Laporan Pius Rengka (Wartawan detakpasifik.com)
Terus terang, saya beruntung. Bagaimana tidak! Sebagai jurnalis, saya menyaksikan dari dekat bagaimana wajah rakyat yang ditimpa derita di 6 kabupaten terdampak bencana gempa, 15 Agustus 2026. Saya menyaksikan, bagaimana pula pendekatan kemanusiaan yang dilakukan para pihak terhadap para korban.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Bunda Julie Sutrisno Laiskodat, untuk menyebut satu di antaranya, terlibat nun jauh dalam pembebasan manusia Flores dari himpitan derita dadakan menyusul bencana itu. Ia prihatin. Ia berpihak. Bunda Julie ikut menderita.
Dua hari setelah gempa menerpa sebagian besar pesisir utara dan tengah Flores, saya diajak mengikuti rombongan Bunda Julie Sutrisno Laikodat. Rombongan itu terbilang besar.
Anggota rombongan antara lain, Ketua Fraksi DPR RI Partai NasDem, Dr. Viktor B. Laiskodat, mantan Gubernur NTT 2018-2023, mantan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, mantan anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Thomas Tiba, dan Drs. Flory Mekeng, mantan Kepala BPBD NTT, serta empat jurnalis CNN dan Metro TV dari Jakarta.
Gempa Flores M7,7 pada 15 Agustus 2026 menarik ditulis bukan saja ditulis dari perspektif kebencanaan semata-mata sebagai fenomena alam, tetapi juga itu bencana dapat dilihat dari perspektif sosial, ekonomi, politik kebijakan, kepemimpinan daerah, dan ketahanan masyarakat.
Peristiwa kebencanaan ini juga menjadi perhatian serius banyak pihak justru karena ada fakta penting bahwa gempa 15 Agustus 2026 terjadi pada kedalaman sekitar 15 km, berpusat 30 km timur laut Mbay/Nagekeo, dan berkaitan dengan aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami di beberapa kawasan utara Flores. BMKG mencatat tsunami terukur di sejumlah lokasi, dengan tinggi 0,94 m di Maurole, Kabupaten Ende dan 0,38 m di Pelabuhan Kewapante, Kabupaten Sikka.
Yang sangat penting untuk konteks kini, gempa susulan masih berlangsung. BMKG mencatat 4.258 gempa susulan hingga 21 Agustus. BMKG memperkirakan aktivitas tersebut dapat berlangsung 3-4 minggu. Pada 22 Agustus saja, rangkaian goncangan tersebut telah lebih dari 5.000 kejadian menurut laporan BMKG.
Menyusul peristiwa alam itu, bantuan pun mengalir membanjir. Para aktor kesohor seperti Kang Dedy Muliadi, Gubernur Jawa Barat pun datang menolong. Selang seminggu, Presiden Prabowo mendarat di Labuanbajo. Helikopter menerbangkan tokoh nomor satu negeri ini menuju Mbai. Beliau disuguhi laporan Bupati Nagekeo yang relatif menggelikan.
Sebelumnya, Wakil Presiden mendarat di Maumere. Lalu dengan helikopter Gibran Rakabuming Raka terbang ke tepi utara, Pota, Manggarai Timur. Tetapi, para tertimpa bencana di berbagai pelosok, belum tersentuh sapa hiburan, apalagi bantuan materi yang dibutuhkan kalangan penderita terdampak. Ke situlah Bunda Julie pergi menyapa dan membantu.
Kerentanan Sosial
Seperti kalangan ahli mengetahui, bahwa gempa bumi adalah hazard alamiah. Tetapi, disaster tidak identik dengan hazard. Gempa menjadi bencana ketika energi alam bertemu dengan masyarakat yang memiliki tingkat exposure, vulnerability, dan capacity tertentu. Artinya gempa merupakan fenomena alam di seluruh dunia, tetapi fakta masyarakat yang menghadapi gempa berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Maka gempa fenomena geologis, sedangkan bencana adalah konstruksi sosial yang muncul dari pertemuan bahaya alam dengan kerentanan sosial.
