Kupang, detakpasifik.com- Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Tahun 2027 menjadi Rp2.602.441.
Angka itu naik Rp146.543 atau 5,97 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp2.455.898.
Pengumuman itu disampaikan Melki dalam konferensi pers di Kantor Gubernur NTT, Jumat (20/11/2026).
“UMP baru ini berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember 2027,” ujar Melki.
Hasil Kesepakatan Tripartit
Melki menegaskan, penetapan UMP 2027 bukan keputusan sepihak pemerintah. Angka tersebut lahir dari kesepakatan antara pemerintah provinsi, pengusaha, dan perwakilan buruh melalui Dewan Pengupahan Provinsi NTT.
Proses itu menjadi penting, karena UMP selalu berada di titik tarik-menarik dua kepentingan. Buruh yang ingin upah layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pengusaha yang ingin usaha tetap berjalan dan tidak melakukan PHK.
Dengan adanya kesepakatan tiga pihak, Melki berharap tidak ada lagi polemik berkepanjangan setelah penetapan, dan semua pihak bisa menerima angka tersebut sebagai jalan tengah.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, UMP NTT 2027 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
Bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan, dan tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Artinya, Rp2.602.441 adalah batas bawah, bukan batas atas. Perusahaan dilarang membayar di bawah angka tersebut.
Gubernur: Akan Diawasi, Pelanggar Disanksi Tegas
Dalam kesempatan itu, Melki juga menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan UMP baru ini hanya menjadi angka di atas kertas.
Ia memastikan, Pemprov NTT akan melakukan pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan kepada seluruh perusahaan di NTT, untuk memastikan UMP 2027 benar-benar diterapkan mulai 1 Januari 2027.
“Bagi perusahaan yang tidak menetapkan UMP akan diberikan sanksi yang tegas,” tegas Melki.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan yang selama ini masih membayar pekerja di bawah ketentuan UMP, terutama di sektor informal, UMKM, dan di kabupaten-kabupaten.
Melki menegaskan, pengawasan tidak akan berhenti pada imbauan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Di sisi lain, Melki juga memberikan penegasan penting bagi perusahaan yang selama ini sudah membayar pekerjanya di atas UMP.
Ia meminta, perusahaan tersebut tidak perlu lagi menurunkan upahnya hanya karena ada penetapan UMP baru.
“Perusahaan yang telah menetapkan upah di atas UMP tidak perlu lagi diturunkan,” ujarnya.
Saat pengumuman, Melki didampingi perwakilan pengusaha, perwakilan pengurus buruh, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.** (Juan Pesau)











