kembali menemukan sesuatu yang lama hilang yaitu keyakinan bahwa Indonesia masih mungkin dirawat bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan dialog yang jujur. Bukan juga diukur dengan kuantitas massa, tetapi dengan kualitas akal budi yang dicahayai oleh iman luhur pada diskursus yang mengabdi pada realitas. Selamat bersilaturahmi ya. Begitulah.
