Oleh: Pius Rengka

Pertanyaan yang kini mengemuka di langit ruang publik Nusa Tenggara Timur (NTT) ialah bagaimana daerah ini dapat keluar dari tekanan fiskal setelah kebijakan penghematan anggaran yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana NTT dapat memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (selanjutnya disingkat MBG) sebagai instrumen pengungkit ekonomi rakyat, khususnya bagi petani, nelayan, dan peternak?

Dua pertanyaan tersebut tak sekadar soal teknis anggaran belaka, melainkan soal strategi pembangunan. Dalam situasi fiskal yang mengetat, pemerintah daerah dituntut melakukan reposisi kebijakan dari pola belanja konsumtif birokratis menuju model pembangunan berbasis penguatan produksi lokal. MBG, bila dikelola secara cerdas (juga jujur dan tidak koruptif), dapat menjadi “pasar terjamin” (guaranteed market) bagi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Nah, tulisan amat sangat sederhana ini menawarkan pendekatan praktis berjangka pendek (empat tahun ke depan), sembari menempatkan MBG bukan hanya sebagai program sosial, melainkan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah. Transformasi ekonomi daerah pastilah membutuhkan jenis kepemimpinan politik transformasional.

Realitas empiris

Realitas empiris, NTT masih berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di NTT masih berada di atas rata-rata nasional (sekitar 20 persen dalam beberapa tahun terakhir, dibandingkan rata-rata nasional 9-10 persen). Struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian dalam arti luas, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Karakteristik ekonomi ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, karakteristik ekonomi mencerminkan kerentanan produktivitas dan akses pasar. Di sisi lain, karakteristik ekonomi membuka peluang integrasi dengan MBG karena kebutuhan utama program ini adalah bahan pangan primer berupa beras, jagung, sayuran, buah-buahan, telur, ikan, dan daging.

Jika kelompok sasaran MBG mencakup siswa SD-SMP, ibu hamil, dan anak-anak stunting, maka kebutuhan pangan hariannya pastilah sangat besar. Dengan asumsi ratusan ribu penerima manfaat di NTT, kebutuhan bahan baku per hari bisa mencapai puluhan hingga ratusan ton komoditas pangan. Angka ini, bila dipasok dari luar daerah, akan menjadi kebocoran ekonomi yang sangat signifikan. Sebaliknya, bila dipenuhi dari produksi lokal, akan menjadi stimulus ekonomi yang sangat signifikan pula. Petani, peternak, nelayan akan bangkit gagah karena pasaran jelas yang berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Kejelasan pasar selalu menjamin kepastian kerja dan ketenangan bekerja.

Selama ini, program bantuan sosial sering diposisikan sebagai instrumen redistribusi. Tetapi, MBG memiliki potensi lebih dari itu. MBG dapat menjadi alat akselerasi mobilisasi kemakmuran. Konsepnya sederhana yaitu negara menjamin permintaan (demand side), masyarakat diperkuat di sisi produksi (supply side).

Untuk itu, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota perlu mengambil peran aktif dalam penyediaan bahan baku. Peran ini bukan berarti memonopoli, tetapi mengorganisasi dan mengonsolidasikan kekuatan.

Langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain melakukan pemetaan produksi lokal. Misalnya, identifikasi sentra beras di Timor atau Flores, hortikultura di Flores, peternakan di Sumba, serta perikanan di wilayah pesisir. Data produksi harus diperbarui dan disinkronkan dengan kebutuhan MBG.

Diperlukan kontrak produksi berbasis kelompok. Pemerintah memfasilitasi kontrak antara pengelola MBG dan kelompok tani/nelayan/peternak. Skema ini memberi kepastian harga dan volume bagi produsen lokal.

Sementara itu, ada penguatan koperasi dan BUMDes. Koperasi dan BUMDes dapat menjadi agregator hasil produksi, menjaga kualitas, serta memastikan distribusi tepat waktu.

Maka intervensi logistik dan cold storage niscaya diperlukan. Untuk komoditas seperti ikan dan daging, dukungan cold storage dan transportasi menjadi krusial agar kualitas terjaga. Pemerintah masuk di situ daripada pergi nun jauh menghadiri acara seremonial pembentukan organisasi ikatan keluarga subetnik.

Konsolidasi dan Tata Kelola

Agar opsi politik pembangunan ini efektif, diperlukan dua jenis konsolidasi. Pertama, konsolidasi struktural pemerintah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu membentuk satuan tugas atau desk khusus MBG berbasis ekonomi lokal. Desk ini bertugas mengintegrasikan dinas pertanian, perikanan, peternakan, koperasi, dan perindustrian. Faksi politik tidak lagi penting dan perlu karena yang diurus itu rakyat.

