Catatan Pius Rengka

Politik kritik dan kritik politik di Indonesia menarik untuk dilihat. Misalnya, mengapa Egy Sudjana dan Rismon Sianipar berbalik arah dari tukang kritik garis super keras terhadap Jokowi berubah ekstrim menjadi “sahabat” garis lembut dengan silatan lidah memuji dan cenderung memuja Jokowi? Dari kritikus garis super keras berubah menjadi pemuja radikal?

Memang, kita pun sama mengerti, bahwa di dalam politik, tidak ada yang lebih cepat berubah daripada sikap para aktor yang hidup di dalamnya. Kritik yang kemarin terasa sangat keras dapat saja mudah berubah menjadi rekonsiliasi hari ini. Lawan yang sebelumnya diposisikan sebagai ancaman dapat tiba-tiba justru menjadi mitra dialog yang ramah. Dari wajah sangar ke wajah lembut penuh damai.

Dalam logika politik, perubahan seperti itu bukan melulu sekadar peristiwa personal, melainkan fenomena yang menyimpan dinamika kekuasaan yang lebih dalam bahkan mungkin lebih gelap gulita. Fenomena serupa dapat tampak juga dalam perilaku para aparatur negara di birokrasi sipil maupun milter di Indonesia. Entah di pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat. Pada birokrasi sipil maupun militer selalu terbukti benar apa yang biasa saya katakan, bahwa dalam panggung akomodasi kepentingan, prinsip teman tinggal teman curiga jalan terus ada karena kepentingan diri jauh melampaui kepentingan umum. Jika si Badut di birokrasi sipil maupun militer dipromosi ke jabatan kecil tertentu, maka sertamerta dia memuja pemimpinnya dan cenderung membelanya. Sebaliknya jika dia tidak dipromosi, si Badut menilai pemimpinnya konyol. Gejala serupa ini sangat kuat di wilayah-wilayah miskin yang berbeda dengan perilaku aparatur negara di negara-negara Nordik.

Perubahan sikap Rismon Sianipar terhadap Joko Widodo dari pengkritik garis keras menjadi sosok yang memilih berdamai dibaca sebagai contoh kecil dari fenomena lebih luas dalam politik modern. Pada permukaan, publik melihatnya sebagai perubahan sikap yang dramatis, memuakkan, menjijikkan bahkan mungkin kontradiktif paradoks.

Namun, dalam perspektif ilmu politik, peristiwa semacam itu sering kali merupakan ekspresi dari rasionalitas politik, strategi kekuasaan, serta dinamika hubungan antara oposisi dan kekuasaan yang selalu bergerak dinamis.

Tulisan amat sangat sederhana ini membaca fenomena tersebut melalui lensa teoretis, utamanya teori pilihan rasional, teori hegemoni, dan pendekatan sosiologi politik tentang kooptasi kekuasaan.

Politik Arena Rasionalitas

Salah satu cara klasik untuk menjelaskan perubahan sikap politik adalah melalui pendekatan rational choice atau pilihan rasional. Pendekatan ini bermula dari asumsi bahwa para aktor politik bertindak berdasarkan kalkulasi kepentingan (ingat: setiap orang punya kepentingan). Mereka mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari setiap pilihan yang diambil. Pilihan yang ditentukan bukan tanpa pertimbangan logis atau masuk akal seturut spektrum kepentingan mereka.

Pemikir yang sangat berpengaruh dalam konteks ini adalah Anthony Downs (An Economic Theory of Democracy,1957). Downs berargumentasi, aktor politik baik partai maupun individu bertindak seperti pelaku ekonomi yang berusaha memaksimalkan keuntungan politiknya. Mereka menyesuaikan posisi ideologis dan strateginya jika perubahan itu meningkatkan peluangnya untuk memperoleh pengaruh atau keuntungan politik.

Terkait ini, perubahan sikap seorang pengkritik keras (cq. Rismon Sianipar) terhadap kekuasaan dapat dibaca sebagai bentuk reposisi rasional. Ketika posisi oposisi tidak lagi memberikan manfaat strategis, atau bahkan justru menimbulkan kerugian fatal, maka aktor tersebut dapat mengubah sikapnya. Dalam kasus Rismon Sianipar, dia melihat tidak ada keuntungan apa pun dari sikapnya melawan Jokowi dan keluarganya dengan sangat sangar begitu. Karena itu dia memilih beralih arah. Bahkan peralihan sangat ekstrim.

