Oleh: Wily Mustari Adam
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Sektor Publik
Universitas Brawijaya, Malang
Polemik kenaikan dana reses anggota DPR RI kembali mengemuka pada bulan Oktober 2025 dan menjadi sorotan luas masyarakat. Ketika publik masih menghadapi tekanan ekonomi dan pemerintah pusat melakukan pengetatan fiskal secara besar-besaran, kabar bahwa dana reses 580 anggota DPR periode 2024–2029 mencapai Rp702 juta per anggota mengejutkan banyak pihak. Besaran dana ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya sebesar Rp400 juta (Kompas.com, 13/10/2025). Setelah kritik kuat bermunculan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memangkas anggarannya menjadi sekitar Rp500 jutaan, tetapi substansi persoalan tetap tidak berubah: besarnya anggaran reses masih belum sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan penggunaan uang Negara (Tempo, 6/11/1015).
Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, alokasi dana sebesar itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks APBN. APBN 2025 mencatat pendapatan negara sebesar Rp3.005 triliun, dan belanja Negara sebesar Rp3.621 triliun, sementara APBN 2026 menetapkan pendapatan Negara sebesar Rp3.153,6 triliun, belanja Negara sebesar Rp3.842,7 triliun, pembiayaan sebesar Rp689,1triliun dan kembali menunjukkan defisit sebesar 2,68% dari PDB. Pemerintah pusat mulai tahun 2025 memutuskan memotong Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Pada tahun 2025, pemerintah pusat melakukan kebijakan efisiensi dalam tiga putaran dengan total nilai mencapai Rp750 triliun, termasuk pemotongan TKD sebesar Rp50,59 triliun dari total TKD Rp919,87 triliun. Memasuki tahun 2026, tren efisiensi ini berlanjut dengan lebih tajam. APBN 2026 menganggarkan TKD sebesar Rp692,6 triliun, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp227,27 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam waktu bersamaan pula dana reses DPR naik secara signifikan sepertinya tidak peduli dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Ironisnya, ketika layanan publik di daerah harus “mengencangkan ikat pinggang”, justru anggaran untuk kegiatan reses DPR meningkat tajam. Fenomena di pusat tentunya menjadi cermin yang dapat menjadi contoh bagi DPRD di daerah untuk menerapkan kebjakan yang sama, tidak peduli dengan efisiensi anggaran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah fungsi reses sebagai penyerapan aspirasi memang membutuhkan anggaran sebesar itu? Atau adakah pemborosan yang bisa ditekan melalui reformasi mekanisme reses yang lebih transparan dan efisien?
Reses dan Fungsi Aspirasi: Idealitas dan Realitas
Secara normatif, reses adalah mandat konstitusional. Di masa reses, DPR kembali ke daerah pemilihan (dapil) untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi program pemerintah, dan mengumpulkan masukan yang akan dibawa ke proses legislasi dan penganggaran di Senayan. Reses adalah instrumen yang mempertemukan rakyat dan wakilnya, walaupun tidak sedikit anggota dewan memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi dan reses di tempat atau wilayah yang menyumbang suara dukungan besar pada hajatan pileg. Sedangkan daerah yang tidak memberikan dukungan suara akan terus ditinggalkan.
Namun, antara idealitas dan realitas terdapat kesenjangan yang mencolok. Selama bertahun-tahun, pelaksanaan reses sering kali lebih banyak bersifat seremonial:
• Pertemuan dilaksanakan di tempat yang sama,
• peserta yang hadir tidak selalu merepresentasikan keragaman masyarakat,
• dan aspirasi yang dikumpulkan tidak terdokumentasi dengan baik.
Lebih jauh lagi, publik tidak memiliki akses terhadap laporan hasil reses maupun bagaimana dana reses digunakan. Padahal, reses menggunakan anggaran negara yang sangat fantastis dalam jumlah yang cukup signifikan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran pers (29/10/2025) bahkan mencatat bahwa setiap anggota DPR berpotensi mengelola hingga Rp2,3 miliar dana reses dan kunjungan dapil per tahun. Besaran ini tentu menimbulkan tanya besar: apakah semua uang tersebut benar-benar digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat? Tanpa mekanisme transparansi yang memadai, dan pengawasan yang efektif, pertanyaan itu sulit dijawab.
Ketika Efisiensi Anggaran Menjadi Kebutuhan Mendesak
Dalam konteks fiskal nasional yang sedang tertekan, efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pada pemerintah daerah, seharusnya diikuti oleh penghematan di tubuh DPR yang terhormat.
Namun, narasi efisiensi tidak tercermin dalam keputusan anggaran reses. Penjelasan Wakil Ketua DPR bahwa kenaikan dana reses disebabkan penambahan titik reses atau karena usulan bagian Sekretariat Jenderal DPR tidak serta-merta dapat diterima publik. Sebab pada akhirnya, DPR-lah yang memiliki kewenangan menyetujui atau menolak anggaran tersebut (hak anggaran).
