Oleh: R.B. Thundang
Warga NTT, Digital Strategist
Saya sudah cukup lama tidak menulis seperti dulu. Setelah dipikir-pikir, saya praktis mulai jarang menulis sejak NKRI punya presiden ke-8. Aneh juga, karena sebagai warga negara saya justru merasa ada banyak hal yang seharusnya dibicarakan. Masalahnya bukan saya tidak punya pendapat. Masalahnya saya sempat tidak tahu caranya.
Saya ingin mengkritik Presiden tanpa harus menghina Prabowo. Kalimat itu, saya kira, penting sekali di zaman ketika kritik sering dibajak jadi caci maki, dan dukungan sering turun derajat menjadi fanatisme murahan. Kita dipaksa memilih: ikut memuja, atau ikut mencerca. Padahal demokrasi tidak dibangun di atas dua pilihan sekerdil itu.
Saya tidak sedang takut pada intimidasi model pesta babi. Saya juga tidak sedang kebingungan total membaca langkah-langkah politik Prabowo, dari retret kabinet sampai Makan Bergizi Gratis. Saya hanya sadar satu hal: bahkan di menu yang tidak pedas pun, jejak biji cabe sering tetap tertinggal. Ada aftertaste. Ada sisa rasa. Ada residu kuasa yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Maka saya mau mencoba cara yang lebih waras: jangan mulai dari menyukai atau membenci orangnya. Mulailah dari kebijakannya.
Dan, setelah saya lihat beberapa bulan pertama arah pemerintahan ini, saya sampai pada satu kesimpulan: yang terasa paling bermasalah dari sejumlah kebijakan Prabowo bukan semata niatnya, tetapi urutan pikirnya. Negara ini seperti mau tampil duluan sebelum siap bekerja. Mau berlari duluan sebelum belajar bernapas dengan benar. Itu yang saya sebut sebagai salah urutan negara.
Bukan Semua Niat Baik Akan Menjadi Kebijakan Baik
Ini yang sering luput dalam percakapan publik kita. Banyak kebijakan gagal bukan karena pelakunya jahat, tetapi karena mereka terlalu percaya bahwa niat baik sudah cukup. Padahal negara bukan niat baik yang diberi podium.
Negara adalah organisasi kapasitas. Ia hidup dari data yang akurat, rantai pasok yang waras, birokrasi yang disiplin, pembiayaan yang sehat, koordinasi yang jelas, dan kemampuan mengoreksi diri ketika desain awalnya keliru.
Dalam bahasa kebijakan publik, ini sering disebut problem antara ambisi programatik dan kapasitas implementasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana: ide boleh besar, tapi dapurnya harus siap. Kalau tidak, yang lahir bukan kebijakan yang menyelamatkan, melainkan kebijakan yang dipentaskan.
Dari sekian kebijakan awal Prabowo, setidaknya ada empat yang paling sering memicu kritik publik dan paling terasa resonansinya sampai ke daerah seperti NTT: Makan Bergizi Gratis, PPN 12 persen, efisiensi anggaran, dan gaya pengelolaan kabinet yang gemuk plus retret-retret itu.
Empat kebijakan ini tidak identik. Sifatnya berbeda. Tujuannya juga berbeda. Tapi ada satu benang merah yang mengikat semuanya: niat besar, kapasitas gamang.
Kebijakan Pertama: Makan Bergizi Gratis, atau Negara yang Terlalu Cepat Menjadi Dapur
Mari mulai dari yang paling gampang memancing simpati: Makan Bergizi Gratis. Secara moral, sulit menolak gagasan ini. Anak-anak makan lebih baik. Gizi diperhatikan. Masa depan generasi dibela. Dalam negeri dengan masalah stunting, ketimpangan pangan, dan kualitas makan keluarga yang masih timpang, MBG terdengar seperti jawaban yang baik. Masalahnya, kebijakan publik tidak berhenti pada moral intention.