Kedua, konsolidasi sosial-produktif. Petani, nelayan, dan peternak perlu diorganisasi dalam kelompok produksi yang solid. Skala ekonomi hanya bisa dicapai melalui kolektivitas. Dalam konteks ini kerja kolaborasi dan sinergi lintas entitas politik menjadi penting. Maka faksi politik juga sama sekali tidak perlu dan penting karena aktor pembangunan tidak peduli dengan reelection.

Pembentukan organisasi tata kelola MBG di tingkat provinsi dapat dinegosiasikan dengan tim MBG pusat bentukan Presiden yang menempatkan ahli serangga untuk urusan gizi itu. Semangatnya bukan sekadar distribusi program, melainkan distribusi kegiatan ekonomi dan manfaatnya. Dengan demikian, MBG tidak menjadi proyek pusat yang “turun jadi”, melainkan program nasional yang berakar lokal dari kepentingan lokal untuk penyelesaian masalah lokal. Makna substantif desentralisasi niscaya tampak di game ini. Dengan begitu, kontrol hukum dapat diterapkan secara transparan dan bangunan flow of prosedure dapat dipantau khalayak ramai. Di sini, nantinya, kita akan mengerti siapa sesungguhnya bermain apa dan dari organisasi apa saja para pemain di level struktural itu. Apa pula ideologinya. Jika para pemainnya dominan dari partai politik tertentu, dapatlah diduga keras bahwa ini sekadar mainan mekanis para bandit politik untuk kepentingan elektoral. Kita semua pasti mengutuk keras. Kita mengutuk keras karena kita ingin menghentikan politisi serakah busuk sebagai bagian dari limbah amis reformasi politik.

Empat Tahun ke Depan:

Dengan sisa waktu pemerintahan empat tahun, terdapat peluang cukup besar untuk melakukan intervensi terukur. Tahun pertama melakukan konsolidasi data dan pembentukan kelembagaan. Tahun kedua, melakukan kontrak produksi dan penguatan koperasi. Tahun ketiga peningkatan produktivitas melalui teknologi sederhana dan akses modal. Tahun keempat, evaluasi, ekspansi, dan penguatan hilirisasi. Mohon maaf kepada Pak Gubernur, lupakanlah dulu ceritera OVOP dan kisah NTT Mart itu ya.

Jika setiap tahun minimal 30-40 persen kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, dalam empat tahun ketergantungan pada pasokan luar dapat ditekan secara signifikan. Saya kira, tidak ada alasan untuk ekonomi rakyat NTT tidak naik siginifikan. Ekonomi NTT bergerak ke depan. Dan, saya pikir, tidak ada alasan cukup untuk pasangan ini tidak menerima hasil reelection meski tanpa kampanye serius dengan baliho yang tidak penting amat itu. Ya benar. Dengan kata lain ekonomi rakyat kian kuat, posisi politik Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bergeser.

Dengan demikian krisis anggaran tidak selalu berarti kemunduran. Dalam sejarah pembangunan, krisis sering kali menjadi momentum koreksi struktural. MBG memberi peluang bagi NTT untuk melakukan lompatan strategis dari ekonomi berbasis ketergantungan menuju ekonomi berbasis produksi rakyat.

Pertanyaannya bukan lagi apakah NTT mampu keluar dari kemiskinan, melainkan apakah pemerintah daerah berani melakukan konsolidasi dan negosiasi kebijakan secara progresif. Bila MBG dikelola sebagai instrumen ekonomi rakyat, maka MBG bukan hanya memberi makan anak-anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga memberi harapan baru bagi petani, nelayan, dan peternak.

Dengan kata lain, menyambut MBG berarti sekaligus mengantar NTT keluar dari kemiskinan melalui kerja terorganisasi, tata kelola yang transparan, dan keberanian politik untuk memihak produksi lokal.

Perbandingan empiris:

Perbandingan empiris niscaya penting. Kekuatan sebuah gagasan, pikiran dan kebijakan tidak hanya terletak pada idealismenya, bahkan tidak terletak pada eloknya narasi, tetapi juga pada preseden empirisnya.

Program seperti MBG, sejatinya bukanlah hal baru dalam sejarah kebijakan publik di dunia. Banyak negara, baik negara berkembang maupun maju, telah lebih dahulu menjadikan program makan di dan untuk anak sekolah sebagai instrumen ganda, intervensi gizi sekaligus penggerak ekonomi lokal. Beberapa pengalaman komparatif berikut sekiranya sangat relevan untuk direfleksikan bagi Provinsi “sejuta” nusa ini, Nusa Tenggara Timur.