Friksi antara Camat Lambaleda Utara, Agustinus Supratman dengan seorang petugas dari BPBN, jelas memperlihatkan betapa perspektif atas fenomena bencana dan penanganan terhadapnya berbeda. Disinfomasi dapat terjadi, tetapi manipulasi fakta bukan mustahil dapat saja dialami di lapangan, entah untuk kepentingan apa dan siapa.
Yang tidak kalah menarik ialah bahwa dua rumah dapat menerima guncangan yang hampir sama, tetapi menghasilkan konsekuensi berbeda. Konsekuensi berbeda (mungkin) lantaran kualitas konstruksi, kondisi tanah, lokasi rumah, akses terhadap informasi, kemampuan melakukan evakuasi, kepemilikan kendaraan, kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, kekuatan jaringan sosial dan kapasitas pemerintah setempat.
Di hampir semua lokasi yang didatangi rombongan Bunda Julie Laiskodat, fakta dan fenomena ini terjawab secara empiris. Rumah tumbang lantaran kualitas konstruksi, atau kondisi tanah di kawasan tebing dan lainnya. BMKG menegaskan bahwa lokasi yang berdekatan tidak selalu mengalami tingkat kerusakan yang sama karena karakteristik tanah, jarak terhadap sumber, dan rambatan gelombang turut menentukan respons permukaan.
Pada kasus ini, Bunda Julie Sutrisno Laiskodat selain menemukan beberapa lokasi terdampak yang memperlihatkan kerentanan serupa, tetapi juga karena kondisi terberi rakyat terdampak. Pada kasus rumah difabel di tepi Kota Ruteng yang belum tersentuh bantuan dari pihak mana pun ditemukan fakta bahwa semua anak difabel di taman asuhan itu adalah tuna netra. Pada saat gempa terjadi, mereka lari lintang pukang tunggang langgang saling tabrak satu dengan lainnnya.
Bunda Julie Laiskodat menemui dan menghibur mereka. Bunda Julie Laiskodat memberi bantuan untuk keperluan darurat yang sangat diperlukan pada tahap awal.
Fakta lapangan itu, tentu saja, mengundang saran praktis. Penanganannya harus khas dan unik. Tetapi, untuk tahap awal semua jenis bantuan harus sama karena mengatasi krisis awal. Krisis yang dimaksud berupa kekurangan bahan makanan, tempat tinggal dan kenyamanan tidur di tenda darurat.
Kecuali itu, bencana alam sering kali memperlihatkan ketidakadilan sosial yang pada masa normal tidak terlihat jelas.
Kemiskinan bukan sekadar pendapatan rendah. Dalam konteks bencana, kemiskinan berarti keterbatasan kemampuan untuk membangun rumah tahan gempa, memilih lokasi hunian yang lebih aman, memiliki tabungan darurat, mengakses transportasi, memperoleh informasi, melakukan evakuasi, memulihkan mata pencaharian, dan membangun kembali kehidupan setelah bencana. Maka dapat dibedakan dengan jelas mana yang disebut poverty, vulnerability dan disaster impact. Bunda Julie Sutrisno Laiskodat menyebutnya dengan masyarakat terpapar bencana.
“Orang miskin bukan bencana, apalagi penyebab bencana. Justru struktur pembangunan dapat membuat sebagian kelompok lebih terekspos dan lebih sulit pulih. Misalnya, para nelayan miskin yang tinggal dekat pantai bukan semata-mata “memilih” lokasi berbahaya. Tetapi, pilihan itu dibatasi oleh struktur ekonomi dan mata pencaharian. Begitu pula petani ladang di wilayah terpencil tidak selalu memiliki alternatif tempat tinggal atau sumber pendapatan. Dengan demikian, kerentanan adalah distribusi sosial dari risiko,” ujar Bunda Julie Laiskodat menjelaskan kepada penulis pada kesempatan mengunjungi beberapa kawasan terdampak di puncak dan lereng gunung di Manggarai Timur yang akses dan kontrol ke lokasi tersebut sulit dengan kondisi jalan remuk redam bagai saluran kali kering.
