Kupang, detakpasifik.com- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Nusa Tenggara Timur memasuki babak baru kepemimpinan. Fernando Jose Osorio Soares dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI NTT untuk periode 2026-2031.
Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi Partai Gerindra itu memperoleh dukungan mutlak dari para pengurus DPC HKTI se-NTT. Ia dijadwalkan dilantik pada Rabu, 16 September 2026.
Bagi Fernando, kepemimpinan di HKTI bukan semata-mata soal menjalankan roda organisasi. Ia ingin menjadikan organisasi tersebut lebih dekat dengan kehidupan petani, terutama di tengah berbagai persoalan yang selama ini membatasi produktivitas dan kesejahteraan mereka.
“Hampir 50 persen masyarakat NTT itu petani. Kami merasa bahwa kita harus hadir di tengah-tengah petani kita, hadir di tengah-tengah sawah mereka,” kata Fernando dalam keterangan pers, Selasa (15/9/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjadi arah awal kepengurusan HKTI NTT lima tahun ke depan. Fernando menilai HKTI harus bergerak dari ruang diskusi menuju kerja nyata di lapangan.
“Bukan hanya organisasi yang bicara-bicara, tapi kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Membuka Akses Petani
Fernando melihat persoalan petani NTT tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan komoditas. Rantai persoalan juga menyangkut ketersediaan pupuk, bibit, alat pertanian hingga akses pasar.
Keterbatasan pada aspek-aspek tersebut, menurut dia, dapat berpengaruh langsung terhadap kemampuan petani meningkatkan produksi sekaligus memperoleh pendapatan yang lebih baik.
Karena itu, HKTI NTT di bawah kepemimpinannya akan membangun komunikasi lintas pemerintahan, mulai dari kabupaten dan kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Tujuannya adalah membuka akses yang lebih luas bagi petani terhadap berbagai kebutuhan produksi.
“Di mana kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat membantu supaya pupuk, bibit, alat pertanian sehingga masyarakat bisa mengakses,” ujarnya.
Langkah pertama yang disiapkan bukan berupa rapat di ruang tertutup, melainkan turun langsung ke daerah.
Fernando mengatakan pengurus baru HKTI NTT akan melakukan roadshow ke 22 kabupaten/kota. Agenda tersebut akan digunakan untuk melihat kondisi petani secara langsung sekaligus mendengar persoalan yang mereka hadapi dari lapangan.
“Kita akan keliling, kita akan roadshow ke 22 kabupaten, kota,” katanya.
Petani di Wilayah Bencana Jadi Perhatian
Agenda tersebut menjadi semakin penting karena persoalan petani di NTT tidak seragam. Kondisi geografis, infrastruktur pertanian dan dampak bencana membuat kebutuhan setiap wilayah berbeda.
Salah satu perhatian awal HKTI NTT adalah petani di wilayah Flores yang terdampak gempa.
Fernando menilai dampak bencana terhadap petani tidak dapat dilihat hanya dari kerusakan tempat tinggal. Ketika infrastruktur pertanian ikut rusak, persoalan yang muncul dapat berlanjut menjadi hilangnya sumber pendapatan keluarga.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah jaringan irigasi. Kerusakan irigasi membuat sebagian petani kesulitan kembali mengolah lahan pertanian mereka.
“Mereka bukan saja kehilangan rumah, tetapi saudara-saudara kita sebagai petani ada juga irigasi yang rusak. Mereka tidak bisa kembali ke sawah. Hari ini mereka kehilangan sumber mata pencaharian,” ungkap Fernando.
HKTI NTT, kata dia, akan mendatangi wilayah terdampak untuk mengidentifikasi kebutuhan petani sekaligus membawa persoalan tersebut ke pemerintah.
“Kami juga akan hadir ke situ membantu mengadvokasi dan ikut menyuarakan kepada pemerintah sehingga bantuan-bantuan kepada masyarakat petani kita bisa segera mereka dapatkan,” katanya.
Selain persoalan produksi dan bencana, HKTI NTT juga membuka ruang advokasi bagi masyarakat yang berhadapan dengan persoalan lahan di kawasan hutan.
Fernando mengatakan HKTI tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum memahami persoalan secara utuh. Organisasi akan mempelajari kasus dan melihat kondisi di lapangan sebelum menentukan bentuk pendampingan.
“Kita akan ikut pelajari, kita akan melihat dan tentu kita akan membantu masyarakat kita,” ujarnya.
Jika ditemukan persoalan yang menyangkut hak masyarakat, HKTI NTT, kata Fernando, siap mengambil peran dalam menyuarakannya kepada pihak berwenang.
“Bila perlu kita hadir mengadvokasi supaya hak-hak yang harus didapatkan masyarakat, hak-hak yang menjadi milik rakyat harus kembali kepada tangan rakyat,” tegasnya.
Fernando juga menempatkan HKTI NTT sebagai salah satu pihak yang akan mengawal agar agenda swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberi dampak langsung kepada petani di daerah.
Ia melihat sejumlah program pemerintah dapat sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat posisi petani, terutama dalam persoalan pasar.
Program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai berpotensi menciptakan kebutuhan terhadap produk pertanian yang dihasilkan masyarakat.
Dengan demikian, perhatian tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki pasar.
“Petani kita tidak perlu susah-susah mencari jaringan penjualan. Negara langsung hadir di tengah-tengah mereka untuk mengambil hasil pertanian,” tandasnya. (Juan Pesau)
