Oleh: Vivi Tri Pramiswari (Mahasiswa Progdi BK-FKIP-UKSW Salatiga)
Suatu siang, di Yogyakarta, ketika saya terlibat pembicaraan serius dengan Y.B. Mangunwijaya, datang seorang tamu yang ternyata adalah seorang dosen dari negeri Kanguru yang sedang mengumpulkan data-data dalam rangka penyusunan disertasi untuk psikologi doktornya tentang “Peranan Gereja dalam Zaman Revolusi”. Kami kemudian terlibat dalam pembicaraan, dan oleh karena saya juga sedang ikut dalam usaha penyusunan buku riwayat hidup seorang tokoh gereja (almarhum Pastor R. Sanjaya yang terbunuh oleh ‘lawan’ pada 20 Desember 1948 di Muntilan), maka saya tertarik dengan pokok bahasan yang sedang diteliti dosen Australia tersebut.
Menarik untuk dikemukakan alasan yang disampaikan dosen tersebut, menjawab pertanyaan yang saya ajukan, mengapa ia mau membuat hal itu, apakah cukup bahan yang dibutuhkan, cukup relevan dan dapat memberikan rasa puas? Ia menjawab bahwa betapa menariknya melihat fakta kehidupan beragam di Indonesia, khususnya hubungan antara Kristen dan Islam dan ia yakin banyak hal akan ditemukan dalam serba hubungan tersebut.
Lebih jauh ia menambahkan bahwa ia memilih “Peranan Gereja dalam Zaman Revolusi”, karena ia adalah seorang Kristen yang dulu lahir di Indonesia, dan bukankah gereja senantiasa punya andil? Demikian penjelasan sang dosen tersebut.
Memang, gereja sebagai kenyataan dan pernyataan hidup beriman, ternyata terus terpanggil untuk mem-bina darma, atau menurut bahan bacaan yang dibagikan kepada segenap anggota MAWI sebelum sidang tahunan pada tahun 1978, di mana disarankan:
“Menghadapi faham pembangunan yang amat luas lingkupnya, dan unsur-unsur pokoknya diuraikan memakai istilah yang sering masih kabur artinya, sehingga dapat ditafsirkan bermacam-macam dan tidak begitu saja menerima bahwa sasaran dan motivasi pembangunan pemerintah sudah cukup baik sehingga tidak perlu Katolik yang merupakan minoritas kecil menambah motivasi-motivasi lain…”
…dan:
“Bahwa jalan yang lebih baik dan lebih menyakinkan untuk masyarakat Indonesia adalah menyumbangkan bantuannya secara diam-diam tanpa banyak bicara mengenai tujuan pembangunan atau sering mengecam penyelewengan.”
Dalam naskah yang disiapkan oleh Dr. R. Hardawiryana, S.J., itu ditegaskan bahwa, gereja menghadapi panggilan berat yakni: memberi makna padat dan berjangkauan jauh, justru dengan menyoroti pembangunan dari sudut iman. Hal itu bukannya tanpa konsekuensi. Sebutlah misalnya, masalah “apa arti membangun mentalitas pembangunan” yang menjadi sorotan pembahasan dalam tulisan ini. Ada lontaran kritik bahwa gereja itu sering aneh-aneh.
Senangnya yang serba filosofis-ideal; banyak bicara soal martabat manusia dan hak asasi, sering membela kepentingan orang/kelompok kecil saja dan kurang wawasan Nusantaranya. Tetapi biarlah konsekuensi dan bahkan mungkin semacam ‘penyakit’ itu tetap menjadi pegangan kita, untuk tetap memperjuangkan hal-hal yang tak pernah sepi dari tuntutan konsekuensi.
II
Disampaikan oleh Probosutejo tentang “mentalitas pejabat” dan “mentalitas pengusaha pribumi” dalam harian Kompas, Kamis, 14 Agustus 1982 No. 44 Tahun ke-XVIII hal. 2 kolom 1–4. Ditegaskan oleh beliau bahwa sejak lahirnya negara RI belum pernah ada seorang pejabat tinggi mundur karena merasa tidak becus. Terlalu sedikit pejabat Indonesia yang dapat mawas diri. Yang terjadi justru sebaliknya, banyaklah yang merasa berhasil dengan baik selama melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pemerintah. Demikian Probosutejo.
Pada lain pihak, terdapat mentalitas pengusaha pribumi yang tidak kurang seperti kenthus (kodok), kintel, dan balon. Banyak pengusaha pribumi tampaknya sukses, bonafide, bertaraf internasional, tetapi bila ditengok secara teliti semua itu tidak terbukti, melainkan hanya sekadar nama saja.
Saya ingat betul hal ini, karena pada hari berikutnya, dalam harian yang sama, Kompas, Jumat, 13 Agustus 1983 No. 45 Tahun ke-XVIII hal. 1 kolom 4–5, Ir. Siswono Yudo Husodo (Direktur PT Bangun Cipta Sarana) mengatakan bahwa sebaiknya pengiriman misi ke Timur Tengah bertujuan ekonomis saja dan tidak perlu ada misi tambahan lainnya seperti misi sosial, yang justru menyebabkan Indonesia ‘babak belur’ di Timur Tengah.
Memang semula, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah tidak hanya ekonomis alasannya, tetapi juga ada nilai sosial di dalamnya. Nah, misi sosialnya ini yang justru patut diragukan etikanya, sebab ternyata produktivitas tenaga kerja Indonesia sangat kurang bila dibanding dengan tenaga kerja dari Korea Selatan dan Filipina, misalnya. Tenaga kerja kita banyak yang bekerja asal bekerja saja, kurang disiplin dan kesungguhan; mana yang merokok, senda gurau, tidak teliti, dan lain-lain.