Sebaliknya, mengapa meskipun magnitudo sama tetapi dampaknya berbeda? Jawaban Bunda Julie Sutrisno Laiskodat menarik. Katanya, dampak berbeda karena dampak merupakan hasil interaksi dari banyak variabel. Magnitudo sama tetapi hasil kerusakan berbeda mungkin karena ada bangunan relatif kuat, tanah stabil, sistem peringatan dini baik, masyarakat terlatih, jalan terbuka dan rumah sakit siap melayani yang terdampak. “Jadi ekses gempa tidak selalu sama di banyak lokasi,” ujar Bunda Julie.
Perihal Kepemimpinan Politik
Di beberapa lokasi yang ditemui rombongan Bunda Julie Sutrisno Laiskodat, tampak banyak batu besar menghalangi lalu lintas pergi pulang timur barat di tepi utara Flores. Batu besar itu pasti menggelinding dari puncak bukit atau lantaran tanah lapuk karena goncangan gempa. Batu menghalangi jalan raya utamanya di beberapa daerah di kawasan Manggarai Timur. Hingga rombongan ini lewat belum ditemukan tindakan menggusur gelondongan batu itu ke tepian. Entah sekarang bagaimana.
Dalam banyak teori kepemimpinan politik yang tersaji di banyak literatur, fenomena bencana alam seperti gempa sekaligus menjadi ujian kepemimpinan. Kepemimpinan bencana bukan saja fokus pada kemampuan aktor membagi bantuan. Tetapi, sekurangnya terkait dengan akselerasi atau kecepatan akses dan kontrol dengan pertanyaan penuntun seberapa cepat pemerintah mengatasi hambatan teknis dan seberapa kuat pemerintah mengatasi krisis awal. Urusan mengeluh, cukuplah itu menjadi urusan rakyat. Pemimpin fokus pada urusan mengatasi masalah. Pecahkan masalah, bukan ikutan menggonggong masalah.
Perihal kecepatan pemerintah dapat dirinci begini. Seberapa cepat pemerintah menerima informasi, mengambil keputusan, melakukan evakuasi, membuka akses dan mengaktifkan layanan kesehatan? Kecepatan itu juga terkait dengan misalnya, bagaimana rona koordinasi lintas jenjang jejaring pemerintah.
Bencana alam dan juga bencana sosial, pada gilirannya tidak hanya merupakan sebuah peristiwa alam an sich, tetapi bencana alam adalah sejenis ujian terhadap kualitas kepemimpinan politik pada banyak wilayah kekuasaan di NTT.
Misalnya, tatkala bencana alam terjadi, bagaimanakah kiranya pola hubungan (relasi) pemeritah desa, kecamatan, kabupaten provinsi BNPB kementerian, TNI/Polri dan masyarakat sipil?
Kelenturan kepemimpinan dapat juga dibaca melalui modal dan model komunikasi politik sehingga terpantul pesan perihal pemimpin yang sanggup menghindari dua ekstrim sekaligus yaitu panic (ketakutan) dan false reassurance (kepastian yang keliru). Masyarakat sejatinya harus memperoleh informasi yang akurat tanpa menimbulkan kepanikan. Problem ini tampak jelas di beberapa kabupaten terdampak, antara lain Nagekeo sebagai misal. Di Nagekeo rakyatnya mengeluh. Mereka berkesan seolah-olah di wilayah itu ada kekosongan kekuasaan. Tetapi, kita sama tahun kemudian, Bupati Nagekeo akhirnya melaporkan perihal Makan Bergizi Gratis kepada Presiden Prabowo, bukan tentang data bencana alam yang menimpa rakyatnya yang membutuhkan pertolongan.
