Labuan Bajo, detakpasifik.com- Bank NTT kini resmi mengantongi mandat dari pemerintah pusat untuk kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai penyalur KUR, berlangsung pada Selasa, 28 April 2026, dalam agenda Sosialisasi dan Akad Massal KUR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Labuan Bajo.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, hadir langsung membuka kegiatan tersebut sekaligus mendorong para pelaku UMKM di NTT agar memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini secara maksimal dan bertanggung jawab.
Dalam sambutannya, Maman menekankan bahwa KUR bukan sekadar akses permodalan, melainkan instrumen untuk memperkuat daya saing usaha. Ia mengingatkan agar dana yang diterima benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha, dikelola secara disiplin, serta diiringi dengan inovasi agar pelaku usaha mampu menembus pasar yang lebih luas.
“Saya berharap peran Bank NTT tidak hanya menyalurkan KUR, tetapi juga memberikan pendampingan dan literasi keuangan kepada nasabah agar usaha mereka semakin berkembang dan berkelanjutan,” Ujar Maman.
Menurut Maman, kegiatan sosialisasi yang disertai akad massal seperti ini merupakan strategi efektif untuk memperluas jangkauan program KUR. Langkah ini juga dinilai mampu mempercepat peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, sejalan dengan target pemerintah agar porsi kredit perbankan untuk sektor ini mencapai 25 persen.
Ia menambahkan, PKP dengan Bank NTT menjadi bagian dari upaya percepatan realisasi target penyaluran KUR tahun 2026. Lebih dari itu, sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan dinilai semakin krusial dalam memperkuat fondasi pembiayaan bagi UMKM, khususnya di daerah.
Kembalinya Bank NTT sebagai penyalur KUR juga mendapat apresiasi. Bank daerah tersebut diproyeksikan menyalurkan kredit sekitar Rp350 miliar, setelah sebelumnya sempat tidak berpartisipasi dalam program ini selama kurang lebih 6 tahun. Namun, Maman mengingatkan bahwa peran perbankan tidak boleh berhenti pada penyaluran dana semata.
Ia menegaskan pentingnya pendampingan usaha serta peningkatan literasi keuangan bagi para nasabah. Dengan begitu, dana yang disalurkan tidak hanya habis digunakan, tetapi mampu mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melki Laka Lena, menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam penyaluran KUR. Ia menilai bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Menurutnya, KUR harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial, khususnya bagi pelaku usaha kecil di daerah.
Dengan dimulainya kembali penyaluran KUR oleh Bank NTT, harapan pun menguat bahwa akses pembiayaan bagi UMKM di wilayah tersebut akan semakin terbuka. Jika diiringi dengan pendampingan dan tata kelola yang baik, program ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.*(Juan Pesau)
