pernyataan soal kas bon memang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, sementara rekam jejak resmi Pemprov NTT menunjukkan pemerintah daerah memang menaruh perhatian pada ketersediaan bahan pokok, penanganan bencana, dan pemetaan warga terdampak.
Ada satu penyakit baru yang sedang menggerogoti ruang publik kita di NTT yaitu terlalu cepat marah, terlalu cepat menyimpulkan, dan terlalu malas membaca persoalan sampai selesai.
Satu potongan video beredar. Satu kalimat terdengar janggal. Lalu kesimpulan pun dijatuhkan.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena sedang berada di posisi itu.
Pernyataannya agar toko-toko sembako tetap buka dan melayani kebutuhan warga terdampak bencana Gempa Flores dengan sistem kas bon, dengan tagihan kemudian dibayar pemerintah, segera dipukul sebagai sesuatu yang memalukan.
“Korban bencana disuruh utang?”
Begitu kira-kira nada yang berkembang di media sosial.
Lebih jauh lagi, muncul perbandingan. Gubernur dari provinsi lain mengirim bantuan, sementara Gubernur NTT malah meminta masyarakat mengambil sembako secara kas bon.
Kalimat seperti ini memang mudah mendapatkan tepuk tangan dan sorak sorai di media sosial.
Masalahnya, tepuk tangan atau sorak sorak sorai itu tidak selalu identik dengan kebenaran.
Kita sedang berhadapan dengan korban bencana, bukan sedang membuat konten politik
Dalam situasi bencana, kebutuhan paling mendasar adalah satu. Bagaimana orang tetap bisa makan.
Dan persoalannya tidak sesederhana “pemerintah kirim sembako” lalu selesai.
NTT itu provinsi kepulauan. Distribusi barang bukan perkara geser kardus dari gudang ke atas truk lalu selesai. Ada laut, ada jarak, ada cuaca, ada keterbatasan transportasi, ada daerah yang bisa terisolasi.
Bahkan dalam penanganan bencana sebelumnya, BPBD NTT mencatat persoalan akses dan distribusi pangan menjadi tantangan ketika jalur transportasi terganggu. Pada kasus erupsi Lewotobi, misalnya, masyarakat terdampak mengalami kesulitan ke kebun dan pasar karena akses jalan terputus. (bpbd.nttprov.go.id)
Maka, ketika gubernur meminta toko-toko di sekitar lokasi bencana tetap membuka pintunya agar warga bisa memperoleh kebutuhan pokok terlebih dahulu, logika dasarnya sebenarnya tidak sulit dipahami.
Yang didahulukan adalah perut manusia. Administrasinya menyusul.
Tentu, pelaksanaannya harus memiliki mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai kas bon berubah jadi kolam lumpur yang justru merugikan pemilik toko.
Tetapi itu adalah persoalan desain kebijakan.
Bukan alasan untuk langsung menuduh bahwa gubernur tidak peduli kepada korban.
Jangan mempertentangkan bantuan langsung dengan skema kas bon
Dan di sinilah memang kita sering terjebak pada perdebatan logika hitam-putih atau dikenal dilema palsu (false dilemma atau false dichotomy). Sesat pikir (logical fallacy).
Seolah-olah kalau pemerintah mengirim bantuan, berarti pemerintah bekerja.
Kalau pemerintah menggunakan mekanisme lain, berarti pemerintah tidak bekerja.
Padahal penanganan bencana tidak selalu memiliki satu pintu.
Bantuan logistik tetap penting. Bantuan pemerintah tetap penting. Kehadiran negara tetap penting.
Tetapi ketika warga berada di lokasi yang membutuhkan barang sekarang juga, keberadaan toko lokal juga merupakan bagian dari solusi.
Bayangkan sederhana saja.
Ada sebuah desa terdampak bencana. Jalan menuju desa itu sulit. Bantuan dalam jumlah besar sedang dipersiapkan dan membutuhkan waktu untuk tiba. Di desa tersebut ada beberapa kios yang masih memiliki beras, minyak goreng, telur, air mineral, dan kebutuhan dasar lainnya.
Pertanyaannya:
Apakah toko-toko itu harus tutup dan menunggu pemerintah datang membawa semuanya?
Atau lebih baik warga mendapatkan kebutuhan mereka dari toko yang sudah ada di depan mata, sementara pemerintah menjamin penyelesaian pembayarannya melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan?
