Oleh: Juan Pesau (mantan Sekretaris BPOKK DPD Demokrat NTT)
Beberapa hari terakhir, ruang digital lokal riuh kerena sebuah unggahan di TikTok yang menyerang secara pribadi sosok Leo Lelo, anggota DPRD NTT sekaligus Ketua Komisi II. Serangan tersebut tidak menyentuh kebijakan atau kinerja publik, melainkan menyinggung aspek kehidupan pribadinya. Pola yang kerap muncul menjelang momentum politik penting.
Memang siapa Leo Lelo, dan mengapa ia menjadi target serangan seperti ini?
Leo Leo merupakan Figur yang Tidak Lahir dari Kemapanan.
Pria tinggi, tegap dan berkulit gelap itu saat ini menjabat Ketua DPD Partai Demokrat NTT sejak 2022, menggantikan Jefri Riwu Kore, figur kuat yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Kupang dan memiliki jaringan politik serta sumber daya yang besar.
Kemenangan Leo saat itu bukanlah sesuatu yang “given”. Leo tidak datang dengan kekuatan finansial besar, juga bukan figur yang sejak awal dijagokan banyak pihak. Justru sebaliknya, Leo harus menghadapi seorang petahana dengan segala keunggulan struktural seperti kekuasaan, jejaring pusat, dan sumber daya ekonomi.
Dalam logika politik konvensional, pertarungan itu seharusnya mudah diprediksi. Namun realitas berkata lain. Leo menang.
Kemenangan Leo bukan sekadar hasil voting di internal partai, melainkan refleksi dari strategi politik yang berbeda. Pendekatan berbasis kepercayaan, konsolidasi kader, dan narasi perubahan.
Politik Uang vs Politik Kepercayaan
Dalam dinamika pemilihan ketua partai di tingkat daerah, faktor sumber daya terutama finansial sering kali menjadi penentu. Konsolidasi 22 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) bukan perkara sederhana. Konsolidasi itu membutuhkan biaya, waktu, dan jaringan.
Namun Leo memilih jalan yang tidak lazim.
Alih-alih mengandalkan kekuatan materi, Leo membangun pendekatan berbasis legitimasi politik. Meyakinkan kader bahwa kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh uang, tetapi oleh kepemimpinan dan kemampuan membangun koneksi dengan masyarakat.
Narasi yang Leo bangun sangatlah sederhana namun amatlah kuat dan meyakinkan “jika Demokrat ingin besar di NTT, maka yang harus diperkuat adalah basis elektoral, bukan sekadar struktur elite”.
Komitmen itu kemudian diuji dalam bentuk konkret, peningkatan jumlah kursi di DPRD NTT. Dari posisi sebelumnya yang hanya memiliki tiga kursi (bahkan sempat berada dalam fraksi gabungan), Demokrat di bawah kepemimpinannya berhasil menambah kursi menjadi 7.
Secara angka, ini mungkin terlihat kecil. Namun secara politik, ini adalah validasi, janji yang ditepati oleh Leo.
Kini, menjelang pemilihan Ketua DPD Demokrat NTT periode berikutnya, peta politik kembali menghangat. Leo Lelo tidak lagi menghadapi petahana, tetapi penantang baru dengan kapasitas yang tidak bisa diremehkan. Anita Jacoba Gah.
Sebagai anggota DPR RI lima periode dan bagian dari struktur DPP, Anita memiliki keunggulan signifikan. Akses ke pusat, pengalaman nasional, serta sumber daya politik yang mapan.
Secara teoritis, Anita adalah kandidat yang “ideal” untuk merebut kepemimpinan daerah.
Namun politik tidak pernah hanya soal teori.
Jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, kekuatan struktural tidak otomatis menjamin kemenangan. Leo telah membuktikan bahwa pendekatan berbasis kader dan kepercayaan mampu mengalahkan dominasi sumber daya.
Tetapi apakah formula yang sama masih relevan? Apakah 2022 sama dengan 2026?
Menariknya, di tengah dinamika ini, serangan terhadap Leo kembali muncul bahkan dengan intensitas yang lebih tajam. Isu-isu pribadi diangkat ke ruang publik, termasuk tuduhan yang bersifat sensasional dan tidak berkaitan langsung dengan kapasitas kepemimpinan.
Dalam perspektif komunikasi politik, serangan personal semacam ini sering kali menjadi indikator bahwa seorang kandidat dianggap sebagai ancaman serius.
Ketika argumen politik tidak cukup kuat untuk menjatuhkan lawan, maka yang disasar adalah citra personal.
Namun strategi ini memiliki risiko besar. Di era digital, publik semakin mampu membedakan antara kritik substantif dan serangan yang bersifat destruktif. Jika tidak dikelola dengan baik, serangan semacam ini justru bisa berbalik menjadi simpati bagi pihak yang diserang.
Serangan terhadap Leo ini muncul persis bersamaan munculnya indikasi poros Ketiga.
Dinamika pemilihan kali ini memang tampaknya tidak akan berhenti pada pertarungan antara dua nama. Indikasi munculnya “poros ketiga” menambah hiruk-pikuk peta politik internal Demokrat NTT.
Poros ini belum sepenuhnya terlihat, namun kehadirannya berpotensi menjadi faktor penentu. Pada banyak kasus, aktor ketiga sering kali memainkan peran sebagai “kingmaker” yang kerap mengubah arah dukungan dan memecah konsentrasi suara.
Tidak tertutup kemungkinan bahwa serangan terhadap Leo juga berasal dari konfigurasi kekuatan yang belum sepenuhnya teridentifikasi ini.
Dalam politik, yang tidak terlihat sering kali justru lebih tajam menyerang dan lebih menentukan.
Dua hari lalu, tepatnya pada Senin 13 April Leo Lelo rehat sejenak dari Rung Rapat Kelimutu di Lantai dua gedung DPRD NTT dan menyambagi saya di ruang Fraksi yang telah menunggunya. Kami mengobrol.
Bagi Leo Lelo, pertarungan ini bukan sekadar mempertahankan kursi ketua. Narasi yang ia bangun adalah tentang menjaga arah dan pertumbuhan Demokrat di NTT.
Ini penting.
Karena dalam politik organisasi, kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi ke mana arah partai akan dibawa. Apakah tetap berbasis kader dan elektoral, atau kembali pada pola lama yang bertumpu pada kekuatan elite dan sumber daya.
Serangan terhadap Leo Lelo, jika dilihat secara lebih luas, bukan sekadar isu personal. Ini adalah bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih besar. Pertarungan antara model kepemimpinan, strategi politik, dan masa depan organisasi.
Apakah serangan itu akan efektif?
Sejauh ini, beberapa bukti menunjukkan bahwa Leo bukan tipe pemimpin yang tumbang oleh tekanan eksternal. Leo Lelo justru tumbuh dalam situasi seperti itu.
Namun 2026 bukan 2022.
Lawan lebih kuat, peta lebih kompleks, dan ekspektasi lebih tinggi.
Namun, satu hal yang teramat pasti adalah bukan serangan yang akan menentukan hasil, melainkan sejauh mana kepercayaan kader masih berpihak dan apakah publik masih melihat relevansi dari kepemimpinan yang ditawarkan.
Waktu akan menjawabnya. Begitulah.