Ia baru mulai dari sana. Program makan sekolah atau school feeding di banyak negara bisa berhasil jika tiga hal dipenuhi: data sasaran yang rapi, logistik yang stabil, dan ekosistem pendukung yang cukup, mulai dari air bersih, dapur, pengawasan mutu, keamanan pangan, hingga skema pengadaan yang tidak membuka terlalu banyak lubang kebocoran. Kalau salah satu saja rapuh, program yang terlihat mulia di televisi bisa berubah menjadi sumber masalah baru di lapangan.
Dan di sini NTT memberi kita cermin yang jujur. Di provinsi seperti NTT, banyak sekolah masih berhadapan dengan masalah yang sangat elementer: sanitasi, akses air, jarak distribusi, kualitas jalan, ketersediaan bahan pangan yang stabil, sampai kapasitas pengawasan lokal. Dalam konteks seperti itu, program makan gratis yang dipaksa terlalu cepat berisiko menjadi kebijakan yang lebih sibuk membuktikan simbol dibanding menuntaskan fungsi. Artinya saya menolak MBG? Tidak.
Yang saya pertanyakan adalah urutannya. Seharusnya negara membenahi dulu infrastruktur dasarnya, menguji modelnya lewat pilot yang ketat, membangun rantai pasok lokal yang masuk akal, lalu memperluas dengan disiplin. Bukan sebaliknya: memperluas dulu, lalu berharap mesin birokrasi dan logistik akan belajar sambil berlari.
Yang paling berbahaya dari kebijakan seperti ini bukan niatnya. Yang paling berbahaya adalah ketika program yang sangat moral itu membuat kritik tampak seperti ketidakpedulian pada anak. Padahal justru karena kita peduli, kita berhak bertanya: apakah dapurnya sungguh siap?
Kebijakan Kedua: PPN 12 Persen, atau Negara yang Memungut Sebelum Meyakinkan
Kebijakan kedua lebih teknis, dan karena itu sering dibicarakan dengan bahasa dingin: PPN 12 persen. Memang benar, landasan hukumnya lahir dari desain fiskal sebelumnya. Tapi kepemimpinan selalu diuji bukan hanya oleh kebijakan yang ia lahirkan, melainkan juga oleh kebijakan yang ia pilih untuk dijalankan, dikoreksi, atau ditunda. Presiden tidak bisa terus-menerus berlindung di balik kalimat warisan.
Di atas kertas, kenaikan PPN bisa dibenarkan dengan argumen penerimaan negara. Negara butuh uang. Belanja publik besar. Program sosial banyak. Kewajiban fiskal harus dijaga. Semua itu masuk akal.
Tetapi, pajak konsumsi selalu punya satu problem lama: ia tampak netral di atas meja teknokrat, tetapi terasa timpang di dompet rakyat. Orang kaya dan orang pas-pasan memang sama-sama membayar PPN saat membeli barang kena pajak. Tapi beban psikologis dan beban riilnya berbeda. Yang satu menggeser sebagian kenyamanan. Yang lain menggeser ruang bernapas. Di NTT, ini lebih terasa lagi.
Kita bicara tentang wilayah yang ongkos distribusinya masih tinggi, daya beli masyarakatnya tidak setebal kota-kota besar, dan struktur ekonominya masih sangat sensitif terhadap kenaikan harga barang sehari-hari. Dalam kondisi seperti itu, menaikkan pajak konsumsi meskipun dibungkus bahasa teknis, mudah dibaca sebagai negara yang terlalu cepat memungut sebelum sungguh-sungguh meyakinkan rakyat bahwa pungutan itu akan kembali dalam bentuk layanan yang lebih baik. Inilah sisi lain yang sering tidak dibahas: pajak bukan sekadar alat fiskal. Pajak juga soal kepercayaan.
Rakyat lebih rela membayar ketika merasa negara bekerja. Masalahnya, saat negara belum sepenuhnya meyakinkan pada mutu layanan publik, efisiensi birokrasi, dan fairness anggaran, kenaikan pajak terasa bukan sebagai gotong royong fiskal, melainkan sebagai koreksi yang datang ke pihak paling bawah lebih dulu. Dalam bahasa yang lebih keras: negara mudah sekali menjadi berani kepada warga, tetapi sering terlalu hati-hati kepada pemborosan yang dipeliharanya sendiri.
