Menimbang Pertimbangan Prabowo Dalam Konteks Wakil Presiden

Dr. Pius Rengka (dok. detakpasifik)

Oleh: Dr. Pius Rengka

Ungkapan tua di belantara politik kira-kira berbunyi begini. Politik bukan semata-mata seni memilih kawan. Politik pun seni mengukur risiko, membaca ancaman, mengendalikan lawan, dan memastikan kekuasaan tetap berada dalam jangkauan. Artinya dapat dikontrol.

Tulisan ini merupakan hasil permenungan usai diskusi dengan tiga mantan aktivis politik di Kupang, Minggu, 15 November 2026. Mereka masing-masing Frans Tulung, Frans Kape, dan Flory Mekeng. Ketiganya, pada masa mudanya, dikenal sebagai aktivis yang cukup intens melibatkan diri dalam pergulatan politik. Bahkan melumerkan diri di dalam lumpur politik. Karena itu, diskusi kami tidak berhenti pada percakapan biasa atau biasa-biasa saja.

Kami mencoba membaca politik dari balik panggung, tempat kepentingan, kalkulasi, kecemasan, dan ambisi kekuasaan saling berkelindan. Hal serupa kami membahas tentang kepemimpinan di NTT hari ini. Tulisan ini, hanya melihat alam pikiran Prabowo.

Satu pertanyaan menjadi pembuka diskusi. Siapakah gerangan figur yang mungkin sedang dipertimbangkan Prabowo Subianto menggantikan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden?

Jawabannya tidak tunggal. Ada beberapa kemungkinan. Masing-masing memiliki konsekuensi politik berbeda. Sebab, dalam politik kekuasaan, memilih seorang Wakil Presiden bukan sekadar menemukan orang yang pantas menduduki jabatan. Lebih dari itu, pilihan tersebut merupakan keputusan strategis mengenai siapa yang dianggap aman, siapa yang dapat dipercaya, siapa yang perlu diakomodasi, dan siapa yang berpotensi menjadi ancaman.

Saya merumuskan kembali hasil diskusi Frans Tulung, Frans Kape dan Flory Mekeng setidaknya empat kemungkinan kalkulasi politik Prabowo. Pertama, politik akomodasi sambil merawat barisan koalisi. Pertimbangan pertama adalah politik akomodasi (politics of accommodation). Dalam skenario ini, Prabowo memilih mengakomodasi kepentingan partai-partai politik yang menopang pemerintahannya di parlemen. Logikanya sederhana. Dengan memberikan posisi Wakil Presiden kepada figur yang berasal dari salah satu kekuatan politik koalisi, Prabowo dapat menjaga keseimbangan internal pemerintahan. Riak politik di parlemen diharapkan tidak berkembang menjadi gelombang yang mengganggu stabilitas kekuasaan hingga 2029.

Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Siapa pun yang diusulkan menjadi Wakil Presiden harus memperhitungkan legitimasi politik dan respons publik. Dalam persepsi sebagian masyarakat, penggantian Gibran bukan sekadar pergantian personal. Ia dapat dibaca sebagai pembatalan atau pengabaian terhadap mandat politik pasangan Prabowo-Gibran yang memperoleh 58,59 persen suara sah nasional dalam Pilpres 2024.

Memang, angka tersebut merupakan mandat elektoral bagi pasangan calon, bukan cek kosong bagi setiap keputusan politik setelah mereka terpilih. Akan tetapi, justru di situlah persoalannya. Penggantian figur Wakil Presiden dapat memantik perdebatan mengenai legitimasi, representasi, dan penghormatan terhadap kehendak pemilih.

Partai mana yang bersedia mengambil risiko politik sebesar itu? Apalagi jika figur yang diajukan justru menjadi sasaran kemarahan publik. Partai pengusungnya dapat ikut menanggung beban politik. Alih-alih memperoleh keuntungan dari akomodasi, partai tersebut justru mungkin kehilangan dukungan masyarakat.

Karena itu, politik akomodasi berpotensi menjadi pilihan yang mahal. Bukan mustahil Prabowo mempertimbangkannya, tetapi Beliau harus menghitung apakah keuntungan menjaga koalisi lebih besar daripada risiko kehilangan legitimasi publik. Dalam politik, tidak setiap kursi yang dibagikan menghasilkan kesetiaan. Kadang-kadang, pembagian kursi justru membuka pertarungan baru.

Kedua, politik menghindari gelanggang konflik, mencari figur profesional. Pertimbangan kedua adalah politik menghindari gelanggang konflik (politics of conflict avoidance). Artinya, Prabowo berusaha menjauhkan proses pemilihan Wakil Presiden dari pertarungan kepentingan partai dan konflik antarkekuatan politik.

