Kupang, detakpasifik.com- Pemerintah Kabupaten Ngada mulai mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk retribusi pasar. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi penerimaan daerah.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkab Ngada bekerja sama dengan Bank NTT dalam menghadirkan sistem pembayaran berbasis aplikasi Android. Uji coba perdana telah dilakukan di Pasar Aimere pada Jumat (7/3/2026), dan ke depan akan diperluas ke sejumlah pasar lain dengan aktivitas ekonomi yang tinggi.
Kepala Bapenda Ngada, Wili Ajo, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pajak dan retribusi kini menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Dengan sistem ini, seluruh transaksi tercatat secara real time sehingga kami dapat memantau secara akurat jumlah retribusi yang masuk setiap hari,” ujarnya.
Dalam penerapannya, setiap pedagang akan memiliki kode QR yang berisi identitas serta besaran retribusi sesuai dengan luas dan jenis lapak. Petugas di lapangan cukup memindai kode tersebut menggunakan ponsel pintar, dan sistem secara otomatis menampilkan nominal tagihan yang langsung terhubung dengan sistem perbankan.
Selain meningkatkan akurasi data, sistem ini juga diharapkan mampu menekan potensi kebocoran penerimaan serta mengurangi penggunaan karcis manual yang selama ini membutuhkan biaya operasional tambahan. Seluruh transaksi dapat dipantau secara langsung melalui dashboard digital yang terintegrasi dengan sistem bank.
Kepala Bank NTT Cabang Bajawa, Devideris D. Harri Seso, menjelaskan bahwa sistem ini tidak hanya mempercepat proses penagihan, tetapi juga memperkuat integrasi data antara pemerintah daerah dan petugas lapangan.
“Begitu transaksi dilakukan, datanya langsung masuk ke sistem dan dapat dipantau secara real time. Ini membuat proses lebih efisien, cepat, dan transparan,” katanya.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, Bank NTT juga menyediakan perangkat pendukung seperti ponsel pintar dan printer bluetooth yang digunakan petugas untuk mencetak bukti pembayaran langsung di lokasi pasar.
Sementara itu, respons pedagang terhadap sistem baru ini cenderung positif. Salah satu pedagang di Pasar Aimere, Kristina Irene Anu, mengaku sistem digital memberikan kejelasan dalam proses pembayaran retribusi.
“Dengan sistem ini jadi lebih jelas, kami langsung tahu jumlah yang harus dibayar,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai sosialisasi dan edukasi tetap diperlukan, terutama bagi pedagang yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital agar implementasi berjalan lebih optimal.
Ke depan, digitalisasi retribusi pasar di Ngada diharapkan tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi lokal menuju sistem yang lebih modern dan inklusif.
Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan terkait kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat, yang menjadi kunci agar manfaat program ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku pasar.
