Oleh: Wily Mustari Adam (Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang & Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Sektor Publik
Universitas Brawajaya, Malang, Jawa Timur)
Hari ini, Kamis, 30 April 2026, akan digelar hajatan wajib tahunan bank NTT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tahun 2026 berlangsung lebih cepat dibandingkan tahun lalu 2025. RUPS Bank NTT tahun 2026 ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ia hadir sebagai momentum penting yang menentukan arah masa depan bank daerah ini, terutama di tengah berbagai tekanan struktural, tuntutan kinerja, perubahan status, dan dinamika kepentingan para pemegang saham. Dalam perspektif agency theory, RUPS menjadi ruang krusial menjadi jembatan untuk menguji relasi antara pemegang saham sebagai principal dan direksi sebagai agent yang diberi mandat untuk mengelola bank secara professional, transparan, dan akuntabel.
Sebagai bank milik daerah (BPD), struktur kepemilikan Bank NTT tidak sederhana. Terdapat 23 pemerintah daerah sebagai pemegang saham (Seri A), yang masing-masing memiliki kepentingan fiskal dan politik yang berbeda. Laporan keuangan tahunan bank NTT tahun 2024 yang dipublikasikan, merinci besaran kepemilikan dari masing-masing Pemda: Pemprov NTT Rp525 miliar lebih(24,83%), Kota Kupang Rp125 miliar (5,91%), Kabupaten Kupang Rp125 miliar (5,91%), TTU Rp115,65 miliar (5,47%), Manggarai Timur Rp100,58 miliar (4,76%), TTS Rp100,06 miliar (4,73%), Sumba Timur Rp92,28 miliar (4,36%), Sumba Barat Rp90,34 miliar (4,27%), Rote Ndao Rp90,27 miliar (4,27%), Sumba Barat Daya Rp89,78 miliar (4,25%), Malaka Rp74,04 miliar (3,50%), Belu Rp73,8 miliar (3,49%), Sumba Tengah Rp63,42 miliar (3,00%), Manggarai Rp61,4 miliar (2,90%), Manggarai Barat Rp57,19 miliar (2,71%), Sabu Raijua Rp56,49 miliar (2,61%), Lembata Rp53,96 miliar (2,55%), Ende Rp52,61 miliar (2,49%), Nagekeo Rp43,69 miliar (2,07%), Sikka Rp35,72 miliar (1,69%), Flores Timur Rp34,79 miliar (1,65%), Alor Rp27,02 miliar (1,28%), dan Ngada Rp25 miliar (1,28%). Jumlah nominal saham seri A Rp2.113.243.610.000 (99,94%). Sisanya adalah pemegang saham perorangan (seri B) sebesar Rp1.307.250.000 (0,07%). Dengan demikian, total modal saham yang disertakan sampai akhir tahun buku 2024 Rp2.114.550.860.000. Jumlah modal ini belum memenuhi modal inti minimal Rp3 triliun sesuai aturan OJK. Dalam kerangka teori keagenan, kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai multiple principals problem, di mana tidak ada satu suara dominan yang benar-benar mengarahkan kebijakan. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap manajemen berpotensi melemah, karena kepentingan pemegang saham tidak selalu sejalan.
Hemat penulis, RUPS 2026 yang digelar ini, mengagendakan isu-isu krusial dan strategis pengembangan bank NTT, yaitu RUPS tahunan meminta pertanggungjelasan Direksi, RUPS perubahan status PT Bank NTT ke Perseroda, Agenda lain-lain, dan penetapan Rencana Bisnis Bank NTT (RBB) tahun 2026.
Agenda pertama yaitu RUPS tahunan. RUPS ini seharusnya menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi, analisis, dan diskusi terarah menyatukan arah dan mempertegas kontrak keagenan antara pemilik dan pengelola. Agenda laporan pertanggungjelasan direksi. Kesempatan ini tidak cukup pemegang saham hanya membaca laporan, mendengar, dan menyetujui. Ia harus diuji secara kritis: apakah kinerja yang dilaporkan benar-benar mencerminkan pengelolaan yang sehat? Apakah laba mencerminkan realitas ekonomi? Mengapa NPL masih tinggi? Mengapa BOPO juga msih tinggi? Apakah pertumbuhan bisnis sejalan dengan prinsip kehati-hatian? Apakah bank mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang? Bagaimana menekan intervensi politik yang dominan dalam bisnis murni perbankan?
