Kupang, detakpasifik.com- Pemerintah pusat dikabarkan menyiapkan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk penanganan warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Informasi tersebut juga diterima Bonifasius Burhanus (Boni Burhanus), anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Gerindra. Ia menyambut positif kabar tersebut dan meminta pemerintah daerah memastikan bantuan nantinya diberikan berdasarkan data korban yang valid.
Kepada detakpasifik melalui sambungan telepon, Senin, 24 Agustus 2026, Bonifasius menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat atas perhatian terhadap masyarakat Manggarai yang terdampak gempa Flores.
“Tentu kita merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, terlebih khusus kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto yang memberikan perhatian terhadap korban gempa di wilayah Manggarai,” kata Bonifasius.
Menurutnya, Manggarai menjadi salah satu wilayah yng mengalami dampak cukup parah akibat gempa Flores. Karena itu, bantuan pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan pemulihan warga.
Namun, Bonifasius menekankan satu hal yang menurutnya tidak boleh diabaikan yaitu akurasi data penerima bantuan.
Bonifasius mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Mnggarai agar pemerintah daerah segera memastikan data keluarga yang benar-benar terdampak dan berhak menerima bantuan.
“Ya, saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati agar memiliki data yang valid dan benar agar jika bantuan pemerintah pusat itu telah masuk, penerima manfaatnya benar-benar tepat. Bukan karena faktor lainnya,” ujarnya.
Menurut Bonifasius, validasi data menjadi penting untuk mencegah bantuan salah sasaran. Terlebih jika anggaran yang dikabarkan mencapai Rp20 miliar tersebut benar-benar direalisasikan untuk masyarakat terdampak.
Tak hanya berkomunikasi dengan pemerintah daerah, Bonifasius juga meminta Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Manggarai ikut mengawal penggunaan anggaran tersebut.
“Saya juga sudah komunikasi dengan fraksi di kabupaten agar turut mengawal penggunaan anggaran ini,” katanya.
Pengawalan, kata dia, diperlukan agar anggaran yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat benar-benar digunakan untuk kepentingan korban gempa dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, informasi mengenai bantuan Rp20 miliar tersebut dalam keterangan Bonifasius masih berupa kabar yang ia terima. Karena itu, kepastian mengenai mekanisme, waktu penyaluran, serta bentuk penggunaan anggaran tersebut masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Juan Pesau)
