Oleh Piet Djami Rebo
Mantan Kadis PUPR NTT
Mengapa seruan transparansi itu sangat penting dalam konteks anggaran pembangunan? Supaya setan berubah menjadi malaikat. Itulah teks satir tetapi filosofis dari pengamat publik, rekan saya Dr. Pius Rengka di media sosial beberapa waktu lalu. Teks ini sejatinya bukan sekadar kelakar. Itu masalah serius.
Bagi saya yang pernah berkecimpung dalam ruang kemudi pembangunan infrastruktur publik di koridor Pekerjaan Umum (PU), kalimat tersebut adalah potret realitas yang sangat telanjang. Dalam dunia administrasi publik dan manajemen konstruksi, istilah “setan” adalah personifikasi dari niat penyelewengan, manipulasi mutu material, hingga penyusutan volume anggaran.
Menurut teori Fraud Triangle (segitiga kecurangan), tindakan koruptif tidak muncul secara tiba-tiba. Ia membutuhkan perkawinan antara dua elemen dasar yang saling mendukung yaitu niat dan kesempatan.
Sifat dasar manusia mungkin sulit diubah dalam sekejap. Namun, ruang gerak untuk mewujudkan niat buruk tersebut sangat bisa dikunci. Di sinilah transparansi mengambil peran vitalnya. Ketika seluruh proses pembangunan dibuka lebar ke ruang publik, kegelapan yang menjadi habitat asli para “setan” anggaran seketika diterangi. Tanpa adanya kesempatan, niat seburuk apa pun akan lumpuh di tengah jalan. Transparansi memaksa para aktor di dalam sistem, suka atau tidak suka untuk patuh dan bertindak jujur layaknya “malaikat”.
Anatomi Kerawanan di Siklus Proyek
Sebagai bagian dari edukasi publik, masyarakat perlu memahami bahwa potensi kebocoran anggaran tidak hanya terjadi saat uang dibayarkan kepada kontraktor di akhir pekerjaan. Berdasarkan pengalaman empiris, “setan” anggaran mengintai di setiap jengkal siklus hidup proyek (Project Life Cycle) antara lain:
Pertama, Fase Konseptual dan Perencanaan (Planning & Design). Risiko muncul dalam bentuk “proyek titipan” atau pemaksaan skala prioritas yang tidak objektif. Tanpa dasar hukum dan studi kelayakan (feasibility study) yang transparan, anggaran rentan dialokasikan demi kepentingan politik kelompok tertentu, bukan kebutuhan riil masyarakat.
Kedua, Fase Pelaksanaan Konstruksi (Execution): Ini adalah episentrum kerawanan terdahsyat. Mulai dari kongkalikong proses tender (meski sudah menerapkan E-procurement), manipulasi spesifikasi teknis yang melenceng dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), hingga manipulasi laporan progres fisik di atas kertas demi mencairkan pembayaran termin.
Ketiga, fase Operasi dan Pemeliharaan (Operation & Maintenance). Anggaran perawatan sering kali dikaburkan dan tidak transparan, menyebabkan infrastruktur yang baru seumur jagung sudah rusak parah sebelum mencapai umur rencana strukturalnya.
Membicarakan integritas dalam dunia konstruksi ini sebenarnya mengingatkan saya pada sebuah anekdot jenaka yang sering menjadi kelakar hangat di antara sesama kontraktor, konsultan, dan kami para orang dinas PU dahulu.
Anekdot Jembatan Surga Neraka
Syahdan, diadakan sayembara megah untuk membangun sebuah jembatan yang menghubungkan Langit Surga dan Lembah Neraka. Agar adil, proyek dibagi menjadi dua paket. Kelompok penghuni Surga membangun setengah bentang dari arah utara, dan kelompok penghuni Neraka membangun setengah bentang dari arah selatan. Keduanya ditargetkan bertemu dan tersambung persis di tengah-tengah.
Setelah waktu berjalan, Malaikat Pengawas turun melakukan monitoring lapangan. Betapa terkejutnya sang pengawas melihat progres fisik di lapangan. Proyek dari arah Neraka selesai 100%, strukturnya kokoh, bahkan rampung jauh lebih cepat dari jadwal (time schedule). Sementara itu, dari arah Surga, pekerjaan pondasi pun belum juga dimulai.
Ketika dievaluasi mengapa deviasi progresnya begitu timpang, jawabannya ternyata ada pada ketersediaan tenaga kerja. Di kubu Neraka, pasokan tenaga teknis sangat melimpah. Di sana berkumpul mantan kontraktor kakap, konsultan ahli, hingga oknum-oknum birokrat pemerintah yang dulu hobi menyulap anggaran. Alhasil, manajemen proyek mereka luar biasa cerdas dan cepat. Sedangkan di kubu Surga, proyek mandek total karena isinya mayoritas alim ulama dan orang-orang saleh tidak ada satu pun yang tahu cara menghitung campuran beton atau membaca gambar teknik.