Kebijakan Ketiga: Efisiensi Anggaran, atau Parang yang Dipakai sebagai Pisau Bedah
Kata “efisiensi” nyaris selalu terdengar suci. Ia seolah tidak mungkin dibantah. Siapa yang mau membela pemborosan? Tapi justru karena terdengar suci, kata ini berbahaya kalau tidak diawasi.
Efisiensi yang sehat itu seperti operasi: tahu bagian mana yang lemak, mana yang otot, mana yang organ vital. Efisiensi yang serampangan cuma tahu satu hal: potong. Dan republik ini terlalu sering memakai parang untuk pekerjaan yang seharusnya memakai pisau bedah.
Saya tidak menolak efisiensi anggaran. Negara kita memang penuh belanja seremoni, perjalanan yang tidak perlu, proyek titipan, pengulangan rapat, dan birokrasi yang terlalu gemuk. Tapi pemangkasan yang dilakukan tanpa peta risiko bisa menimbulkan akibat yang justru anti-efisien: koordinasi buruk, layanan terganggu, pendampingan teknis berhenti, dan keputusan publik dibuat dari meja tanpa pijakan lapangan.
Bagi NTT, isu ini sangat penting. Di Jakarta, orang bisa dengan enteng bilang: rapat saja daring, kunjungan lapangan kurangi, perjalanan dinas pangkas. Terdengar modern. Terdengar hemat. Tapi di wilayah yang konektivitas digitalnya belum rata, yang jarak antarlayanan masih mahal, yang akses ke desa-desa tidak selalu bisa diganti Zoom, pemotongan seperti ini bisa melukai fungsi negara di garis depan.
Yang jauh di NTT itu bukan cuma kilometer. Kadang yang jauh itu dokter. Yang jauh itu guru. Yang jauh itu data yang benar. Yang jauh itu keputusan yang tepat waktu.
Kalau pemotongan anggaran dilakukan tanpa sensitivitas wilayah, maka efisiensi berubah menjadi ilusi perkotaan yang dibayar mahal oleh daerah. Ia tampak rapi di dashboard, tapi berantakan di lapangan. Dan, ini soal serius: negara bisa terlihat hemat di pusat sambil diam-diam menjadi mahal bagi warga di pinggir.
Kebijakan Keempat: Kabinet Gemuk, Retret, dan Politik Koreografi
Lalu ada satu hal yang sejak awal terasa lebih simbolik tapi tidak boleh diremehkan: kabinet yang gemuk dan retret-retret itu. Saya tahu, politik Indonesia bukan taman Zen. Ia pasar besar. Koalisi harus dijaga. Faksi harus ditenangkan. Orang-orang harus diberi ruang. Dalam sistem presidensial yang praktiknya terus dinegosiasikan dengan logika koalisi parlementer, kabinet memang sering menjadi alat stabilisasi politik. Tapi kabinet yang terlalu gemuk punya biaya koordinasi yang juga gemuk.
Semakin banyak aktor, semakin banyak ego, semakin banyak tumpang tindih, semakin banyak kalimat “itu bukan kewenangan saya”, dan semakin besar kebutuhan akan panggung-panggung simbolik untuk memperlihatkan seolah semua kompak.
Retret kabinet, dalam batas tertentu, mungkin bisa dibaca sebagai upaya membangun chemistry dan disiplin. Tetapi chemistry bukan governance. Foto kebersamaan bukan arsitektur koordinasi. Latihan kekompakan tidak otomatis menghasilkan kejelasan kewenangan.
Yang dibutuhkan negara bukan semata kabinet yang tampak satu frame. Yang dibutuhkan negara adalah kabinet yang tahu siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, dan siapa harus turun tangan ketika satu kebijakan mulai patah di lapangan.
