Oleh: Dr. Rikardus Herak, S.Pd., M.Pd (Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)
Publikasi survei kepuasan 80,5% terhadap kinerja pemerintah daerah patut diapresiasi sebagai upaya menghadirkan data dalam diskursus kebijakan. Penjelasan metodologi 800 responden, multistage random sampling, margin of error ±3,47% memberi kesan bahwa temuan ini disusun secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, justru karena diklaim ilmiah, hasilnya perlu dibaca dengan sikap kritis. Pertanyaan mendasarnya sederhana: kepuasan terhadap apa, dan diukur dengan indikator apa?
Dalam kebijakan publik, kepuasan yang bermakna seharusnya ditautkan dengan outcome yang terukur, bukan hanya persepsi umum. Pemberitaan menyebut sektor prioritas seperti ekonomi, kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tetapi publik tidak melihat paparan indikator per sektor yang transparan. Tanpa itu, angka agregat 80,5% berisiko lebih berfungsi sebagai pesan komunikasi publik ketimbang sebagai cermin kinerja yang diagnostik.
Bagi NTT, isu pendidikan semestinya berada di jantung evaluasi. Pendidikan bukan sekadar sektor layanan; ia penentu kualitas sumber daya manusia dan tulang punggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertanyaannya konkret: apa bukti perbaikan mutu pendidikan yang dirasakan warga? Apakah akses sekolah makin merata, angka putus sekolah menurun, distribusi guru ke daerah terpencil membaik, kualitas pembelajaran meningkat, dan sarana-prasarana lebih layak? Tanpa jawaban berbasis data, klaim kepuasan sulit diuji.
Kesehatan dan stunting juga tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Stunting memengaruhi kemampuan belajar, dan mutu pendidikan memengaruhi mobilitas sosial jangka panjang. Jika penanganan stunting diklaim berjalan misalnya melalui pola orang tua asuh publik berhak mengetahui berapa penurunan yang terverifikasi, di wilayah mana, dan bagaimana korelasinya dengan kehadiran layanan kesehatan serta kualitas gizi di sekolah. Tanpa ukuran dampak yang jelas, program mudah berhenti sebagai narasi baik.
Survei persepsi memang penting, tetapi ia tidak bisa berdiri sendiri. Ia perlu dibaca berdampingan dengan indikator objektif: tren IPM, kemiskinan, stunting, pengangguran, mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan antarwilayah. Jika indikator-indikator ini belum dipajang sebagai bagian dari evaluasi, klaim “terukur dan berdampak” masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Dari sisi metodologi, jumlah responden memadai. Namun mutu evaluasi juga ditentukan oleh apa yang ditanya dan bagaimana pertanyaan itu dikaitkan dengan hasil kebijakan. Wawancara tatap muka di wilayah dengan budaya sungkan terhadap otoritas berpotensi memunculkan bias sosial jawaban “puas” bisa mencerminkan kehati-hatian, bukan penilaian kritis. Karena itu, transparansi instrumen, bobot pertanyaan, dan skor per sektor menjadi krusial.
Waktu pengukuran juga perlu dicermati. Tahun pertama pemerintahan sering berada dalam fase “bulan madu politik”, ketika ekspektasi masih tinggi dan dampak kebijakan belum sepenuhnya terlihat. Jika demikian, angka kepuasan bisa lebih mencerminkan harapan ketimbang hasil. Evaluasi yang kuat semestinya menampilkan tren waktu, bukan hanya potret sesaat.
Soal kemiskinan, penurunan dari 18,6% ke 17,5% patut dicatat sebagai sinyal positif.
Namun secara analitis, kita perlu bertanya: sejauh mana perubahan ini merupakan dampak langsung intervensi program, dan sejauh mana dipengaruhi faktor eksternal? Tanpa uji kausalitas, kesimpulan “sudah di jalur yang benar” berisiko terlalu cepat. Apalagi, bagi warga miskin, yang paling terasa bukan angka persentase, melainkan akses nyata pada pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Program bedah rumah, penanganan stunting, OVOP, dan NTT Mart terdengar menjanjikan. Tetapi publik membutuhkan metrik dampak: berapa rumah yang dibedah dan di mana, berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan, berapa penurunan stunting yang terverifikasi, serta sejauh mana OVOP menaikkan pendapatan warga desa. Niat baik harus disertai ukuran hasil yang bisa diuji lintas waktu dan lintas wilayah.
Khusus pendidikan, ukuran dampak perlu lebih tegas: perubahan angka partisipasi sekolah, penurunan putus sekolah, peningkatan hasil belajar, ketersediaan guru di daerah terpencil, dan kualitas sarana-prasarana. Tanpa indikator ini, sektor pendidikan mudah tenggelam di balik angka kepuasan agregat yang menutupi variasi masalah di lapangan.
Pemberitaan menyebut diskusi publik sebagai forum pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang sehat bukan hanya menyampaikan angka yang menyenangkan, tetapi juga membuka ruang bagi kritik berbasis data yang mungkin tidak nyaman. Di sini, jarak kritis antara survei, diskusi, dan kekuasaan penting dijaga agar survei berfungsi sebagai instrumen koreksi kebijakan, bukan sekadar alat legitimasi.
Survei seharusnya menjadi cermin, bukan kaca rias. Ia mesti berani menunjukkan kerut termasuk di pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan bukan hanya memoles wajah. Angka 80,5% sebaiknya diperlakukan sebagai titik awal audit kebijakan, bukan titik akhir perayaan.
Apa yang perlu dilakukan? Pertama, buka instrumen dan skor per sektor agar publik tahu di mana kita kuat dan di mana kita lemah. Kedua, padukan survei persepsi dengan dashboard indikator objektif (IPM, kemiskinan, stunting, mutu pendidikan dan kesehatan). Ketiga, sajikan tren waktu agar publik bisa menilai arah perubahan. Keempat, lakukan evaluasi dampak untuk program prioritas terutama di pendidikan agar klaim “berdampak” bisa diuji.
Jadi, pertanyaan kebijakan yang paling relevan bukan “berapa persen puas”, melainkan “apakah kualitas hidup warga termasuk mutu pendidikan anak-anak NTT benar-benar membaik secara terukur?” Kepuasan adalah persepsi; kesejahteraan, kesehatan, dan mutu pendidikan adalah kenyataan. Jika pemerintah yakin pada dampak programnya, bukalah datanya biarkan publik menilai dengan kepala dingin, dan jadikan kritik sebagai energi perbaikan.