Salah satu kemungkinan adalah mengambil figur profesional yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan partai politik tertentu. Orang seperti ini diharapkan dapat menjadi pilihan yang relatif netral. Kandidat tersebut  tidak membawa beban konflik antarkoalisi dan tidak memiliki jaringan politik yang terlalu kuat untuk mengganggu keseimbangan kekuasaan.

READ  Presiden Prabowo Disambut Raja dan Ratu Belanda

Namun, justru di sini terdapat persoalan mendasar. Siapa profesional yang bersedia menerima jabatan Wakil Presiden dalam situasi politik yang penuh kontroversi, sementara legitimasi politiknya dipersoalkan sejak awal? Ia mungkin memiliki reputasi akademik, pengalaman birokrasi, kapasitas manajerial, bahkan pengakuan internasional. Akan tetapi, semua modal profesional itu belum tentu cukup untuk menghadapi tekanan politik yang datang dari berbagai arah.

Ia harus siap menjadi sasaran kritik, olok-olok, bahkan delegitimasi politik. Ia mungkin tidak memiliki basis politik untuk membela diri, sementara jabatan yang diterimanya justru menempatkannya di tengah pusaran konflik. Pertanyaannya, profesional macam apa yang bersedia memikul beban sebesar itu tanpa jaminan dukungan politik yang memadai?

Tentu saja, tidak tertutup kemungkinan ada figur profesional yang memiliki keberanian moral dan kesediaan mengabdi dalam situasi sulit. Tetapi, seorang profesional yang memiliki kehormatan dan perhitungan rasional tentu tidak akan begitu saja mempertaruhkan reputasinya untuk jabatan yang sejak awal dibayangi kontroversi.

Ia harus memanggul salib politik menuju bukit olokan Golgota. Jatuh sekali, bangkit lagi. Jatuh kedua kali, kembali bangkit. Sementara orang-orang di sekelilingnya mungkin justru sibuk melemparkan batu ke arah wajahnya hingga babak belur. Karena itu, opsi figur profesional memang menarik secara teoritis, tetapi belum tentu realistis secara politik. Prabowo harus menemukan orang yang bukan hanya memiliki kapasitas, melainkan juga bersedia menerima seluruh konsekuensi politik dari keputusan tersebut. Dan, orang semacam itu tidak mudah ditemukan.

Ketiga, politik menjinakkan lawan sambil merangkul kekuatan di luar lingkaran sendiri. Pertimbangan ketiga adalah politik menjinakkan lawan (politics of cooptation). Dalam skenario ini, Prabowo mempertimbangkan figur yang memiliki kedekatan politik dengan kelompok atau kekuatan yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi dan Gibran.

Logikanya begini. Jika ketegangan politik antara kelompok pendukung Prabowo dan kelompok pendukung Jokowi-Gibran terus berkembang, salah satu cara meredakannya adalah dengan merangkul figur yang memiliki akses terhadap kedua lingkungan politik tersebut. Dengan demikian, Prabowo tidak hanya memperoleh Wakil Presiden, tetapi juga membuka saluran komunikasi dengan kekuatan politik lain. Kelompok yang sebelumnya kritis mungkin akan menurunkan tensi perlawanan. Setidaknya, sebagian dari mereka dapat diajak masuk ke dalam konfigurasi kekuasaan yang baru.

Dalam ilmu politik, praktik seperti ini dikenal sebagai co-optation, yakni strategi mengintegrasikan sebagian aktor atau kekuatan yang berpotensi menjadi oposisi ke dalam struktur kekuasaan agar konflik dapat dikendalikan. Akan tetapi, strategi ini memiliki risiko yang tidak kecil.

Prabowo harus memastikan bahwa orang yang dirangkul tidak justru membawa kepentingan politik lain ke dalam rumah kekuasaannya. Sebab, merangkul lawan tidak selalu berarti menghilangkan ancaman. Bisa saja yang terjadi justru sebaliknya. Lawan justru memperoleh akses lebih luas terhadap pusat pengambilan keputusan. Di sinilah muncul dilema politik Prabowo.

Jika Prabowo merangkul kekuatan yang dekat dengan Jokowi-Gibran, maka Prabowo mungkin berhasil meredakan sebagian ketegangan politik. Tetapi, apakah langkah itu akan memperkuat posisi Gerindra menjelang Pemilu 2029? Apakah Prabowo dapat memastikan bahwa kekuatan politik yang dirangkul tidak kelak menjadi pesaing yang lebih kuat?