Di titik ini, retret menjadi simbol dari problem yang lebih besar: kecenderungan mengurus persepsi kekompakan sebelum memastikan mesin kebijakan sungguh sinkron. Negara, sekali lagi, bukan panggung motivasi. Ia dapur besar. Kalau resepnya kabur, yang gosong bukan pidato, tapi hidup orang.
Sisi Lain yang Perlu Diakui: Kebijakan-Kebijakan Itu Tidak Lahir dari Kekosongan
Agar kritik tidak jatuh menjadi umpatan, kita juga harus jujur mengakui sisi lain. MBG lahir dari kebutuhan riil soal gizi dan masa depan anak. PPN 12 persen lahir dari kebutuhan fiskal negara.
Efisiensi anggaran lahir dari kejengahan publik pada pemborosan birokrasi. Kabinet besar lahir dari kebutuhan menjaga stabilitas politik. Jadi, ini bukan tulisan yang bilang semua kebijakan itu lahir dari kebodohan. Tidak. Mereka lahir dari logika. Hanya saja, logika itu kemudian patah ketika tidak diimbangi urutan, kapasitas, dan sensitivitas sosial. Itulah inti kritik saya.
Yang fatal bukan sekadar kebijakannya. Yang fatal adalah salah urutan negara: tampil dulu, siap belakangan; umumkan dulu, tata dapur kemudian; pungut dulu, yakinkan nanti; kompak di panggung dulu, koordinasi di belakang urusan belakangan.
NTT Sebagai Cermin, Bukan Catatan Kaki
Kenapa saya sengaja menulis ini untuk pembaca NTT? Karena daerah seperti NTT terlalu sering diperlakukan sebagai lampiran dari keputusan pusat. Padahal justru di daerah seperti inilah kualitas sebuah kebijakan cepat terlihat. Di Jakarta, banyak masalah masih bisa ditutup oleh infrastruktur.
Di NTT, kebijakan yang salah desain akan lebih cepat kelihatan tulangnya. MBG tanpa kesiapan logistik terasa lebih berat di wilayah jauh. PPN 12 persen lebih menggigit di wilayah dengan daya beli rapuh. Efisiensi anggaran lebih berbahaya di wilayah dengan akses layanan yang belum padat.
Kabinet gemuk dan koordinasi kabur lebih cepat berakibat di daerah yang bergantung pada kejelasan rantai kebijakan. Itu sebabnya NTT bukan catatan kaki. NTT adalah alat uji.
Harapan yang Tidak Naif
Masih adakah harapan? Ada. Tapi harapan yang waras, bukan harapan yang mabuk. Harapan itu ada kalau Prabowo bersedia membuktikan bahwa kekuatan politik tidak harus berarti keras kepala administratif. Bahwa seorang presiden bisa tetap tegas sambil mengoreksi kebijakannya sendiri. Bahwa revisi bukan tanda lemah, tetapi tanda tahu diri. Empat hal ini, misalnya, masih mungkin dibenahi:
Pertama, MBG harus dibangun dari pilot yang jujur, pengadaan yang transparan, dan rantai pasok lokal yang realistis—bukan dari gegap gempita nasional semata.
Kedua, kebijakan pajak harus dibaca ulang dengan sensitivitas daya beli dan trust publik, terutama bagi wilayah dengan struktur ekonomi yang rapuh.
Ketiga, efisiensi anggaran harus membedakan lemak dari organ. Potong pemborosan, lindungi fungsi dasar.
Keempat, kabinet harus dibuktikan melalui koordinasi yang membosankan tapi efektif. Bukan koreografi yang fotogenik.
Prabowo, bagi saya, adalah figur yang sulit dibaca dengan kategori sederhana. Every saint has a past and every sinner has a future. Dan mungkin, pada dirinya, dua kalimat itu bertubrukan sekaligus. Justru karena itu, kritik terhadapnya harus lebih teliti, bukan lebih kasar.
Kita tidak perlu menghina untuk menyebut sebuah kebijakan keliru. Kita hanya perlu cukup jujur untuk bilang: ini tidak beres, ini salah urutan, dan ini harus dibetulkan sebelum rakyat dipaksa menelan pedas yang bahkan tidak mereka pesan.*
