Laporan Juan Pesau

Kupang, detakpasifik.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disorot usai menggelar kegiatan ret-ret bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup birokrasi provinsi. Kegiatan yang berlangsung di Universitas Pertahanan Ben Mboi, Kabupaten Belu, ini menghabiskan dana hingga Rp1,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tak sedikit pihak menyebutnya sebagai bentuk pemborosan dan ketidakpekaan fiskal.

Namun di balik kritik tersebut, ada dimensi lain yang patut dicermati lebih dalam yaitu pembinaan mental dan karakter aparatur negara. Aspek ini kerap luput dalam diskursus anggaran, tetapi justru sangat fundamental dalam memperbaiki wajah birokrasi di NTT

Mengapa Pembinaan Mental Itu Penting

Menurut pengamat sosial ekonomi NTT, Dr. Marius Jelamu, kegiatan semacam ini tidak bisa dinilai hanya dari sudut anggaran semata.

“Ret-ret ASN jangan dilihat sebagai acara seremonial yang memboroskan anggaran. Ini menyentuh aspek penting pembinaan mental, karakter, dan integritas ASN,” tegasnya saat diwawancarai detakpasifik Rabu (24/9/2025).

Bagi Marius, pembinaan non-teknis seperti ini penting untuk memperkuat etika pelayanan publik, membangun kepekaan sosial, dan membentuk aparatur yang tidak sekadar bekerja, tetapi juga hadir secara moral di tengah persoalan rakyat.

Dalam konteks birokrasi NTT yang kerap menghadapi tantangan besar dalam hal disiplin kerja, transparansi, dan tanggung jawab sosial, pendekatan pembinaan mental seperti ini bisa menjadi awal dari reformasi yang lebih substansial.

Keterlibatan TNI dan Dimensi Disiplin

Yang menarik, ret-ret ini tidak dilaksanakan secara eksklusif oleh birokrasi sipil. Pemprov NTT bekerja sama dengan TNI, yang selama ini dikenal memiliki tradisi disiplin dan ketegasan tinggi. Bagi Dr. Marius, kolaborasi ini adalah langkah strategis.

“TNI memiliki kultur kepemimpinan dan disiplin yang kuat. Ketika itu disinergikan dengan ASN, harapannya akan tumbuh kesadaran kolektif tentang tugas negara, loyalitas publik, dan tanggung jawab terhadap masyarakat,” katanya.

Lebih dari sekadar retret rohani atau kegiatan pembinaan internal, program ini diharapkan mampu menyuntikkan energi baru dalam birokrasi NTT yang masih menghadapi tantangan kinerja, terutama dalam pelayanan publik di daerah terpencil dan rentan.

Argumen lain yang disampaikan Dr. Marius adalah dampak ekonomi dari kegiatan ini. Kegiatan ret-ret dilangsungkan di Kabupaten Belu, sebuah daerah perbatasan yang jarang tersentuh oleh perputaran kegiatan birokrasi skala provinsi.

Dengan puluhan bahkan ratusan peserta yang hadir, sektor jasa, konsumsi, dan perhotelan di Atambua mengalami peningkatan. Warung makan, penginapan, hingga penyedia transportasi lokal ikut merasakan dampaknya.

“Memang, skalanya mungkin tidak besar seperti program pembangunan fisik, tetapi tetap ada perputaran uang yang terjadi dan memberi efek positif, meskipun temporer, bagi ekonomi masyarakat setempat. Dalam situasi ekonomi yang melambat, setiap aktivitas yang mampu menggerakkan ekonomi lokal patut dihargai,” ujarnya.

Memahami Konteks Fiskal Secara Proporsional

Benar bahwa fiskal NTT sedang dalam kondisi tidak ideal. Data BPKAD menunjukkan bahwa hingga Agustus 2025, pendapatan daerah baru mencapai sekitar 55,19% dari target tahunan. Di sisi belanja modal, serapan memang rendah: hanya sekitar 5,4%.

Namun perlu disadari pula bahwa belanja birokrasi dan belanja pembangunan fisik berada dalam klasifikasi anggaran yang berbeda. Tidak semua dana dapat dialihkan begitu saja, dan tidak semua program bisa dinilai hanya dari sisi output fisiknya.

Retret ASN tidak akan bisa menggantikan pembangunan jalan atau jembatan. Namun pembangunan karakter dan pembinaan moral ASN juga bagian dari pembangunan meskipun bentuknya tak kasat mata.

“Jika kegiatan ini mampu membentuk birokrat yang lebih peka, jujur, dan melayani rakyat secara sungguh-sungguh, maka dampaknya dalam jangka panjang bisa lebih besar dari sekadar angka-angka belanja modal,” Kata Marius.

Bukan Pemborosan, Tapi Investasi Institusional

Marius menambahkan, di tengah tekanan untuk efisiensi, bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh menyisihkan anggaran untuk pembinaan internal. Justru di saat anggaran makin sempit dan tekanan publik makin besar, kualitas aparatur menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan.

Ret-ret ASN bisa dibaca sebagai investasi institusional jangka panjang. Jika dilakukan secara serius, terukur, dan konsisten, kegiatan ini dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi reformasi birokrasi di NTT.

“Kritik tetap penting. Namun dalam setiap kebijakan, analisis yang adil perlu membuka ruang untuk membaca sisi yang tidak kasat mata. Karena seringkali, hal yang terlihat mahal di permukaan justru menyimpan nilai strategis yang besar jika dikelola dengan benar,” imbuhnya.