Kupang, detakpasifik.com- Rencana perubahan status hukum Bank NTT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) menjadi perhatian dalam Sidang Paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur yang berlangsung pada Kamis (9/4/2026). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum ini tidak sekadar administratif, melainkan akan membawa implikasi besar terhadap penyesuaian regulasi dalam jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyesuaikan berbagai aturan yang diperlukan, dengan target implementasi bertahap hingga 10 tahun ke depan. Ia menekankan bahwa fleksibilitas tetap diperlukan dalam proses tersebut.
“Jika target regulasi dapat terpenuhi, maka transformasi akan berjalan sesuai rencana. Namun apabila belum, tentu akan dilakukan penyesuaian,” jelasnya.
Perubahan menjadi Perseroda diharapkan mampu memperkuat struktur bisnis Bank NTT, meningkatkan kinerja keuangan, serta mendorong optimalisasi pembagian dividen kepada pemerintah daerah dan para pemegang saham.
Meski prospeknya dinilai menjanjikan, Gubernur Melki tidak menampik adanya tantangan besar pada tahap awal transformasi. Ia menyebut tahun pertama sebagai fase krusial yang berpotensi menimbulkan tekanan, terutama karena laporan keuangan akan disajikan secara lebih transparan sesuai kondisi riil perusahaan.
“Pada tahun pertama, kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa laporan keuangan disampaikan secara apa adanya. Ini mungkin terasa berat, tetapi penting untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.
Kendati demikian, optimisme tetap disampaikan. Pemerintah Provinsi menargetkan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, dengan proyeksi dividen yang dapat melampaui Rp200 miliar.
Lebih jauh, transformasi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penguatan internal Bank NTT, tetapi juga memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kupang dan wilayah lain di Nusa Tenggara Timur.
“Transformasi ini akan terus kita dorong. Tahun pertama mungkin penuh tantangan, namun ke depan kita berharap kontribusi bagi daerah dan para pemegang saham dapat meningkat secara signifikan,” tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa transformasi ini tidak sekadar bersifat administratif. Lebih dari itu, perubahan tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, serta memperluas kontribusi bank terhadap pembangunan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Charlie usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Nusa Tenggara Timur pada Rabu (25/3/2025).
Menurutnya, skema Perseroda mensyaratkan kepemilikan saham minimal 51 persen oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini dinilai krusial untuk memastikan kendali mayoritas tetap berada di tangan daerah, terutama dalam menentukan arah investasi dan kebijakan strategis.
“Dengan struktur ini, pemerintah daerah tetap memegang kendali utama, sehingga kebijakan bank bisa lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.