Sikap ini bukan oportunisme dalam pengertian moral. Logika politik rasional, perubahan sikap justru merupakan bentuk adaptasi terhadap medan kekuasaan yang terus berubah. Politik, sebagaimana dikatakan banyak ilmuwan politik, adalah seni membaca momentum. Wiston Churchill, berkata: Politik bukanlah suatu permainan, tetapi suatu bisnis untuk mencari keuntungan. Hal serupa diucapkan tokoh kaliber Napoleon Bonaparte bahwa di dalam politik kemustahilan bukanlah rintangan. Dan, itulah yang terjadi pada Egy Sudjana, Rismon Sianipar dan mungkin lainnya lagi nanti menyusul. Kita lalu terperangah. Bagaimana mungkin narasi buruk yang diucapkan Egy Sudjana dan Rismon runtuh secara ekstrim dalam waktu super cepat.

Pendekatan rasional tidak cukup untuk menjelaskan fenomena perubahan sikap politik. Ada dimensi lain yang terkait dengan strategi kekuasaan itu sendiri. Teori hegemoni dari Antonio Gramsci (1971) menjadi relevan.

Dalam analisisnya tentang kekuasaan, Gramsci menjelaskan, dominasi politik tidak selalu dipertahankan melalui paksaan. Kekuasaan sering kali justru lebih efektif jika mampu menciptakan persetujuan sosial (consent). Dalam kasus Indonesia disebut kompromi atau pembagian insentif politik.

Salah satu cara untuk membangun persetujuan adalah melalui kooptasi terhadap kelompok-kelompok yang sebelumnya kritis terhadap kekuasaan. Kritik tidak dilawan frontal, tetapi dirangkul dan diserap ke dalam sistem. Kesan saya, tampaknya Jokowi memainkan teori ini secara bijaksana. Jokowi tidak melawan komplotan dan para cecunguknya Rismon melalui media sosial atau institusi formal, melainkan melawan dengan pemaksimalan tradisi kultural “Raja Jawa” yang melontarkan simbol kultural ke langit politik Indonesia sembari senyum di kulum dengan amat sangat ramah. Tetapi, semua simbol itu justru mengandung ancaman yang berbisa.

Ketika seorang pengkritik kemudian berdamai dengan kekuasaan, fenomena itu dapat dilihat sebagai bagian dari proses hegemonik. Kritik yang semula berada di luar sistem perlahan-lahan masuk ke dalam orbit kekuasaan. Dengan demikian, potensi konflik yang lebih besar dapat diredam.

Strategi ini bukan hal baru dalam politik. Banyak rezim politik di dunia menggunakan kooptasi sebagai cara untuk menjaga stabilitas. Perspektif Gramscian, proses ini merupakan bagian dari bagaimana kekuasaan mempertahankan legitimasi sosialnya.

Selain rasionalitas dan hegemoni, ada pula dimensi simbolik dalam politik yang sering diabaikan. Politik bukan hanya arena pertarungan kepentingan, tetapi politik juga panggung permainan simbol. Pendekatan dramaturgis (Erving Goffman:The Presentation of Self in Everyday Life, 1959), menggambarkan kehidupan sosial sebagai panggung tempat individu memainkan peran tertentu di hadapan publik.

Rekonsiliasi antara pengkritik dan pemimpin fungsional sebagai pertunjukan simbolik yang memiliki makna politik yang lebih luas. Bagi seorang pemimpin, menerima kritik dengan sikap terbuka dapat memperkuat citranya sebagai figur yang inklusif dan besar hati. Sementara bagi pengkritik, rekonsiliasi menandakan kedewasaan politik atau perubahan posisi strategis. Ini tidak ada urusan dengan soal malu atau tidak malu, bermoral atau tidak bermoral.

Simbolisme seperti ini sangat penting dalam politik modern karena opini publik sering kali dibentuk bukan hanya oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh narasi dan citra. Sayangnya, banyak pembaca di pasar politik di Indonesia terjebak dalam drama simbolik ini dengan tanpa modal eksegese kultural di baliknya. Serba hitam putih, pembenci versus Jokowi.

Selain faktor struktural dan simbolik, perubahan sikap politik juga sering dipengaruhi dinamika psikologis dan personal. Konflik politik tampak ideologis di permukaan, tetapi pada tingkat tertentu justru bersifat sangat personal dan pragmatis. Dialog langsung, klarifikasi, atau bahkan pertemuan yang tidak diketahui publik dapat mengubah persepsi seseorang terhadap tokoh yang sebelumnya dikritik. Tudingan bahwa ada orang lain yang menekan Rismon Sianipar, misalnya, belum tentu sungguh ada, tetapi semata-mata karena Rismon sendiri terdorong oleh situasi dan kondisinya ditambah logika yang dia sendirilah yang paling mengerti. Meminjam ungkapan klasik sosiolog Robert K. Merton, dunia tidak sebagaimana tampaknya.

Dalam kajian psikologi politik, fenomena ini disebut reframing, yaitu perubahan cara seseorang memaknai situasi politik tertentu.