Brasil, misalnya. Brasil, negeri para pesepakbola elok itu, mengintegrasikan makan sekolah dan petani kecil. Brasil, negeri kelahiran Pele, Garincha, Valcao, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Vinicius Jr dan Rafinha itu, disebut karena Brasil adalah salah satu model paling berhasil melalui program nasionalnya, yang disebut Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Sejak reformasi kebijakan pangan pada era Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil mewajibkan minimal 30 persen bahan baku makan di sekolah itu dibeli langsung dari petani kecil lokal. Apa dampak empiris kebijakan politik ini?

Dampak empiris yang langsung dirasakan penduduk Brasil ialah lebih dari 40 juta siswa menerima makanan setiap hari. Ratusan ribu petani kecil memperoleh pasar yang stabil. Produksi pertanian lokal meningkat karena adanya kepastian permintaan. Gizi anak sekolah membaik secara sangat signifikan. Negara tempat di mana kisah Pataseka (raja Sex) itu berasal, kini dan sejak dahulu dikenal negeri para penari Samba di lapangan hijau nan eksotis.

Pelajaran bagi NTT ialah bahwa kunci keberhasilan Brasil adalah mandatory local procurement (kewajiban pembelian lokal). Tanpa kewajiban regulatif, pasar cenderung dikuasai distributor besar dari luar daerah. Para pemain besar (capitalis) berkolusi dengan pemain politik busuk menguasai pasar karena pasar bukan hanya pertemuan supply and demand melainkan pasar merupakan perjumpaan tarung kanvas power. Yang kuat bakal unggul dan menang, bahkan menindas. Yang lemah bakal ditindas dan tergusur.

Pengalaman empirik lain dapat dipelajari dari India. Negeri pelahir banyak ahli teknologi ini juga menerapkan apa yang disebutnya dengan Mid-Day Meal Scheme (kini dikenal sebagai PM Poshan). Program ini menjangkau lebih dari 100 juta anak sekolah dasar setiap hari, (mungkin) salah satu yang terbesar di dunia. Perubahan (dampak) apa yang kemudian terjadi? Atau transformasi apa yang kemudian dialami?

Yang kemudian terjadi ialah terjadilah peningkatan angka kehadiran siswa secara signifikan, perbaikan indikator gizi di wilayah miskin, penyerapan hasil pertanian lokal melalui kontrak pemerintah daerah. Di sini tampaklah transformasi nilai dan cara tindak.

Meski demikian palu peradilan sejarah juga mencatat bahwa India menghadapi tantangan tata kelola seperti kualitas makanan dan korupsi distribusi. Reformasi dilakukan melalui digitalisasi pelaporan dan pengawasan komunitas. Tetapi, pelajaran terpenting bagi NTT, utamanya rezim Gubernur Melki Laka Lena dan Wagub Dr. Johny Asadoma ialah bahwa bermain dengan skala besar membutuhkan kaca cermin transparansi dan sistem pengawasan berbasis komunitas, bukan hanya kontrol birokrasi. Apalagi, sorry, just talking on the stage or tribune.

Kecuali itu, lain lagi cerita pengalaman dari kawasan Ghana, Afrika Barat. Ghana memperkenalkan School Feeding Programme yang dirancang secara eksplisit untuk menghubungkan petani lokal dengan anak sekolah. Program ini meningkatkan pendapatan petani kecil sekaligus mendorong diversifikasi produksi. Apa hasilnya? Hasil yang terjadi ialah peningkatan partisipasi sekolah di daerah pedesaan, dan perluasan pasar komoditas lokal seperti jagung, beras, dan sayuran.

Pelajaran yang relevan dan signifikan bagi NTT ialah bahwa koordinasi lintas sektor (pendidikan-pertanian-keuangan daerah) menjadi faktor penentu keberhasilan.

Untuk bagian ini, saya ingat pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Saintek Prof. Stella Christi, PhD., (menteri yang paling aku suka) bahwa program serupa MBG itu di Amerika juga telah lama dipraktekkan. Amerika Serikat memiliki National School Lunch Program sejak 1946. Program ini melayani puluhan juta siswa setiap hari. Dalam dua dekade terakhir berkembang pendekatan Farm to School, yakni mendorong sekolah membeli produk pertanian lokal untuk mendukung petani domestik.

Bagi NTT, beberapa kisah empirik di banyak negeri seperti dikisahkan di atas sesungguhnya hendak mengajarkan satu atau beberapa pelajaran penting dan genting. Bahwa negara berkembang dan maju pun menyadari pentingnya menghubungkan makan di sekolah dengan penguatan ekonomi lokal. Dengan makna lain bahwa urusan makan anak-anak di sekolah terjelaskan secara akademik kebijakan publik, pilihan politik, transformasi sosial ekonomi dan kemampuan leadership.

