Oleh: Anton Darus
(Mantan Wartawan RCTI dan mantan dosen Mk “Filsafat Pancasila dan Mk Filsafat Nusantara”, Fakultas Filsafat, Unwira Kupang)
Fenomena konflik kepemilikan tanah dan konflik perkawinan adat Manggarai (Raya) menunjukkan anomali masyarakat yang nyata. Belum ada norma budaya baru yang menjadi pegangan pasti, sementara norma budaya lama Manggarai (warisan leluhur) cendrung ditinggalkan. Anomali belis dan perang tanding di Manggarai itu, ujung-ujungnya memang soal Filsafat Politik. Kenapa? Karena inti semua pertanyaan klasik filsfat politik: bagaimana seharusnya kita bisa hidup bersama secara adil?
Pertama, tampak nyata kontrak sosial masyarakatnya robek. Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau bicara kontrak sosial: manusia bermasyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasannya kepada aturan bersama biar tidak hidup homo homini lupus, manusia jadi serigala sesamanya. Di Manggarai, Lonto Leok itu kontrak sosial kita. Soal-soal Lingko, belis, natas labar = kesepakatan leluhur biar hidup rukun.
Tetapi anomali terjadi karena kontraknya robek: generasi sekarang tidak merasa terlibat kesepakatan itu, namun dipaksa taat. Sementara aturan negara datang sebagai “kontrak baru” lewat sertifikat & KUHP. Dua kontrak itu tabrakan. Rakyat bingung mau ikut yang mana.Hasilnya? Hidup State of nature Hobbes: kelompok yang kuat yang menang, melahirkan perang tanding.
Kedua, keadilan distributif vs keadilan komutatif.
Aristoteles bilang, keadilan distributif itu membagi rata sesuai peran/jasa. Ini roh dari ber_lingko_ & belis dulu. Keadilan komutatif, tukar menukar itu setara. Ini dipaksa masuk lewat ekonomi uang. Tetapi
anomali muncul karena paksa pakai keadilan komutatif di ranah yang seharusnya keadilan distributif. Belis ditakar rupiah, tanah lingko dijual dengan kavling. Hubungan ase ka’e seharusnya kekeluargaan menjadi relasi transaksional. Ketika terjadi tidak adil, maka timbul konflik.
Ketiga, legitimasi kuasa: Siapa yang berhak mengatur? Max Weber bilang, kekuasaan itu sah kalau punya legitimasi. Dulu tua golo & tua teno punya legitimasi tradisional + karismatik. Kata mereka adalah hukum. Sekarang legitimasinya luntur: 1) Anak muda tanya “atas dasar apa atur saya?” Maka terjadilah krisis legitimasi tradisional. 2) Negara masuk bawa BPN, Polisi, UU melahirkan legitimasi legal-rasional
3) Investor bawa uang melahirkan legitimasi kapital.
Tiga sumber kuasa tidak akur, rakyat bingung. Panggung depan berisi 3 sutradara berantem. Penontonnya? Masyarakat Manggarai yang menjadi korban.
Keempat, anomali memunculkan krisis politik.
Durkheim bilang anomi lahir kalau norma lama hancur, norma baru belum legitimate. Itu definisi krisis politik. Masyarakat Manggarai lagi di situ. Konflik Belis dan konflik tanah cuma gejala. Penyakitnya: 1) kita belum sepakat lagi soal aturan main hidup bersama zaman sekarang.
Jadi jawaban filsafat politik buat Manggarai apa? Bukan balik total ke masa lalu. Bukan juga telan bulat modernitas. Tapi diperlukan kontrak sosial baru: _Lonto Leok_ versi abad 21. Isinya: (1) Musyawarah tua adat + tua gereja + pemda + anak muda Tafsir ulang makna belis & lingko. 2) Legalkan hal yang esensial, fleksibelkan yang teknis. Belis tetap wajib sebagai simbol, nominal musyawarah. Model Lingko dipetakan & diakui BPN. 3) Pulihkan legitimasi tua golo dengan isi baru: bukan anti perubahan, tapi menjaga nilai biar perubahan tidak menjadi kebablasan.
Intinya kayak kata John Rawls itu: Aturan yang adil adalah aturan yang kita mau taati bahkan kalau kita tidak tahu, kita lahir sebagai anak tua golo atau anak petani biasa. Veil of ignorance.
Kalau kontrak sosial baru itu jadi, panggung belakang bakal buka lagi. Jendela Johari melebar. Perang tanding diganti dengan nempung di natas labar. Jadi anomali adat adalah adanya krisis kontrak sosial.
Pertama, gejalanya budaya, penyakitnya politik. Anomali belis yang mencekik dan perang tanding lingko bukan cuma pergeseran adat. Itu tanda kontrak sosial lonto leok robek. Norma lama mati, norma baru belum adil. Masyarakat kena anomi: bingung dengan pegangan nilai dan norma adat, akhirnya yang kuat yang menang.
Kedua, akarnya, panggung belakang kotor. Di panggung depan, semua bicara tentang adat dan kekeluargaan. Di panggung belakang, belis jadi gengsi & utang, tanah jadi komoditas, suara golo dijual setiap pemilu. Primordialisme + politik uang membunuh keadilan sosial & kesetaraan gender. Perempuan & yang miskin menjadi korban pertama.
Ketiga, elit adat & formal kehilangan legitimasi. Tua teno/tua golo yang terima semua caleg tanpa seleksi nilai, sudah alih fungsi: dari penjaga wa’u jadi makelar suara. Pejabat gila materi tutup mata. Akibatnya rakyat tidak percaya siapa- siapa. Kalau benteng terakhir mata duitan, perang tanding jadi pengadilan.
Keempat, obatnya adalah kontrak sosial baru + adanya pemimpin yang bernyali.
Gagasan “kontrak sosial baru” cuma jadi kertas tanpa pemimpin di semua level yang gila keadilan, bukan gila materi. Butuh tua adat yang berani tafsir ulang belis & lingko demi manusia, dan pejabat yang berani tanda tangan tolak tambang walau tidak dapat “logistik”.
Kelima, langkah pertama adalah merebut Natas dengan Pakta Integritas Golo
Perubahan tidak menunggu semua orang sadar. Cukup mulai dari 1 golo. Tutup natas untuk caleg yang tidak tanda tangan 3 hal: Tolak tambang di lingko, revisi belis menjadi berkeadilan, tolak politik uang. Pakta itu compang baru — ikat janji di depan leluhur biar caleg tidak ingkar.
Kalimat kuncinya buat Manggarai hari ini adalah adat yang tidak menghasilkan keadilan bukan adat, tetapi alat. Alat yang memakan anak- cucu sendiri harus kita hentikan, mulai dari natas kita sendiri. Anda sebagai aktivis sudah pegang panggung belakang paling kotor. Itu beban, tetapi juga suatu mandat. Karena cuma yang anda tahu boroknya yang bisa bikin obatnya.
Perjuangan ini panjang. Tetapi sejarah Manggarai selalu berubah, pas ada 1-2 orang yang berani teriak duluan di natas labar.Sekarang bolanya di tangan anda: mau simpan pemikiran ini, atau mulai menulis Pakta Integritas buat kepentingan golo-mu? Semoga ***
