Kupang, detakpasifik.com- Bank NTT terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program perumahan nasional dengan memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
KPR Sejahtera FLPP yang dikelola oleh BP TAPERA menawarkan berbagai kemudahan pembiayaan. Mulai dari suku bunga tetap sebesar 5 persen hingga masa kredit berakhir, uang muka ringan sebesar 1 persen, tenor cicilan yang dapat mencapai 20 tahun, hingga angsuran yang terjangkau mulai sekitar Rp1 juta per bulan. Menariknya, paket pembiayaan ini telah mencakup asuransi jiwa, asuransi kebakaran, serta pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga memberikan kepastian dan kenyamanan bagi debitur.
Hunian yang tersedia melalui program tersebut memiliki spesifikasi yang cukup variatif. Luas lahan berkisar antara 60 hingga 200 meter persegi, dengan luas bangunan mulai dari 21 hingga 36 meter persegi, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat.
Kepala Divisi Kredit, Komersial, dan Menengah Bank NTT, Soleman Bisilisin, mengungkapkan bahwa sejak pertama kali terlibat dalam program FLPP pada 2016, Bank NTT telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari dua ribu debitur. Total nilai kredit yang dikucurkan mencapai sekitar Rp201 miliar.
“Untuk tahun ini, target kami adalah pembiayaan 300 unit rumah. Hingga saat ini sudah terealisasi 247 unit, dan kami optimistis sisa 53 unit dapat tersalurkan sebelum akhir tahun,” ujar Soleman saat Sosialisasi Program Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP di Aula El Tari, Kupang.
Ia menambahkan, program ini tidak hanya berfokus pada ASN sebagai penerima manfaat, tetapi juga berperan mendorong geliat sektor perumahan dengan melibatkan pengembang lokal agar menyediakan hunian yang layak dan terjangkau. Saat ini, Bank NTT telah menjalin kerja sama dengan 16 developer, terdiri atas 10 developer di wilayah Kota dan Kabupaten Kupang serta enam lainnya di kawasan Flores dan Rote.
Khusus bagi ASN, mekanisme pembayaran angsuran dinilai semakin memudahkan karena dapat dilakukan melalui pemotongan gaji langsung. Skema ini memberi fleksibilitas, terutama bagi ASN yang bertugas di daerah terpencil.
Menurut Soleman, kepemilikan rumah bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi aset investasi jangka panjang yang nilainya cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Yosef Rasi Psat, menilai program perumahan yang dikelola BP TAPERA memiliki dampak strategis bagi ASN. Selain membuka akses terhadap hunian yang layak, program ini juga berkontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan melalui indikator kepemilikan rumah.
“Sosialisasi seperti ini penting agar ASN memahami hak dan kewajibannya dalam program perumahan, sekaligus dapat memberikan masukan terhadap penyempurnaan regulasi ke depan,” kata Yosef.
Ia juga mengajak ASN untuk aktif memanfaatkan fasilitas KPR Sejahtera FLPP serta turut menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat di sekitarnya.
Direktur Operasi Pengerahan BP TAPERA, Budi Santoso, menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi sarana bagi pihaknya untuk menyerap aspirasi langsung dari ASN di daerah. “Masukan dari daerah sangat penting agar kebijakan dan regulasi yang disusun benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP oleh Bank NTT, pemerintah berharap semakin banyak ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Timur dapat memiliki rumah yang layak huni. Program ini sekaligus diharapkan mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah serta memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