Dalam konteks representasi politik, kepekaan moral dan integritas anggaran harus menjadi pertimbangan utama. Ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, wakil rakyat wajib menjadi pihak pertama yang menunjukkan penghematan.
Oleh karena itu, menimbang ulang dana reses bukan berarti menghapus fungsi reses, melainkan memastikan agar reses dilaksanakan dengan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan memenuhi akuntabilitas publik.
Krisis Kepercayaan pada Pengelolaan Dana Reses
Salah satu masalah terbesar dalam pelaksanaan reses selama ini adalah ketiadaan laporan publik. Hanya terdokumentasi internal Sekwan.Tidak ada mekanisme daring yang menyediakan standar akuntabilitas publik:
• rincian penggunaan dana,
• bukti pengeluaran,
• siapa yang hadir,
• lokasi dan waktu pelaksanaan,
• atau bagaimana aspirasi diolah menjadi kebijakan.
Kondisi ini menciptakan ruang gelap yang rentan terhadap:
• kegiatan fiktif,
• markup biaya,
• pertanggungjawaban normatif tanpa data,
• dan minimnya evaluasi efektivitas kegiatan.
Dalam demokrasi modern, hal ini merupakan kemunduran. Negara-negara lain telah menerapkan model transparansi parlemen yang lebih terbuka, yang memungkinkan publik meninjau setiap uang yang digunakan oleh wakil rakyat. Indonesia berada jauh dari itu.
Jika DPR ingin menjaga kepercayaan publik, maka reformasi transparansi harus menjadi langkah pertama dan utama.
Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan DPR untuk memperbaiki tata kelola reses:
- Portal Transparansi Reses Nasional (PTRN)
DPR harus membangun portal digital yang memuat seluruh aktivitas reses, termasuk:
• rincian anggaran per titik,
• bukti pengeluaran,
• dokumentasi kegiatan,
• daftar peserta,
• laporan aspirasi masyarakat.
Portal ini harus mudah diakses publik dan diperbarui secara real time. Transparansi adalah fondasi utama akuntabilitas.
- Standar Pelaporan Reses yang Wajib Dipublikasikan
Setiap kegiatan reses harus dilaporkan dalam format baku yang terdiri atas:
• tujuan kegiatan,
• output (aspirasi yang dihimpun),
• outcome (rekomendasi kebijakan),
• tindak lanjut di komisi terkait,
• dan evaluasi penyelenggaraan.
Tanpa format baku, laporan reses hanya menjadi formalitas administratif tanpa dampak kebijakan yang jelas.
- Audit Wajib oleh BPK dan Auditor Independen
Mengingat besarnya anggaran reses, perlu dilakukan audit:
• tahunan oleh BPK, dan
• audit tematik oleh lembaga independen atau civil society.
Publikasi hasil audit ini penting untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran negara.
- Mekanisme Pengawasan Publik Terbuka
Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan dari dalam DPR. Masyarakat harus diberi ruang untuk:
• memverifikasi pelaksanaan reses,
• menilai kualitas kegiatan,
• dan mengajukan keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data.
Model pengawasan partisipatif akan memastikan setiap anggota DPR bertanggung jawab kepada konstituennya.
- Review Formula Anggaran Reses
Besarnya anggaran reses harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan:
• standar biaya umum nasional (SBU),
• karakteristik geografis daerah pemilihan,
• kebutuhan riil jumlah titik reses,
• serta efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Evaluasi ini akan mencegah pemborosan dan menjaga proporsionalitas anggaran.
Mengembalikan Fungsi Reses sebagai Instrumen Aspirasi Publik
Pada akhirnya, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPR, tetapi instrumen demokrasi yang penting. Tanpa reses, hubungan antara rakyat dan wakilnya akan renggang. Namun tanpa transparansi dan efisiensi, reses kehilangan marwahnya sebagai jembatan aspirasi.
Kita perlu mengembalikan fungsi reses pada tujuan awalnya: menyerap aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas kebijakan Negara dan menjadi jembatan membawa harapan rakyat, bukan harapan diri dan kolega anggota DPR. Bila reses tetap dilaksanakan tanpa reformasi, maka ia akan terus menjadi beban anggaran yang mahal dan tidak efektif.
Menimbang ulang dana reses bukanlah seruan untuk menghapus reses, tetapi seruan untuk memperbaiki tata kelolanya. DPR harus mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa penggunaan dana reses memenuhi prinsip representasi publik, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas yang tinggi. Dalam situasi fiskal yang mengetat dan kepercayaan publik yang terus menurun, langkah inilah yang akan menentukan apakah DPR mampu menjadi lembaga yang benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menikmati fasilitas negara tanpa standar evaluasi yang memadai.
Reses harus kembali menjadi ruang dialog, bukan ruang pemborosan. Dan itu hanya mungkin bila DPR membuka diri terhadap transparansi dan pengawasan publik. Tanpa adanya kesadaran akan kelemahan reses selama ini, maka dana reses yang fantastis tidak memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia.