Dalam situasi darurat, pilihan kedua bukan gagasan yang otomatis bodoh.
Justru bisa menjadi bentuk pemanfaatan sumber daya lokal.
Namun demikian, kita memang perlu juga memberi catatan penting terhadap situasi ini. Pedagang itu bukan mesin bantuan.
Pemilik kiios atau toko juga memiliki modal terbatas. Mereka membeli barang menggunakan uang. Kalau semua orang mengambil barang dan pemerintah tidak membayar, pemilik toko inilah yang akhirnya menjadi korban berikutnya.
Karena itu, apabila kas bon benar-benar menjadi bagian dari skema penanganan bencana, pemerintah wajib memastikan tiga hal. Siapa yang berhak mengambil barang, bagaimana pencatatannya, dan kapan tagihan dibayar.
Jangan meminta rakyat menolong rakyat, lalu pemerintah lupa menolong orang yang sudah menolong.
Tetapi justru karena persoalan teknis itu penting, kita seharusnya mengkritik pada tempatnya.
Kritik yang sehat itu bukan “Gubernur menyuruh korban bencana berutang.”
Melainkan “Jika pemerintah meminta toko melayani kas bon, bagaimana mekanisme pembayaran dan jaminan kepada pedagang?”
Itu kritik yang jauh lebih bermutu.
Itu kritik yang bisa menghasilkan perbaikan.
Itu kritik yang lahir bukan dari sanubari yang mengandung pekat iri dengki serakah.
Senang Membandingkan Gubernur
Ada kebiasaan lain kita yang juga perlu dihentikan yaitu membanding-bandingkan kepala daerah seperti membandingkan klub sepak bola.
“Gubernur A mengirim sekian ton beras.”
“Gubernur B datang membawa bantuan.”
“Gubernur C memberikan uang.”
“Lalu Gubernur NTT apa?”
Pertanyaan itu sah dan tentu baik pula adanya.
Tetapi jawaban terhadap bencana tidak bisa dinilai hanya dari foto seseorang berdiri di depan tumpukan kardus bantuan.
Kita harus melihat konteks geografis, kebutuhan warga, jalur distribusi, stok yang tersedia, sumber anggaran, dan kecepatan respons.
Pemprov NTT sendiri pada 2026 telah menunjukkan perhatian terhadap ketersediaan bahan pokok dan stabilitas pasokan. Dalam pemantauan April 2026, pemerintah provinsi turun langsung mengecek harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, sementara pemerintah juga menyoroti tingginya ketergantungan NTT terhadap pasokan dari luar daerah.
Artinya, persoalan pangan bukan baru muncul ketika gempa terjadi.
Dan dalam penanganan bencana, gubernur juga sebelumnya menekankan pentingnya pemetaan warga terdampak secara rinci, bahkan sampai pendekatan by name by address.
Ini penting dicatat supaya publik tidak menilai sebuah kebijakan hanya dari satu kalimat yang beredar selama beberapa detik.
Negara memang harus hadir. Tetapi hadir tidak selalu berarti membagi kardus
Ada romantisme tertentu dalam cara kita memandang bantuan bencana.
Negara dianggap hadir kalau pejabat datang, kamera menyala, lalu bantuan dibagikan.
Padahal negara yang hadir bisa bekerja dalam banyak bentuk.
Menyediakan logistik.
Membuka akses distribusi.
Menjaga harga.
Memastikan toko tidak tutup.
Memanfaatkan stok yang sudah tersedia di daerah.
Menggerakkan pemerintah kabupaten.
Menghubungkan pedagang dengan pemerintah.
Dan, bila diperlukan, menjamin pembayaran barang yang lebih dahulu diberikan kepada warga.
Semua itu adalah bagian dari manajemen krisis.
Bahkan data BPBD NTT menunjukkan bahwa sepanjang 2026 hingga pembaruan Mei, NTT menghadapi banyak kejadian bencana, dengan ribuan rumah terdampak dan lebih dari 16 ribu orang mengungsi. (rilis Pusdalops BPBD Provinsi NTT pada akhir Mei 2026)
Dalam situasi seperti itu, pemerintah membutuhkan lebih dari sekadar satu model bantuan.
Pemerintah membutuhkan banyak tangan.
Dan toko-toko kecil di tengah masyarakat bisa menjadi salah satu tangan tersebut.