Kalau di kalangan atas ada gambaran mentalitas seperti digambarkan oleh Probosutejo, dan di kalangan bawah ada pula gambaran semacam itu, kita patut bertanya: Di mana seharusnya kita menemukan nilai etis pembangunan itu? Mengapa begitu?
Melalui gejala-gejala yang mungkin belum berlaku secara umum, kita bisa mengharapkan sampai ke opsi fundamental, sebab mencari nilai etis berarti menggunakan akal budi manusia yang semakin tahu mana pembangunan yang benar-benar baik, dan mana yang membawa kemerosotan.
Mungkin kupasannya akan berkembang menjadi: Apakah melihat bentuk mentalitas semacam itu (atasan seperti itu, bawahan sejenis itu), pembangunan Indonesia dapat terus berlangsung secara etis? Pertanyaan ini dapat dikembangkan: Apakah sekiranya mentalitas tidak mendukung, pembangunan juga akan jalan terus, atau sebaiknya dihentikan saja? Hal ini sangat penting, mengingat pembangunan bertujuan baik, dan oleh karena itu harus memakai sarana yang baik dan dilaksanakan secara baik pula.
Nilai etis muncul dan terlibat melalui tujuan yang hendak dicapai, sarana yang dipergunakan, serta subjek pelaksana. Atau, meminjam ungkapan dalam Sakramentum Mundi, An Encyclopedia of Theology (ed. by Karl Rahner), New York, 1969: 256 (vol.2):
“Ethic has to show: a) its necessity; b) its meta-ethical character; c) its logical possibility.”
Menilai baik atau tidak memerlukan patokan, dan patokan untuk Indonesia antara lain tertuang dalam GBHN, yang dalam haluan itu, pembangunan ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran demi martabat Indonesia, sebutlah: “Manusia Indonesia seutuhnya.”
Akan tetapi, sering muncul kepincangan tertentu, bila pendekatan pembangunan itu lebih mengutamakan pendekatan ideologis dan pragmatis-teknologis. Mengapa pincang? Pincang, karena pembangunan ditempatkan sebagai sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan membangun, lalu dituangkanlah dalam berbagai ide (proyek-proyek misalnya) yang daripadanya menghasilkan pernyataan-pernyataan yang memperkuat hasrat membangun fisik. Tetapi, ukurannya langsung bergeser, bukan lagi martabat Indonesia seutuhnya yang ditekankan, melainkan ide membangun (yang tertuang dalam proyek), yang melahirkan ukuran-ukuran pembangunan: pagar serba seragam, pasang genting serba bertuliskan UDKP, tugu-tugu peringatan, dan lain-lain.
Pendekatan ideologis agaknya bisa menjauhkan nilai etis, lebih-lebih bila ditumpangtindihi dengan menyerahkan pembangunan kepada sekelompok (elite). Misalnya, ABRI Masuk Desa, lalu mereka yang membangun, sementara ada kelompok yang melihat saja. Pembangunan yang menjadi milik dan hasrat golongan elite itu akan dianggap sukses, meski mungkin sekali rakyat mengatakan sebaliknya.
Dengan kata lain, etika pembangunan berada di dalam masyarakat yang terdiri dari mereka yang berkuasa dan tidak. Mereka yang berkuasa memiliki prakarsa, kebijakan, perencanaan, anggaran, dan sebagainya. Namun tidak berarti golongan inilah subjek pembangunan.
Tentang hal ini, Prof. Dr. Sedyono M.P. Tjondronegoro, Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB, pernah mengajukan kritik tentang pola pendekatan yang bersifat kuantitatif dan ‘pukul rata’. (Kompas, Sabtu, 28 Agustus 1982, No. 59 Tahun ke-XVIII, hal. 1 kolom 1–3).
Dalam menata pembangunan dan program-programnya, golongan berkuasa sering bersifat pukul rata metodis. Mau tidak mau pendekatan ini semakin menyuburkan pandangan bahwa kelompok berkuasa adalah mereka yang menentukan hampir segalanya dalam pembangunan ini.
Bicara soal kekuasaan, pembangunan disebut etis apabila kekuasaan tidak ditumpuk pada suatu kekuatan tertentu, lalu ada dominasi ide. Sebab, melalui penumpukan dan dominasi ide itu, akan mungkin sekali terjadi arus kuat yang belum tentu baik. Contoh: survei dan crash program dianggap sangat penting, sehingga di mana saja, apa saja, dan dalam segi kehidupan apa saja, diadakan survei dan crash program.
Kalau sudah pukul rata metodis, nilai etisnya semakin tidak tampak, yang menonjol adalah gambaran mentalitas yang serba umum dan global, yakni gambaran mentalitas yang negatif membudaya.
Pernah diungkapkan bahwa lembaga pemerintahan jauh lebih maju meninggalkan lembaga kemasyarakatan. Salah satu kunci kemajuan itu terletak pada kepemimpinan. Apakah itu dapat berarti bahwa mentalitas pemerintah juga jauh lebih baik bila dibanding dengan mentalitas masyarakat?
Emanuel Kant (1724–1804) pernah mengungkapkan begini:
“Ethics is measured by how something is done, not by what is done. The answer is sought in the form, not in the content of action.” (Sacramentum Mundi, hal. 255)
Kepemimpinan menjadi pola etika, gambaran mentalitas, yang menjadi penyeimbang antara kecenderungan maksimum dan minimum, sehingga bolehlah dikatakan:
“Siapa ingin mengenal mentalitas bangsa Indonesia, lihatlah para pemimpinnya!”
Apakah kita boleh memakai ungkapan Kant di atas untuk mengatakan:
“Lihatlah bagaimana pembangunan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia, dan itulah mentalitas masyarakat kami!”
