Oleh Piet Jami Rebo
Mantan Kepala Dinas PU NTT
Membaca ulasan kritis rekan saya, Dr. Pius Rengka, di media detakpasifik.com mengenai gagasan Rumah Agrobisnis yang diusung Gubernur NTT Melki Laka Lena, ingatan saya langsung terlempar kembali pada lorong-lorong panjang birokrasi pemerintahan yang pernah saya huni selama beberapa tahun. Sedikit urun rembuk dan refleksi selaku mantan birokrasi PU menanggapi tulisan menarik dari Dr. Pius Rengka di detakpasifik.com.
Dr. Pius dengan sangat jeli memotret satu titik krusial yang menentukan hidup-matinya gagasan besar ini: kebutuhan mutlak akan konsolidasi politik dan birokrasi yang utuh hingga ke lapisan desa.
Sebagai mantan birokrat yang lama berkarya di dinas teknis (Pekerjaan Umum), saya sangat sepakat. Konsep Rumah Agrobisnis adalah strategi lompatan ekonomi yang brilian untuk memotong mata rantai kemiskinan dari hulu ke hilir. Namun, sebuah visi besar dari seorang Gubernur akan layu sebelum berkembang jika mesin eksekutor di bawahnya, terutama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masih mengidap penyakit menahun: mentalitas halo-halo, asal bapak senang (ABS), dan bekerja dalam sekat-sekat ego sektoral (silo mentality).
Di tengah realitas politik yang kerap diwarnai riak divided government di mana relasi politik formal bisa sangat dinamis dan retak, Gubernur tidak bisa hanya mengandalkan jalur instruksi struktural yang kaku. Perlu ada saluran ganda: memperkuat konsolidasi formal sekaligus membangun jejaring informal yang melompat langsung ke jantung komunitas desa. Lalu, bagaimana konsolidasi ini bisa mewujud nyata di bumi Flobamora? Kuncinya ada pada kehadiran pimpinan OPD yang berkarakter Delivered People.
Istilah Delivered People ini saya pinjam dari benang merah kepemimpinan eksekutor ulung model mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang kisahnya ditulis apik oleh Rhenald Kasali. Seorang pimpinan OPD yang delivered bukanlah tipikal pejabat yang sekadar duduk manis di balik meja ber-AC di Kota Kupang (Kota Kasih yang menjadi jantung ibu kota provinsi kita ini), menghafal serapan anggaran, lalu membuat laporan administratif yang terlihat indah di atas kertas demi menyenangkan sang pimpinan.
Kapasitas Lintas Batas:
Para pemimpin OPD penopang Rumah Agrobisnis haruslah figur yang memiliki kapasitas lintas batas yang antara lain berciri:
Pertama, Ahli Integrasi Vertikal & Horizontal: NTT adalah provinsi kepulauan dengan otonomi daerah yang memisahkan sekat wewenang antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seorang pimpinan OPD tingkat provinsi yang delivered harus mampu mengoordinasikan dan berkolaborasi erat dengan OPD yang mempunyai fungsi sejenis di tingkat Kabupaten/Kota. Mereka harus bisa meyakinkan para Bupati dan jajaran teknisnya di daerah bahwa Rumah Agrobisnis ini adalah kepentingan bersama, bukan ego politik Gubernur semata. Tak hanya itu, mereka juga wajib memiliki “akses radar” yang kuat ke Pemerintah Pusat untuk menarik program dan anggaran sektoral masuk ke NTT.
Kedua, Dirigen Lintas Sektor: Rumah Agrobisnis tidak bisa dikerjakan sendirian oleh Dinas Pertanian semata. Ini adalah kerja orkestrasi besar. Sektor infrastruktur (jalan tani, embung, air bersih) harus tersambung lancar; sektor koperasi dan UMKM harus mengawal kelembagaan kelompok tani; sektor perhubungan memastikan logistik antarpulau tidak mencekik; dan sektor perdagangan menjamin pasar pasca-panen. Jika pimpinan OPD-nya masih bermental ego sektoral dan enggan berkolaborasi antar-sektor, maka rantai pasok agrobisnis ini pasti akan putus di tengah jalan.
Ketiga, Mengaktifkan Jalur Informal di Desa: Di tingkat tapak (desa), birokrasi formal sering kali melambat karena urusan administratif. Di sinilah jaringan informal harus dihidupkan. Gubernur dan para Delivered People-nya harus merangkul kekuatan sosial-budaya lokal yang riil di NTT: para tokoh adat, lembaga keagamaan (Gereja dan Masjid), akademisi kampus lokal, hingga para pengusaha pengumpul (off-taker). Di NTT, pendekatan kultural dan relasi sosial informal sering kali jauh lebih efektif digerakkan ketimbang selembar Surat Keputusan (SK) Dinas.
Visi besar Gubernur Melki Laka Lena tentang Rumah Agrobisnis saat ini sedang diuji oleh waktu dan kesiapan infrastruktur manusia di bawahnya. Kita tidak kekurangan konseptor handal di NTT; yang kita rindukan adalah para petarung lapangan, para Delivered People yang berani turun ke lumpur sawah, memeriksa fungsi saluran irigasi, dan memastikan petani di pelosok pulau mendapatkan hak kesejahteraannya secara utuh.
Sebagai orang yang pernah berada di dalam sistem, ulasan Dr. Pius Rengka ini harus dibaca sebagai alarm pengingat bagi siapa pun pemimpin di NTT saat ini: Benahi barisan birokrasi, pangkas mentalitas asal bapak senang, dan carilah para eksekutor sejati. Sebab tanpa mereka, gagasan hebat hanya akan berakhir menjadi tumpukan kertas laporan di rak lemari arsip daerah.**