Selain itu, fenomena bencana alam sekaligus memastikan wajah dan model distribusi bantuan dengan pertanyaan politik yang paling sederhana. Siapa mendapatkan bantuan terlebih dahulu?
Pertanyaan inilah yang menjadi dasar gerakan Bunda Julie Laiskodat ketika dirinya bersama rombongannya mengambil sikap tegas dan jelas yaitu mengurus dan membantu mereka yang terdampak di wilayah yang belum tersentuh oleh bantuan apapun dan dari siapa pun. Pertanyaan utamanya tidak lagi pada apakah distribusi bantuan berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan kedekatan politik? Di sinilah governance diuji.
Kepemimpinan sesungguhnya justru diuji setelah kamera media pergi. Apakah rumah dibangun kembali? Apakah sekolah pulih? Apakah petani kembali bekerja? Apakah nelayan kembali melaut? Apakah UMKM hidup? Apakah masyarakat kembali ke kehidupan normal?
Bunda Julie Laiskodat berpendapat sangat jelas. Melihat fase recovery lebih penting daripada fase emergency untuk mengukur kualitas kepemimpinan transformasional. “Urusan di fase emergency, saya kira sangat jelas telah dilakukan banyak pihak, tetapi setelah ini harus dilanjutkan recovery yang harus diurus lembaga mandatory yang secara legitimasi kuat,” ujar Bunda Julie Laiskodat.
Secara normatif, Indonesia sudah mempunyai fondasi hukum yang cukup jelas.
UU No. 24 Tahun 2007 menegaskan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Namun, persoalan kita bukan hanya apakah kewenangannya ada, melainkan apakah kapasitas fiskal, kapasitas birokrasi, teknologi, kapasitas SDM, dan koordinasi mengikuti kewenangan tersebut?
Inilah mungkin problem klasik desentralisasi Indonesia. Daerah memiliki tanggung jawab, tetapi kapasitas daerah berbeda-beda. Ada yang kuat dengan strong leadership, tetapi ada juga dengan leadership serba apa adanya, bahkan mungkin terpaksa ada-adanya.
Di Kabupaten yang relatif kaya dan memiliki birokrasi kuat tentu berbeda dengan kabupaten yang APBD-nya terbatas dan sangat bergantung pada transfer pusat. Untuk kasus Flores, ini dapat menjadi kajian yang sangat menarik yaitu apakah
desentralisasi memberi kewenangan kepada daerah, tetapi bencana regional menguji apakah kapasitas tersebut benar-benar terdesentralisasi.
Bupati Nagekeo terkesan melenceng dari urusan bencana alam. Beliau malah berceritera tentang hebatnya Makan Bergizi Gratis kepada Presiden. Rakyat Nagekeo yang terdampak sesungguhnya ingin mendengar apa kinerjanya mengatasi masalah gempa dan mana data akurat yang diperolehnya? Dia malah berceritera tentang riset tidak resminya terkait MBG. Ia bertindak jauh panggang dari api. Tetapi, ya itulah. Ia sudah terpilih menjadi pemimpin melalui proses demokrasi.
Namun, perspektif Bunda Julie Sutrisno Laiskodat, memahami bantuan yang digelontorkan pihaknya sebagai sejenis suara kemanusiaan di padang dahaga para manusia lapar, manusia menderita. Ia memberi bantuan kepada kaum lemah sebagai keharusan ontologis utamanya bagi pihak yang percaya bahwa relasi antarsesama manusia adalah relasi yang saling membebaskan karena kebebasan itu berbasiskan cinta tulus kepada kaum lemah.
“Semua pihak yang terdampak bencana alam Flores adalah sesama manusia yang jatuh ke dalam ngarai derita. Kepada merekalah saya sungguh berkenan,” ujarnya di sebuah naungan pohon asam di Lio Utara sambil memeluk seorang nenek renta yang tak berdaya.