Namun, realitas sering kali berbeda. RUPS kerap terjebak dalam formalitas administratif, di mana laporan diterima tanpa diskusi mendalam. Jika ini yang terjadi, maka fungsi utama RUPS sebagai mekanisme kontrol pemegang saham dalam agency theory menjadi kehilangan makna. Pemegang saham gagal menjalankan perannya sebagai principal yang aktif, sementara direksi berpotensi berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
Agenda kedua yakni perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda. Perubahan status ini menambah kompleksitas persoalan yang tengah dihadapi bank NTT. Di satu sisi, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dan meningkatkan fleksibilitas bisnis. Namun di sisi lain, ia juga membuka ruang yang lebih besar bagi intervensi politik jika tidak diiringi dengan tata kelola yang kuat. Dalam perspektif keagenan, perubahan ini berpotensi memperbesar konflik kepentingan antara tujuan bisnis dan kepentingan nonbisnis yang dibawa oleh para pemegang saham daerah.
Direksi sebagai agent berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka dituntut untuk menghasilkan laba dan dividen bagi daerah, sekaligus menjaga kesehatan bank melalui pengelolaan risiko yang prudent. Ketika tekanan untuk setoran dividen meningkat, sementara kualitas aset belum sepenuhnya kuat, maka potensi pengambilan keputusan jangka pendek menjadi semakin besar. Di sinilah pentingnya kejelasan arah yang harus ditegaskan dalam RUPS: apakah Bank NTT akan dikelola dengan orientasi jangka panjang, atau justru terjebak dalam tekanan jangka pendek? Publik berharap perubahan status menjadi perseroda bukan menjadi gerbang intervensi politik yang berlebihan. Karena, dengan perubahan status ke perseroda, secara psikologis pengurus berada pada himpitan bisnis murni dan politik.
Selain itu, agenda terkhir yaitu pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026. RBB juga seharusnya menjadi inti dari seluruh agenda RUPS. RBB bukan sekadar dokumen teknis, melainkan representasi dari strategi dan komitmen manajemen ke depan. Dalam kerangka agency theory, RBB adalah bentuk konkret dari kontrak kinerja antara principal dan agent. Oleh karena itu, kualitas RBB sangat menentukan arah Bank NTT. Target yang terlalu ambisius tanpa dasar yang kuat hanya akan menciptakan ilusi kinerja, sementara target yang terlalu konservatif dapat menghambat pertumbuhan.
RUPS tahun ini juga menjadi panggung pertama bagi jajaran direksi dan komisaris baru untuk menunjukkan arah kepemimpinan mereka sejak dilantik pada bulan November 2025. Apakah manajemen baru mampu menghadirkan terobosan? Apakah ada perbaikan dalam tata kelola dan manajemen risiko? Atau justru masih berkutat pada persoalan lama yang belum terselesaikan? Bank NTT sampai saat ini masih terbelenggu dengan berbagai persoalan lama.
Rangkaian skandal keuangan yang melanda Bank NTT sepanjang tahun 2024 dan bahkan sebelumnya, telah mengungkap kegagalan sistemik dan lemahnya fungsi pengawasan perbankan Indonesia. Pandangan publik juga melihat bahwa persoalan di bank NTT bukan saja persoalan teknis, tetapi telah menyentuh persoalan etis. Karena, sebenarnya perbankan itu memiliki regulasi yang sangat ketat dan pengawasan berlapis. Namun, realitas berbeda. Misalnya, dugaan korupsi pembelian Medium Term Notes (MTN) senilai Rp50 miliar; kredit fiktif PT Budimas Pundinusa sebesar Rp100 miliar; kredit macet cabang Surabaya senilai Rp126,5 miliar; dugaan tindak pidana perbankan (Tipibank) pada bank NTT yang ditangani OJK, di mana pencairan kredit tidak sesuai tujuan; dugaan kasus korupsi dana KUR Bank NTT cabang Soe; serta kasus lainnya, yang secara kolektif menunjukkan disfungsi serius direksi (manajemen) dan dewan komisaris sebagai organ pengawas tertinggi bank NTT. Belum lagi NPL masih tinggi, serta BOPO yang masih tinggi yang menyebabkan laba rendah.
Di tengah semua tekanan ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Bank NTT bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga instrumen pembangunan daerah. Kegagalan dalam pengelolaan bank ini tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kepercayaan publik dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, kualitas keputusan yang dihasilkan dalam RUPS memiliki implikasi yang jauh lebih luas.
Pada akhirnya, RUPS Bank NTT 2026 adalah tentang menentukan arah. Apakah ia akan menjadi titik balik menuju tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel, atau sekadar melanjutkan pola lama yang penuh kompromi? Dalam perspektif agency theory, kuncinya terletak pada sejauh mana pemegang saham mampu menjalankan perannya secara aktif, kritis, dan berpihak pada publik, serta sejauh mana direksi mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan mandatnya.
RUPS bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dari forum inilah arah Bank NTT ditentukan apakah akan tumbuh sebagai bank daerah yang kuat dan berdaya saing, atau tetap berjalan di bawah bayang-bayang tekanan yang tak kunjung terselesaikan. Selamat menjalankan RUPS 2026 bagi PS Bank NTT!