Dari pengalaman negara lain di dunia itu, sesungguhnya, ada beberapa kemiripan substansial dan pola, untuk tidak dikatakan konsisten sebagai mata pelajaran politik pembangunan amat penting bagi tindakan atau aksi politik di NTT. Pengalaman global tersebut menampakkan seuntai benang konsistensi dan konsekuensi yang cukup rigid bahkan akademis.

Bahwa kepastian pasar itu sesungguhnya mendorong peningkatan dan volume produksi. Petani berani meningkatkan produksi jika ada jaminan pembelian hasil kerja mereka. Praktik ini sesungguhnya bukan isu baru di NTT.

Praktik sejenis telah dilakukan di masa pemerintahan Gubernur Viktor Laiskodat. Viktor menggalakkan program tanam jagung panen sapi (TJPS). Maka digerakkanlah sistem kerja kolaborasi dan sinergi linta entitas politik dan sosial yaitu pemerintah, bank (bank Hambara), swasta (pebisnis) dan petani peternak. Artinya ada gerakan kolaborasi antara aktor negara, pasar, masyarakat sipil dan komunitas politik. Medan praktik kolaborasi dan sinergi lintas entitas ini pernah dikerjakan siginifikan di Sumba Barat Daya, Manggarai Timur dan Sumba Tengah. Hasilnya, Kabupaten Sumba Tengah dari kabupaten termiskin di NTT, kemiskinan ekstrim 36 persen tahun 2018, lalu pada tahun 2023 turun menjadi 30 persen. Sumba Barat Daya memalu sejarah eksport 1000 ton jagung, buah kolaborasi.

Maka pelajaran empirik itu memungkinkan regulasi pembelian lokal itu adalah salah satu kunci penting. Tanpa kewajiban minimal pembelian lokal, distribusi akan dikuasai pemasok besar. Apalagi para politisi busuk mudah sekali tergoda bahkan bermimpi ingin dijebak pada jejaring penyakit serakah yang lebih suka menjadi komprador pemodal (kapitalis) dibandingkan perjuangan perubahan nasib konstituen yang mendukungnya dalam pemilu.

Kecuali itu, kelembagaan dan transparansi menentukan keberlanjutan. Skala besar memerlukan tata kelola yang kuat. Dengan demikian program gizi bisa menjadi instrumen industrialisasi pangan lokal. Bukan hanya soal makan gratis, tetapi pembangunan rantai nilai dan perubahan nilai-nilai dan cara pandang. Itulah transformasi. Itulah pula syarat utama kepemimpinan transformasional. Mimpi besar, konsolidasi kekuatan politik, dan pecahkan masalah rakyat agar mereka bertransformasi ke dunia baru. Eksodus.

Jika katakanlah, NTT ingin belajar dari Brasil dan India atau Ghana, maka langkah berikut dapat dipertimbangkan yaitu menetapkan target minimal 40-50 persen bahan baku MBG berasal dari produksi lokal dalam empat tahun. Kemudian mewajibkan kontrak langsung dengan kelompok tani, bukan melalui tengkulak besar, apalagi melalui politisi busuk serakah yang melambungkan senyum jahanamnya saat operasi manipulatif kepentingannya.

Kecuali itu, membangun pusat distribusi pangan regional berbasis koperasi (saya pasti tidak menyarankan Koperasi Merah Putih, tetapi memperluas kapasitas koperasi yang telah ada). Mengintegrasikan data produksi dan kebutuhan MBG dalam satu sistem digital provinsi.

Dengan pendekatan ini, MBG tidak berhenti sebagai kebijakan karitatif (disebut karitatif karena ada diksi gratis yang padahal sesungguhnya berarti uang rakyat dikembalikan kepada rakyat), tetapi berubah menjadi strategi transformasi ekonomi.

Maka jelaslah bahwa pengalaman internasional menunjukkan satu hal yang cukup mendasar yaitu bahwa program makan di sekolah yang dikelola dengan visi ekonomi politik yang tepat dapat menjadi mesin penggerak kemakmuran pedesaan. Jika Brasil mampu mengangkat petani kecil melalui makan di sekolah, jika India mampu memperbaiki kehadiran siswa sekaligus menyerap produksi lokal, dan jika Amerika Serikat pun mengaitkan makan di sekolah dengan penguatan pertanian domestik, maka tidak ada alasanlah bagi NTT untuk tidak melakukan hal serupa. Tinggal kita sedikit berendah hati untuk belajar dari orang lain, negeri lain dan lain-lain yang kemungkinan memberi hal lain yang memberi kelainan berarti.

Tersisa sebuah pertanyaan. Apakah keberanian politik dan kapasitas tata kelola kita cukup untuk menjadikan MBG sebagai jalan keluar dari kemiskinan, bukan sekadar program populis jangka pendek? Ataukah kita menduga ini sebuah jalan keluar, tetapi sesungguhnya kita sedang dalam jebakan keluar jalan. Begitulah.