Tetapi Gubernur juga harus belajar satu hal.
Membela Gubernur NTT bukan berarti mengatakan semua ucapannya sempurna.
Tidak.
Justru seorang pemimpin publik termasuk Gubernur NTT harus menyadari bahwa kata-kata memiliki konsekuensi.
Istilah “kas bon” di tengah situasi bencana sangat mudah disalahpahami.
Bagi orang yang sedang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan sumber penghasilan, kata “utang” terdengar menyakitkan.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan konteksnya dengan bahasa yang lebih terang. Mungkin bukan oleh gubernur lagi, tetapi mulut Humas yang mestinya berperan. Membangun argumentasi. Meluruskan ini ke publik.
Perlu disadari oleh Gubernur NTT dan orang-orang di sekelilingnya, dalam kasus polemik “kas bon”, persoalan yang terlihat bukan hanya pada pilihan istilah gubernur, tetapi juga pada kekosongan komunikasi setelah pernyataan itu menjadi kontroversi.
Di sinilah fungsi Humas pemerintah dan juru bicara semestinya bekerja.
Ketika sebuah pernyataan gubernur mulai diperdebatkan, pemerintah tidak boleh membiarkan ruang publik diisi oleh tafsir pihak lain. Humas seharusnya segera menjelaskan apa konteks pernyataan tersebut, siapa yang dimaksud, bagaimana mekanismenya, siapa yang menanggung pembayaran, serta apakah warga terdampak benar-benar dibebani utang atau tidak.
Jika memang maksud gubernur adalah agar toko-toko di wilayah terdampak tetap melayani kebutuhan dasar warga sementara pemerintah menjamin pembayaran kepada pedagang, maka penjelasan itu seharusnya disampaikan secara cepat, sederhana, dan terbuka. Inilah yang semestinya menjadi pekerjaan Humas atau juru bicara gubernur.
Bukan sekadar mendokumentasikan kegiatan gubernur, mengirim foto kepada media, atau membuat siaran pers seremonial. Dalam situasi krisis, Humas harus menjadi penerjemah kebijakan pemerintah kepada publik sekaligus menjadi jembatan yang memastikan kebijakan tidak dipahami secara keliru.
Bukan sekadar “silakan kas bon”. Lalu biarkan narasi itu ditafsir liar publik.
Tetapi:
“Warga terdampak tidak dibebani utang. Kebutuhan pokok mereka dicatat dan pemerintah menjamin pembayaran kepada toko melalui mekanisme resmi.”
Penjelasan seperti itu jauh lebih aman.
Lebih manusiawi.
Lebih mudah dipahami.
Dan lebih sulit dipelintir.
Jangan hukum niat Melki Laka Lena dari potongan video
Kita boleh tidak suka kepada seorang gubernur.
Kita boleh mengkritik kebijakannya.
Kita bahkan boleh mengatakan bahwa komunikasinya buruk.
Itu semua bagian dari demokrasi. Dan sekali lagi itu sah dan baik pula adanya.
Tetapi ada perbedaan besar antara mengkritik kebijakan dan menghakimi niat seseorang.
Yang pertama membutuhkan argumentasi.
Yang kedua sering hanya membutuhkan emosi. Bahkan karena iri dengki serakah.
Persoalannya, media sosial membuat emosi jauh lebih cepat berjalan daripada akal sehat.
Satu potongan video bisa beredar ke ribuan orang sebelum konteknya sempat dijelaskan.
Satu kata bisa menjadi bahan olok-olok.
Dan seorang gubernur bisa dihukum di ruang publik sebelum kebijakannya benar-benar dipahami.
Di situlah kita harus berhenti sebentar.
Tarik napas.
Mungkin sambil seruput kopi, kita bertanya.
Apa sebenarnya maksud kebijakan itu?
Jika maksudnya adalah memastikan warga korban bencana tetap bisa makan ketika distribusi bantuan belum tiba, maka gagasan tersebut setidaknya layak dibahas secara serius.
Jika mekanismenya belum jelas, desak pemerintah memperjelas.
Jika pembayaran kepada toko belum memiliki kepastian, minta jaminan.
Jika ada kelemahan administrasi, kritik.
Tetapi jangan mengubah sebuah upaya mencari jalan keluar menjadi tuduhan bahwa pemerintah sedang menyuruh korban bencana berutang.
Itu tidak adil. Begitulah.