Prabowo tentu harus menghitung semuanya. Prabowo tidak ingin menyingkirkan seekor singa hanya untuk memelihara harimau di dalam rumahnya sendiri. Dalam politik, musuh yang berada di luar kekuasaan memang dapat mengganggu. Tetapi, lawan yang telah memperoleh akses ke pusat kekuasaan kadang-kadang jauh lebih sulit dikendalikan. Karena itu, politik merangkul lawan merupakan pilihan yang mengandung paradoks. Ia dapat menciptakan ketenangan jangka pendek, tetapi sekaligus melahirkan kompetisi baru dalam jangka panjang.

READ  Angka Kepuasan 80,5% dan Ujian Kualitas Pembangunan NTT

Keempat, politik lingkaran dalam. Kembali kepada orang sendiri. Jika tiga kemungkinan sebelumnya tidak cukup meyakinkan, Prabowo mungkin akan kembali menengok lingkaran kekuasaannya sendiri. Inilah yang dapat disebut sebagai politik lingkaran dalam (inner-circle politics).

Logikanya sederhana. Ketika kepercayaan terhadap kekuatan di luar rumah semakin sulit dibangun, orang yang berada di dalam rumah sendiri menjadi pilihan yang lebih mudah dipertimbangkan. Dalam kalkulasi ini, nama Sufmi Dasco Ahmad menarik untuk dibaca. Dasco merupakan salah satu figur penting Gerindra yang memiliki posisi strategis dalam komunikasi dan pengelolaan politik parlemen. Kedekatannya dengan pusat kekuasaan, pengalaman politik, serta pemahamannya terhadap dinamika koalisi dapat menjadi modal tersendiri.

Dasco, dalam pembacaan hipotetis ini, merupakan figur yang memiliki keunggulan dari sisi kepercayaan politik dan kedekatan struktural. Dasco bukan orang asing yang harus diperkenalkan kembali ke dalam lingkaran kekuasaan. He is one of the strongest possibilities.

Namun, memilih orang sendiri bukan tanpa ongkos politik. Justru risiko paling dekat adalah munculnya kekecewaan dari partai-partai koalisi. Mereka mungkin merasa bahwa kekuasaan yang selama ini diperjuangkan bersama justru semakin terkonsentrasi di tangan satu kelompok politik. Prabowo harus siap menghadapi kemungkinan tersebut.

Mengapa demikian? Sebab, dalam politik koalisi, kesetiaan tidak selalu lahir dari persamaan ideologi. Sering kali, kesetiaan bertahan karena adanya pembagian akses terhadap kekuasaan dan sumber daya politik. Ketika pembagian itu berubah, kesetiaan pun dapat diuji. Tetapi, apakah Prabowo memiliki alasan untuk lebih mempercayai orang-orang dari lingkaran sendiri? Bisa jadi iya.

Dalam situasi politik yang penuh ketidakpastian, kepercayaan personal dan loyalitas organisasi sering menjadi modal yang jauh lebih penting daripada popularitas sesaat. Pada titik ini, kita dapat membaca strategi lain yang mungkin berjalan beriringan, yakni konsolidasi institusional. Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi penting dalam sistem penegakan hukum. Hubungan kekuasaan dengan ketiga institusi tersebut selalu memiliki konsekuensi politik yang luas.

Namun, konsolidasi pemerintahan tidak boleh disamakan dengan penguasaan institusi penegak hukum. Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian bukanlah alat pukul seorang Presiden untuk menundukkan lawan politik. Mereka harus bekerja berdasarkan hukum, independensi kelembagaan sesuai mandat masing-masing, dan prinsip keadilan.

Di sisi lain, partai-partai koalisi pun memiliki kerentanan politik masing-masing. Tidak ada partai yang sepenuhnya steril dari persoalan integritas. Jika penegakan hukum berjalan konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih, setiap aktor politik akan memiliki alasan untuk berhati-hati.

Prabowo tidak harus mengancam siapa pun. Cukup memastikan bahwa hukum bekerja sebagaimana mestinya. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak perlu mempertontonkan ototnya untuk membuktikan bahwa ia berkuasa. Dengan demikian, politik lingkaran dalam mungkin menjadi opsi yang paling aman dari sisi kepercayaan personal. Namun, ia juga berpotensi menjadi pilihan paling mahal dari sisi hubungan antarkoalisi.

Pengalaman negara lain

Pengalaman negara lain memperlihatkan bahwa pergantian Wakil Presiden tidak selalu berlangsung melalui kalkulasi pembagian kekuasaan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Amerika Serikat pernah mengalami peristiwa menarik pada 1973. Wakil Presiden Spiro Agnew mengundurkan diri pada 10 Oktober 1973 di tengah persoalan hukum yang membelitnya. Presiden Richard Nixon kemudian mengusulkan Gerald R. Ford, yang saat itu merupakan pemimpin minoritas Partai Republik di DPR, sebagai pengganti.