Ketika kerangka interpretasi berubah, sikap politik pun dapat berubah. Hal ini mengingatkan kita bahwa politik bukan hanya tentang struktur kekuasaan, tetapi juga tentang manusia dengan segala kompleksitas emosional dan psikologisnya. Rismon adalah manusia, maka Rismon tak luput dari kompleksitas emosional dan psikologisnya. Ada saat dia di ruang hening, menyendiri dan sunyi, dia berpikir ulang tentang seluruh alur hidup dan pemikirannya.

Faktor lain yang tidak kalah penting ialah perubahan konteks politik itu sendiri. Konstelasi kekuasaan tidak statis. Aliansi dapat berubah, isu politik bergeser, dan dinamika publik dapat menciptakan situasi baru yang menuntut penyesuaian sikap.

Dalam banyak kasus, aktor politik melakukan reposisi strategis untuk menyesuaikan diri dengan konteks baru. Reposisi ini bisa berupa perubahan retorika, perubahan aliansi, atau bahkan rekonsiliasi dengan pihak yang sebelumnya dianggap lawan. Dari perspektif ilmu politik, perubahan sikap seperti ini sering kali merupakan bagian dari proses adaptasi terhadap struktur kekuasaan yang dinamis.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah perubahan sikap semacam ini merupakan tanda rekonsiliasi yang tulus atau justru integrasi kritik ke dalam sistem kekuasaan?

Dalam perspektif teori kritis Jürgen Habermas, rekonsiliasi politik yang sehat seharusnya lahir dari dialog rasional yang memungkinkan tercapainya pemahaman bersama. Dialog semacam itu membuka ruang bagi kritik, refleksi, dan koreksi terhadap kekuasaan.

Namun, dalam riil politik, dialog rasional sering kali bercampur aduk dengan logika kekuasaan. Kritik dapat kehilangan daya emansipatorisnya ketika kritik dan kritikus terserap ke dalam sistem yang sebelumnya dikritiknya.

Karena itu, analisis terhadap perubahan sikap politik perlu mempertimbangkan dua kemungkinan. Apakah perubahan tersebut merupakan hasil dari proses komunikasi yang reflektif atau sekadar strategi integrasi dalam struktur kekuasaan yang ada. Artinya perubahan sikap itu hanyalah metode untuk membuka pintu masuk sekaligus pintu keluar.

Pada akhirnya, fenomena perubahan sikap politik seperti yang tampak dalam hubungan Rismon Sianipar dan Joko Widodo mengingatkan kita bahwa politik adalah arena yang amat sangat cair (liquid). Satu-satunya arena yang paling mudah cair encer dan lumer itu adalah politik. Karenanya politik lalu dimengerti sebagai seni berkemungkinan dan atau kemungkinan seni menitipkan peluang kepentingan dengan motivasi terakomodasi dalam ruang kekuasaan atau terhindar dari jerat sejarah.

Di dalam politik, posisi tidak pernah sepenuhnya tetap. Kritik berubah menjadi dialog, oposisi berubah menjadi koalisi, dan konflik dapat berubah menjadi rekonsiliasi. Perubahan itu sering kali bukan sekadar persoalan personal, melainkan refleksi dari dinamika kekuasaan yang lebih luas.

Dalam tradisi ilmu politik, perubahan sikap seperti ini tidak selalu hanya dibaca sebagai inkonsistensi moral. Perubahan sikap (cq kasus Rismon Sianipar) dapat dipahami sebagai bagian dari rasionalitas logika politik, strategi hegemoni, dinamika simbolik, serta adaptasi terhadap konteks kekuasaan yang terus berubah.

Dengan kata lain, politik bukanlah medan yang dihuni oleh posisi yang beku. Politik adalah arena yang selalu bergerak (dinamis), di mana para aktor terus menegosiasikan kembali posisi mereka dalam jaringan kekuasaan yang kompleks. Sikap hitam putih, tentu saja, dapat dimengerti sebagai sikap dari orang yang melihat dunia ini sebagai arena hitam putih bahkan sebagai panggung perjumpaan kaum ekstrimis. Padahal politik adalah panggung drama dengan babak sejarah kejutan yang memikat rasionalitas kritis.

Di situlah letak paradoks sekaligus daya tarik politik. Kritik dan kekuasaan sering kali tidak berdiri sebagai dua kutub yang serba terpisah, melainkan sebagai dua kekuatan yang terus saling mempengaruhi, berdialog, mendekat, menjauh, dan kadang-kadang secara mengejutkan bertemu di titik rekonsiliasi.

Karena itulah pada sebuah teks di media facebook, saya secara jenaka kronikal menulis, apa gerangan sikap gerombolan pengagum Rismon Sianipar tatkala Rismon kini datang ke rumah Jokowi di Solo dan bersujud mohon maaf. Begitulah.