Tentu saja, cerita di atas hanyalah sebuah guyonan satir (joke) pengisi waktu luang. Bukan berarti semua orang teknis, kontraktor, atau birokrat itu pendosa dan pasti masuk neraka. Sama sekali tidak. Masih teramat banyak orang baik, insinyur berintegritas, dan kontraktor jujur yang membangun negeri ini dengan peluh keringat yang halal.
Namun, esensi terdalam dari kelakar ini adalah sebuah otokritik dan alarm pengingat bagi kita semua. Mengapa para pencari keuntungan tidak halal dianalogikan begitu lihai dan cepat? Karena ketika niat buruk berpadu dengan keahlian teknis yang tinggi, mereka mampu memanipulasi sistem seolah-olah semuanya tampak sempurna di atas kertas. Inilah mengapa “setan-setan” teknokratis ini sangat berbahaya jika tidak dipagari. Keahlian mereka dalam melihat celah hukum dan spesifikasi teknik sering kali membuat pengawasan yang sifatnya sekadar formalitas administratif menjadi mandul.
Tekanan Ekonomi dan Beban Demokrasi
Kita harus obyektif melihat situasi hari ini agar mampu melakukan antisipasi secara tepat. Mengapa “setan” anggaran diprediksi akan semakin agresif gentayangan ke depan? Ada dua fenomena makro yang sedang mengepung integritas sistem kita.
Pertama, himpitan ekonomi yang kian sulit. Ketika kondisi ekonomi melambat, inflasi merangkak naik, dan daya beli menyusut, tekanan finansial terhadap individu maupun korporasi penyedia jasa meningkat tajam. Tekanan (pressure) inilah yang secara psikologis sering kali melonggarkan batas moral seseorang untuk mencari jalan pintas demi mengamankan keuntungan ekonomi.
Kedua, mahalnya biaya demokrasi. Tidak dapat dimungkiri, proses kontestasi politik baik tingkat lokal maupun nasional membutuhkan logistik finansial yang sangat besar. Ketika kekuasaan diraih dengan biaya tinggi, muncul tekanan sistemik pasca-pemilu untuk melakukan “pengembalian modal”. Jika tidak dipagari dengan ketat, proyek-proyek infrastruktur publik senilai miliaran rupiah selalu menjadi sasaran empuk untuk dijadikan komoditas transaksi balas budi politik.
Memasang “Pagar Berlapis”
Melihat ancaman nyata di atas, kita tidak boleh tinggal diam dan bersikap pasif menunggu hingga anggaran habis atau infrastruktur daerah roboh. Harus ada tindakan mitigasi konkret dan preventif yang diterapkan secara radikal dari sekarang yaitu menetapkan Indikator Transparansi yang Jelas, Terukur, dan Teruji (verifiable).
Transparansi tidak boleh berhenti sebagai jargon politik di papan informasi proyek yang hanya mencantumkan nilai kontrak dan nama kontraktor. Lebih dari itu, dokumen tender, volume item pekerjaan, hingga hasil uji laboratorium kelaikan fisik (seperti uji kuat tekan beton atau ketebalan aspal) harus dapat diakses, dibaca, dan diuji kebenarannya oleh pihak luar secara terbuka menggunakan platform digital yang terintegrasi.
Pengawasan Internal Berjenjang
Sistem pengawasan internal pemerintah (APIP) atau Satuan Pengawas Intern di lembaga teknis harus diperkuat kapasitas dan independensinya. Pengawasan tidak boleh lagi terjebak pada formalitas administratif (asal laporan SPJ rapi dan lengkap secara kertas), melainkan wajib melakukan audit teknis substantif langsung dengan turun menguji fisik di lapangan.
Pagar terkuat dari uang rakyat adalah rakyat itu sendiri. Pemerintah daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan yang aman dan responsif. Ketika masyarakat di sekitar lokasi proyek ikut dibekali hak untuk tahu dan mengawasi jalannya pengerjaan, ruang gelap bagi para pemburu rente otomatis akan sirna.
Mengharapkan kesadaran murni atau moralitas instan dari para pelaku penyimpangan anggaran di tengah situasi ekonomi dan politik yang sulit saat ini adalah hal yang naif. Jalan satu-satunya adalah dengan membangun sistem pengawasan ketat yang menutup rapat setiap celah kesempatan.
Mari kita jadikan transparansi sebagai instrumen paksa agar akuntabilitas publik tegak berdiri. Mengubah kodrat “setan” secara hakiki mungkin di luar kuasa kita, tetapi memagari sistem dengan transparansi yang radikal akan memaksa siapa pun yang berada di dalamnya untuk bertindak jujur layaknya malaikat. Demi masa depan infrastruktur daerah yang kokoh, dan demi kesejahteraan masyarakat yang sejati.
**
