Melki Tak Sekadar Omon-omon, Satu Hal Ini Bukti Kuatnya Jaringan ke Pusat

Melki Laka Lena (foto: seputarntt)

Catatan Juan Pesau

Kementerian UMKM dan pemerintah NTT baru saja melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) penyaluran kredit kepada Bank NTT. Bank NTT kembali mendapatkan mandat penyaluran dana KUR dari pemerintah pusat setelah jedah selama 6 tahun karena masalah kredit.

Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai penyalur KUR, berlangsung pada Selasa, 28 April 2026, dalam agenda Sosialisasi dan Akad Massal KUR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Labuan Bajo.

Selama enam tahun, Bank NTT seperti anak yang kehilangan kepercayaan orang tua. Mandat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dicabut akibat persoalan klasik, kredit macet. Luka lama itu membuat bank kebanggaan daerah ini terpinggirkan dari skema pembiayaan strategis nasional. Enam tahun bukan waktu yang singkat. Banyak yang mulai percaya, kepercayaan itu sulit kembali.

Namun, di panggung kota super premium, Labuan Bajo kemarin membantah pesimisme itu.

READ  Bank NTT Perkuat Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur

Di balik kembalinya mandat KUR senilai Rp350 miliar untuk tahun 2026, ada satu nama yang sulit diabaikan. Dia adalah Gubernur NTT, Melki Laka Lena. Selama ini, Melki kerap menyebut dirinya memiliki jejaring kuat di pusat. Sebagian orang mungkin menganggap itu sekadar retorika politik atau omon-omon, kata orang Kupang. Tetapi peristiwa di Labuan Bajo itu memberi keyakinan lain bahwa klaim itu punya dasar.

Saat belum genap setahun menjabat, Melki tidak memilih jalan aman. Ia “berburu” ke pusat kekuasaan. Dari satu kementerian ke kementerian lain, dari satu ruang lobi ke ruang lobi berikutnya. Salah satu fokusnya adalah mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat kepada Bank NTT.

Upaya itu tidak berdiri sendiri. Melki tahu, lobi tanpa pembenahan internal hanya akan menjadi basa-basi. Maka, pada November tahun lalu, ia mendorong restrukturisasi manajemen Bank NTT. Direksi didorong bekerja lebih disiplin, lebih profesional. Targetnya jelas: menurunkan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang selama ini menjadi momok.

READ  Defisit Perdagangan NTT Tembus Rp51 Triliun per Tahun, Gubernur Dorong Transformasi Ekonomi Produktif

Di sinilah letak perbedaan antara janji dan kerja nyata. Lobi politik berjalan beriringan dengan pembenahan teknokratis. Hasilnya mulai terlihat. Kepercayaan yang sempat hilang, kini perlahan kembali.

Kehadiran langsung Menteri UMKM dalam agenda sosialisasi dan akad massal KUR di Labuan Bajo itu bukan sekadar formalitas. Tetapi sinyal politik sekaligus administratif bahwa pemerintah pusat kembali membuka pintu bagi NTT. Dan pintu itu tidak terbuka begitu saja. Pintu itu diketuk, bahkan mungkin didorong dan disepak, dengan kerja keras dan jaringan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira, Willy Mustari Adam, melihat ini sebagai angin segar. Menurutnya, kembalinya jatah KUR setelah jeda enam tahun adalah bukti konkret peran gubernur sebagai pemegang saham pengendali.

Namun, euforia ini tidak boleh membuat lengah. Willy mengingatkan, sejarah buruk tidak boleh terulang. Kredit harus disalurkan secara profesional, bukan berdasarkan kedekatan keluarga, balas jasa politik, atau relasi personal. KUR, katanya, bukan sekadar instrumen mencari keuntungan, tetapi alat pemberdayaan ekonomi rakyat.

READ  OJK Umumkan Hasil Fit and Proper Test, Tiga Calon Direksi Bank NTT Direkomendasikan

Pesan ini penting. Sebab keberhasilan mendapatkan kembali kepercayaan adalah satu hal, tetapi menjaga kepercayaan itu adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit.

Di titik ini, Gubernur Melki Laka Lena kembali ditantang. Melki Laka Lena tidak hanya diuji pada kemampuan membuka akses ke pusat, tetapi juga pada konsistensinya mengawal tata kelola di daerah. Apakah Bank NTT benar-benar akan berubah menjadi lembaga yang sehat, kredibel, dan berpihak pada UMKM? Ataukah akan kembali terjebak dalam pola lama?

Peristiwa di panggung Kota super premium, Labuan Bajo menjadi sebuah bukti bahwa jaringan politik, jika digunakan dengan tepat dan disertai kerja nyata, bisa menghasilkan sesuatu yang konkret. Bukan sekadar narasi.

Dan untuk saat ini, setidaknya dalam satu hal, Melki telah menjawab keraguan publik. Ia tidak sekadar omon-omon. Begitulah!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *