Kupang, detakpasifik.com- Harapan ratusan warga berpenghasilan rendah di Kota Kupang untuk memiliki rumah yang lebih layak kini mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota Kupang memastikan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 mengalami lonjakan signifikan, dari semula hanya 100 unit menjadi 500 unit rumah bantuan.
Kabar itu disampaikan langsung Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis saat membuka kegiatan sosialisasi Program BSPS tingkat Kota Kupang di Kantor Camat Alak, Rabu (13/5). Di hadapan lurah, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, hingga calon penerima bantuan, Serena menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar proyek renovasi rumah, melainkan bagian dari upaya negara menghadirkan kehidupan yang lebih manusiawi bagi masyarakat kecil.
Menurut Serena, rumah tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik tempat berteduh. Lebih dari itu, rumah merupakan ruang awal tumbuhnya kualitas hidup sebuah keluarga. Dari rumah yang sehat dan aman, lahir lingkungan sosial yang lebih baik, anak-anak yang tumbuh dengan layak, hingga ketahanan keluarga yang lebih kuat.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi kehidupan keluarga. Rumah yang layak akan melahirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang keluarga,” kata Serena dalam sambutannya.
Tambahan kuota BSPS dinilai menjadi angin segar bagi masyarakat. Serena mengungkapkan, peningkatan jumlah bantuan tersebut tidak datang begitu saja. Pemerintah Kota Kupang harus melakukan audiensi langsung dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan alokasi bantuan rumah bagi warga.
Ia bahkan menyebut dirinya bersama jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendatangi kementerian terkait untuk menyampaikan kondisi riil kebutuhan rumah layak huni di Kota Kupang.
“Hasilnya sangat baik. Awalnya Kota Kupang hanya mendapat 100 unit, tetapi setelah konsultasi dan audiensi dengan kementerian, kita mendapat tambahan menjadi total 500 unit rumah,” ujarnya disambut antusias peserta sosialisasi.
Tambahan kuota itu sekaligus menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Di banyak kawasan perkotaan maupun pinggiran Kota Kupang, persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan warga.
Namun di balik besarnya bantuan yang disiapkan pemerintah, Serena mengakui masih ada tantangan lain di lapangan, yakni rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep “swadaya” dalam program BSPS.
Ia mengatakan, tidak sedikit warga yang memilih mundur dari program karena mengira mereka harus menanggung sendiri seluruh biaya pembangunan rumah. Padahal, konsep swadaya dalam BSPS justru menekankan semangat kebersamaan dan gotong royong antarmasyarakat.
“Ketika mendengar kata swadaya, masyarakat langsung merasa takut. Padahal maknanya adalah gotong royong, kerja bersama, saling membantu antar tetangga dan keluarga,” katanya.
Serena menilai, semangat gotong royong yang dulu menjadi kekuatan masyarakat perlahan mulai memudar di tengah kehidupan perkotaan yang semakin individualistis. Karena itu, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menghidupkan kembali solidaritas sosial di lingkungan masyarakat.
Ia meminta para lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga tenaga fasilitator lapangan untuk aktif memberikan pemahaman kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait mekanisme bantuan tersebut.
Sementara itu, Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusra II, Soemin Kase menegaskan bahwa BSPS memang dirancang sebagai program berbasis partisipasi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak memberikan rumah dalam kondisi siap huni sepenuhnya, melainkan bantuan stimulan agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara bertahap dengan dukungan lingkungan sekitar.
“BSPS ini bantuan stimulan, bukan terima rumah kunci jadi. Ada unsur swadaya masyarakat di dalamnya,” ujar Soemin.
Ia menjelaskan, sejak 2018 Kota Kupang telah menerima sekitar 559 unit bantuan BSPS. Angka tersebut diproyeksikan meningkat cukup besar pada 2026 setelah adanya penambahan alokasi bantuan perumahan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mulai memperkuat sistem pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Salah satunya melalui penggunaan aplikasi digital bernama “Sibale”, yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan kondisi rumah mereka secara mandiri.
Melalui aplikasi tersebut, warga dapat mengunggah foto rumah sekaligus mengisi data kondisi bangunan untuk mempermudah proses verifikasi lapangan.
“Semua rumah tidak layak huni harus didata dengan benar. Masyarakat juga bisa langsung isi link dan foto rumahnya sendiri agar proses verifikasi lebih akurat,” kata Soemin.
Program BSPS sendiri memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk upah tukang.
Bantuan difokuskan pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, mulai dari perbaikan atap, lantai, sanitasi, hingga struktur dasar bangunan agar memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
Kegiatan sosialisasi itu turut dihadiri para lurah, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tenaga fasilitator lapangan, serta calon penerima bantuan dari wilayah Kecamatan Alak dan sekitarnya. Hadir pula mendampingi Wakil Wali Kota Kupang, Amramsius Yolah bersama jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang.
Melalui perluasan program BSPS tersebut, Pemerintah Kota Kupang berharap penanganan rumah tidak layak huni dapat dipercepat secara lebih merata. Di saat yang sama, pemerintah juga ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menghidupkan kembali rasa kepedulian sosial dan budaya gotong royong di tengah masyarakat.* (JP)