Namun, Ford tidak otomatis menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan Amendemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, pencalonannya harus memperoleh persetujuan Kongres. Senat menyetujuinya dengan suara 92 berbanding 3 pada 27 November 1973, sedangkan DPR menyetujuinya dengan suara 387 berbanding 35 pada 6 Desember 1973.

Menariknya, setelah Nixon mengundurkan diri pada Agustus 1974, Ford naik menjadi Presiden. Ford kemudian mengusulkan Nelson Rockefeller sebagai Wakil Presiden, yang juga harus melewati proses persetujuan Kongres.

READ  Kemangkusan, Kesangkilan dan Kepenadan dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa pergantian Wakil Presiden dapat menjadi momentum konsolidasi politik, tetapi legitimasi kelembagaan tetap menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan.

Tentu saja, mekanisme Amerika Serikat tidak sama dengan Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, Presiden memang memiliki peran penting dalam mengusulkan calon, tetapi keputusan akhirnya berada pada MPR. Ini bukan mekanisme pengangkatan sepihak oleh Presiden.

Pelajaran lainnya ialah bahwa penggantian Wakil Presiden tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden. Ia harus mempertimbangkan legitimasi konstitusional, dukungan politik, dan kepentingan publik.

Lalu, siapa yang tersisa?

Jika empat kemungkinan di atas kita letakkan dalam satu peta kalkulasi, pertanyaan berikutnya adalah kekuatan politik mana yang masih memiliki ruang untuk diperhitungkan?

Pembacaan saya, ada dua variabel politik yang menarik untuk diperhatikan, yakni PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Apakah PDI Perjuangan tidak memiliki persoalan internal yang dapat menjadi beban politik? Tentu kita tidak boleh membuat kesimpulan tanpa dasar. Demikian pula PSI. Kedekatan politik, perbedaan kepentingan, dan dinamika hubungan dengan kekuasaan dapat berubah sewaktu-waktu.

Namun, keduanya menarik bukan semata-mata karena identitas partainya, melainkan karena posisi dan jaringan politik yang dapat mereka bawa dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Di sini, Prabowo perlu menghitung lebih jauh.

Prabowo tidak hanya sedang mencari seorang Wakil Presiden. Prabowo sedang mempertimbangkan konfigurasi kekuasaan yang paling mungkin menjaga pemerintahannya tetap stabil, mempertahankan posisi Gerindra, dan membuka jalan menuju kontestasi politik 2029.

Maka, kemungkinan memilih orang dari lingkaran sendiri, termasuk Dasco, layak dibaca sebagai salah satu skenario. Bukan kepastian, apalagi keputusan yang sudah dapat dipastikan. Sebab, politik tidak pernah bergerak hanya berdasarkan satu pertimbangan. Ada kalkulasi elektoral, loyalitas, kepentingan partai, tekanan publik, legitimasi konstitusional, dan pertarungan antarelite yang bekerja secara bersamaan.

Pada akhirnya, Prabowo sedang atau mungkin akan berhadapan dengan sebuah dilema klasik kekuasaan yaitu memilih orang yang dapat memperluas dukungan atau memilih orang yang paling dapat dipercaya. Keduanya tidak selalu bertemu dalam satu figur.

Dalam politik, memilih orang lain berarti membuka ruang bagi kemungkinan baru. Memilih orang sendiri berarti memperkuat kepercayaan, tetapi sekaligus berisiko mempersempit dukungan. Prabowo tentu memahami dilema ini.

Prabowo bukan pemain baru dalam pertarungan kekuasaan. Beliau telah melewati perjalanan panjang, mengalami kekalahan, membangun kembali kekuatan politik, dan akhirnya mencapai kursi kepresidenan. Karena itu, keputusan mengenai Wakil Presiden, jika kelak benar-benar menjadi persoalan politik, tidak mungkin hanya didasarkan pada pertimbangan siapa yang paling dekat atau paling loyal. Ia harus memperhitungkan siapa yang paling mampu menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa mengorbankan legitimasi konstitusional dan kepercayaan rakyat. Sebab, kekuasaan yang hanya sibuk mengamankan dirinya sendiri pada akhirnya dapat kehilangan alasan moral untuk dipertahankan.

Prabowo boleh saja memilih orang dari dalam rumahnya sendiri. Tetapi, Beliau harus ingat negara bukan rumah pribadi, pemerintahan bukan milik keluarga, dan jabatan publik bukan hadiah bagi orang-orang yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Dalam demokrasi, pada akhirnya, bukan hanya Presiden yang berhak merasa aman. Rakyat pun harus merasa bahwa kekuasaan masih bekerja untuk kepentingan mereka. Itulah harga sebuah pilihan politik. Begitulah kira-kira.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *