MLL Tegas di Ujung Responsif

Melki Laka Lena (foto: seputarntt)

Catatan Juan Pesau

Beberapa hari lalu, dua pertanyaan besar menggantung di langit Nusa Tenggara Timur. Seperti tulisan terdahulu saya di media ini, pertanyaan dimaksud berhubungan dengan kasus pelecehan seksual atas siswa magang oleh terduga pelaku berinitial YAK atau AK.

Dua pertanyaan itu, pertama: Akankah Melki Laka Lena (MLL) setegas Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL)?

Kedua: Apa gunanya retret Rp 1 miliar, kalau seorang anak magang berusia 16 tahun saja malah jadi korban pelecehan di dalam Kantor Gubernur sendiri?

Dua pertanyaan itu tajam. Dua-duanya lahir dari kekecewaan. Dan dua-duanya menuntut satu jawaban yang sama: ketegasan!

Jumat (20/11/2026) pagi, jawaban itu akhirnya datang.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena atau lazim disapa Melki Laka Lena (MLL) dengan pernyataan penting. Ia menegaskan bahwa Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), YAK alias AK, yang adalah teduga pelakunya,
telah dinonaktifkan dari jabatannya.

“Sudah dinonaktifkan, selanjutnya kita menunggu proses yang tengah berjalan,” ujar MLL di Kantor Gubernur NTT.

Singkat. Tenang. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Tidak ada pidato panjang yang menghakimi. Tapi justru di situlah letak beritanya.

Tegas, Tapi Tidak Reaktif

Ketong orang-orang NTT sudah terbiasa dengan gaya pemimpin yang reaktif. Ada masalah, langsung pecat. Ada viral, langsung marah di depan kamera. Ada tekanan, langsung ambil keputusan di hari yang sama.

MLL tidak memilih cara itu. Ia tidak langsung menonaktifkan YAK di hari pertama kasus ini mencuat. Ia tidak langsung menghukum di tengah badai komentar media sosial.

READ  Retret Rp1 Miliar Tidak Menjaga Seorang Anak Magang dari Pelecehan

Reaksi MLL terkesan lamban di mata sebagian orang di NTT. Ternyata ia diam diam membentuk tim pemeriksa internal sejak Sabtu (14/11/2026). Tim itu dipimpin Sekretaris Daerah, beranggotakan BKD, Inspektorat, dan Biro Hukum.

Tim itu bekerja. Mengumpulkan data. Meminta keterangan saksi. Lalu, pada Kamis (19/11/2026) malam, setelah rekomendasi tim keluar, Melki baru menandatangani surat penonaktifan. Makna di baliknya adalah sebuah peputusan tegas yang baru lahir setelah cermati kasusnya. Atau dengan kata lain, sebuah keputusan tegas yang baru lahir di ujung sikap responsif.

Inilah yang membedakan pemimpin bersikap reaktif dan pemimpin bersikap responsif. MLL masuk kelompok pemimpin kedua.

Reaktif adalah sikap langsung mengambil keputusan atau menghukum karena takut dicap lamban. Responsif adalah sikap mengambil keputusan termasuk menghukum setelah menggenggam bukti cukup.

MLL terlihat sangat responsif, ia mendengar tekanan publik, ia membentuk tim, ia tidak diam. Tapi ia tidak serta-merta mengambil tindakan sesuka hati.

Ia menunggu proses. Ia membiarkan tim bekerja. Dan ketika tim merekomendasikan penonaktifan, ia langsung menandatanganinya.

Itu bukan lamban. Itu adalah cara seorang pemimpin yang menghormati proses.

Menguji Pertanyaan Lama: Mampukah Melki Setegas Viktor?

Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Viktor Bungtilu Laiskodat, gubernur sebelumnya, dikenal dengan gaya yang keras, frontal, dan tidak ragu memecat pejabat di depan publik.

Sebagian orang merindukan gaya itu. Gaya yang membuat pejabat takut berbuat salah, karena tahu Gubernur tidak akan ragu bertindak cepat.

READ  Lima Hari untuk Hery Susanto

Tapi Melki menunjukkan, ketegasan tidak harus selalu berteriak.

Viktor tegas dengan suara keras. Melki tegas dengan surat yang ditandatangani diam-diam pada Kamis malam.

Dua gaya yang berbeda. Tapi hasilnya sama. Seorang pejabat Eselon II yang diduga melanggar, kini tidak lagi duduk di kursinya.

Pertanyaannya sekarang berubah. Bukan lagi, mampukah Melki setegas Viktor? Tapi, mampukah ketegasan yang tenang ini bertahan sampai akhir?

Karena menonaktifkan adalah langkah awal. Yang lebih sulit adalah memastikan sanksi maksimal diberikan jika terbukti bersalah, meski yang bersalah adalah orang di dalam lingkarannya sendiri.

Retret Rp1 Miliar dan Seorang Anak Magang

Lalu bagaimana dengan pertanyaan kedua yang lebih pedih? Tentang retret Rp1 miliar.

Retret itu digagas MLL untuk membangun karakter, integritas, dan kepemimpinan ASN. Tujuannya mulia. Agar pejabat NTT tidak hanya pintar administrasi, tapi juga punya moral.

Tapi kemudian datang kabar yang memukul. Seorang siswi magang diduga dilecehkan di ruang kerja Kantor Gubernur. Di tempat yang seharusnya paling aman. Di biro yang seharusnya paling dekat dengan Gubernur.

Saat itu, publik bertanya dengan getir. untuk apa retret Rp1 miliar, kalau di dalam kantor sendiri seorang anak tidak bisa dijaga?

Penonaktifan ini tidak menghapus luka itu. Dan tidak boleh menghapus pertanyaan itu.

Justru penonaktifan ini harus menjadi bukti, bahwa retret itu bukan sekadar seremoni. Bahwa nilai-nilai yang diajarkan di retret tentang integritas, tanggung jawab, penghormatan kepada sesama harus berlaku juga ketika yang melanggar adalah pejabat.

READ  Hangat dan Bersahabat, Menteri UMKM Disambut Gubernur NTT di Kupang

Jika retret hanya menjadi acara foto-foto dan ceramah, maka retret itu memang sia-sia. Tapi jika penonaktifan ini adalah awal dari penegakan nilai-nilai itu, maka retret Rp1 miliar itu baru menemukan maknanya.

Nilai sebuah pelatihan bukan diukur dari seberapa megah acaranya. Tapi dari seberapa berani pimpinannya menindak anak buahnya yang melanggar nilai itu.

Kini, kursi Kepala Biro Adpim itu kosong. Untuk sementara, kursi itu diisi oleh PrisiliaParera sebagai Penjabat Sementara.

Prisilia bukan orang baru. Ia pejabat lama yang memahami denyut Biro Adpim. Ia ditunjuk bukan untuk sekadar mengisi kekosongan administrasi, tapi untuk memulihkan kepercayaan.

Kepercayaan bahwa Biro Adpim bisa kembali menjadi tempat magang yang aman. Kepercayaan bahwa anak-anak NTT bisa belajar di kantor pemerintah tanpa rasa takut.

Dan kepercayaan bahwa Gubernur tidak akan melindungi jabatan, demi melindungi korban.

Melki sudah mengambil langkah pertama. Langkah yang tegas, tapi tidak reaktif. Responsif, tapi tidak gegabah.

Langkah berikutnya akan lebih berat. Tim pemeriksa harus menuntaskan tugasnya. Aparat penegak hukum harus bekerja. Dan publik harus terus mengawal.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat Melki dari seberapa cepat ia bereaksi terhadap viral.

Sejarah akan mengingatnya dari satu hal, apakah ia berani menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, meski jalannya tidak populer, meski prosesnya tidak secepat keinginan netizen.

Jumat pagi tadi itu, Melki telah menunjukkan satu hal. Ia bisa tegas tanpa harus berteriak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *