Catatan Pius Rengka

Ada beberapa kota berkelakuan jantan dari pembawaannya, penuh asap, hiruk pikuk dan berbangga dengan kerja-kerja membosankan yang seolah-olah itu semua adalah suatu keutamaan. Sementara lainnya kota berperangai betina, feminin lemah lembut gemulai, seolah menolak tetapi mengundang, suka kenikmatan, mencandui kefanaan, dan gemar bersolek dan mengejar tetek bengek yang remeh temeh seolah-olah hal seperti itu adalah keharusan hakiki. Tetapi, ada juga tempat yang disebut kota yang tampil kurang meyakinkan sehingga tidaklah pantas pula disebut kota. Mungkin sebutan yang patut hanyalah sebuah tempat kerumunan umum yang dihuni oleh aneka warga berkepentingan, sedikit pedagang berotak licik, dan ratusan pegawai yang rutin mengenakan seragam membungkus sedikit kebanggaan kosong serta politisi yang rutin menghitung peluang terpilih kembali seperti penjudi kelas teri yang lagi bosan menjadi intelektual handal.

Ada pula kota yang bergerak seperti bekicot, membawa rumahnya sendiri dengan tubuh lemah tanpa daya imajinasi terbang ke angsa raya bagai rajawali hendak mengganti daya. Dalam sejarah dunia, ada kota yang bertumbuh lamban seperti bekicot.

Fenomena kota yang tumbuh lamban, berjalan seperti bekicot dalam lintasan sejarah, bukan monopoli kota di wilayah timur Indonesia atau kota-kota daerah miskin di Asia Tenggara, apalagi di nusa tenggara. Di banyak belahan dunia, terutama di wilayah periferi kapitalisme global, kota-kota kecil dan menengah mengalami paradoks serupa. Aktivitas ekonomi tampak bergerak, tetapi akumulasi peradaban berjalan tertatih-tatih untuk tidak disebut nyaris tidak bergerak maju.

Di kawasan hinterland Chittagong, Bangladesh, misalnya, kota-kota penyangga pelabuhan hidup dalam arus logistik yang padat. Truk, gudang, dan perdagangan bergerak cepat, tetapi kota-kota itu gagal membangun basis pengetahuan dan inovasi lokal. Mereka melayani perlintasan modal, tetapi tidak mengendapkan nilai tambah sosial. Kota menjadi koridor ekonomi, bukan ruang pembentukan manusia yang memikul sejumput akal budi.

Di Chile utara, wilayah sekitar Antofagasta hidup dari tambang tembaga kelas dunia. Infrastruktur relatif baik, tetapi kekayaan alam mengalir keluar melalui jejaring korporasi global. Kota-kota lokal bertahan dalam ketergantungan struktural, mengalami pertumbuhan fisik tanpa kedaulatan ekonomi. Kemakmuran hadir sebagai statistik, bukan sebagai kesejahteraan warga.

Italia selatan memberi pelajaran berbeda. Kota Matera selama puluhan tahun mengalami stagnasi, migrasi keluar, dan kemiskinan kultural. Namun perubahan terjadi ketika negara dan masyarakat sipil menempatkan kebudayaan, pendidikan, dan ruang publik sebagai fondasi pembangunan. Matera bangkit bukan karena investasi modal semata, melainkan karena rekonstruksi makna kota sebagai ruang peradaban.

Di Brasil timur laut, banyak kota agraris kecil hidup dalam ritme serupa Borong di Manggarai Timur. Aktif secara administratif, tetapi lemah secara institusional. Anak muda meninggalkan kota, inovasi mandek, dan kebijakan publik terjebak pada rutinitas birokrasi. Kota tumbuh perlahan, nyaris tak terasa denyut sejarahnya.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kota yang bertumbuh seperti bekicot bukan kegagalan teknis semata, melainkan problem epistemik dan politik. Ketika kota diperlakukan hanya sebagai simpul ekonomi dan administratif, bukan sebagai ruang pembentukan manusia dan pengetahuan, pertumbuhan kehilangan daya transformasinya. Ia berjalan, tetapi tidak melompat. Bergerak, tetapi tidak melahirkan lompatan peradaban.

Dalam konteks Manggarai, Borong dan Ruteng berada di persimpangan yang sama, apakah dua kota ini akan tetap menjadi kota lintasan yang melayani arus luar, atau berani membangun basis pengetahuan lokal sebagai fondasi masa depan. Sejarah kota-kota dunia menunjukkan bahwa tanpa keberanian epistemik dan kebijakan yang berpihak pada manusia, kota akan terus bergerak lamban, seperti bekicot yang membawa rumahnya sendiri ke mana-mana, tetapi tak pernah benar-benar tiba di tujuan sebagaimana sejumlah kota di China daratan.

Namun, kota di mana pun di bumi ini tidak hanya sebagai simbol imajinasi penghuninya, tetapi juga sebagai medan kuasa dan pengetahuan. Kota tidak pernah sekadar kumpulan bangunan, jalan, dan manusia.

Kota adalah sistem pengetahuan yang bekerja diam-diam seperti mengatur cara manusia bergerak, berpikir, bekerja, dan bermimpi. Di balik lampu lalu lintas, proyek infrastruktur, dan papan reklame pembangunan, tersembunyi jaringan kepentingan, relasi kuasa, dan nalar kebijakan yang membentuk arah sejarah sebuah masyarakat.

Setiap kota menyimpan logika epistemiknya sendiri tentang cara ia memproduksi kebenaran tentang kemajuan, kesejahteraan, dan masa depan. Apakah pembangunan dipahami sebagai pembebasan manusia, atau sekadar sebagai pertumbuhan angka dan akumulasi modal? Apakah kebijakan lahir dari dialog publik yang rasional, atau dari kompromi elite yang tertutup? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah berdiri di ruang abstrak, tetapi ia hidup di jalan-jalan kota, di pasar, di kantor birokrasi, dan di percakapan warga.

Begitulah ketika saya diajak diskusi dan makan di sebuah rumah makan baru di tengah kota tak jauh dari lingkungan bank swasta dan kelompok bank BUMN. Saya diajak makan oleh para sahabat kritis Kota Ruteng.

Ada Heri Baben di sana. Dia bermuhibah dari Jakarta. Ia ingin menetap di Ruteng Manggarai. Pengalaman Jakarta tentulah berbeda, tetapi tidak mengapa untuk disandingkan dalam wacana. Ada Apolonaris yang kerap disapa Apol, pria asal Woang, politisi dan intelektual muda dari Partai Gerindra, alumnus Fakultas Ilmu Sosial UGM Yogyakarta, juga aktivis (saya sebut aktivis lintas sekat) Yani Rewos. Ketiganya adalah alumni seminari paling prestisius se-Nusa Tenggara Timur, Kisol.

Kami berdiskusi, berefleksi, bergelisah bersama, tetapi juga berkontemplasi yang serupa sambil memikirkan jenis solusi ke masa depan atas nama aksi bersama tanpa harus ada yang dicela di masa silam. Kelompok jenis inilah yang saya sebut kelompok epistemik. Selalu gelisah, tetapi kritis atas dasar pengalaman, ilmu pengetahuan dan refleksi kritis. Mereka sanggup menciptakan ruang publik, tempat di mana wacana selalu dianggap wajar dan kemudian ditakar seturut akal waras.

Dalam tradisi pemikiran kritis, ruang publik idealnya menjadi arena deliberasi tempat warga merumuskan kehendak bersama secara rasional. Namun ketika ruang publik dikuasai oleh logika pasar dan kepentingan politik jangka pendek, komunikasi menjadi terdistorsi. Pengetahuan kehilangan watak emansipatorisnya dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Kota lalu tumbuh cepat, tetapi tidak selalu adil, tampak modern, tetapi rapuh secara moral dan sosial.

Dengan kesadaran epistemik inilah saya melakukan perjalanan melintasi tiga kabupaten di Flores. Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Tiga kota menjadi simpul refleksi. Borong, Ruteng, dan Labuanbajo. Ketiganya bukan hanya lokasi geografis, melainkan teks sosial yang dapat dibaca tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana modal mengalir, dan bagaimana manusia ditempatkan dalam arsitektur pembangunan.

Membaca Tiga Kota:
Ruteng adalah Kota Tua yang kehilangan roh. Saya tiba di Ruteng pada 28 Desember 2025. Dari Bandara Frans Sales Lega menuju pusat kota, jalan dipenuhi sepeda motor, mobil pribadi, hingga truk pengangkut bahan bangunan dan logistik. Di Natas Labar, lapangan Motang Rua telah berubah menjadi taman kota yang tertata rapi. Rumput dipangkas simetris, bangku taman disusun teratur, lampu hias berdiri anggun. Indah, tetapi terasa asing, seolah denyut sosial yang dulu hidup di lapangan itu disingkirkan oleh estetika tata kota yang steril.

Menjelang malam, kota meredup. Lampu jalan tidak sepenuhnya menyala. Sampah tampak berserak di sudut-sudut. Ruteng nyaris kehilangan energi sebagai kota tua yang pernah menjadi pusat pendidikan, diskursus, dan perjumpaan intelektual Manggarai. Ia seperti seorang tua yang berjalan perlahan, menyimpan banyak ingatan, tetapi kelelahan menatap masa depan.

Di kejauhan, kampus Universitas Katolik St. Paulus berdiri kokoh, mencakar lereng gunung seperti mercusuar sunyi. Di sanalah denyut intelektual masih berpendar, menjaga api diskursus agar tidak sepenuhnya padam. Ironisnya, energi kampus itu belum sepenuhnya menjalar ke ruang publik kota. Diskusi lebih banyak berlangsung di ruang tertutup, bukan menjadi denyut kota secara kolektif.

Saya berbincang dengan beberapa warga, aktivis, dosen, pedagang, dan tokoh muda. Mereka membaca pembangunan dengan nada yang beragam. Pujian, kecurigaan, bahkan skeptisisme.

Dana pembangunan yang kian menipis akibat pengetatan anggaran nasional membuat perubahan terasa lamban. Proyek nasional Makan Bergizi Gratis yang menyedot ratusan triliun rupiah memunculkan kegelisahan, apakah kebijakan ini benar-benar memihak rakyat kecil, atau justru membuka ruang akumulasi baru bagi jejaring elite politik?

Pertanyaan itu tidak pernah sepenuhnya terjawab, tetapi ia mengendap sebagai kegelisahan kolektif. Ruteng tampak hidup dalam diskursus, tetapi miskin terobosan praksis. Kota ini seperti sedang mencari kembali rohnya sendiri.

Borong: Kota Lintasan yang Sedang Belajar Menjadi Kota

Borong menyambut saya dengan debu halus yang menggantung di udara dan arus kendaraan yang tak pernah benar-benar sepi di jalur jalan negara lintas Flores dari ufuk timur hingga barat. Truk-truk pengangkut hasil bumi melintas tanpa henti, meninggalkan jejak bau solar dan panas mesin. Di tepi jalan, pedagang kecil menggelar dagangan, kopi hitam dalam termos kusam, pisang goreng hangat, rokok eceran, sayuran dari kebun lereng Poco Ranaka. Kota bergerak cepat, tetapi geraknya bersifat lintasan, singgah, lalu pergi. Pasar Borong adalah corak. Sungguh rakyat, bahkan manakala hujan turun, air tergenang dan becek sebecek cara pandang para penghuninya.

Pagi hari, pasar menjadi pusat kehidupan. Orang-orang datang dari kampung-kampung sekitar membawa hasil kebun dan ternak kecil. Tawar-menawar berlangsung hangat, penuh humor dan bahasa tubuh khas Manggarai Timur. Namun menjelang siang, denyut itu perlahan mengendur, cenderung sepi. Banyak kios menutup lebih awal. Ruang publik kembali lengang. Kota kehilangan percakapan panjang, kehilangan ruang untuk membangun imajinasi bersama. Tambahan lagi air bersih untuk itu kota tidak pernah mengalir lancar sebagaimana dibayangkan manusia kota. Tetapi warga gelisah. Rumah inap tak banyak, dan seperlunya. Diperoleh informasi, pengunjung berjalan dinas cenderung menginap di Ruteng lalu pagi hari bergegas ke Borong untuk menyelenggarakan entah itu rapat koordinasi atau sejenis rutinitas birokrasi nyaris tanpa kreasi. Petugas Jakarta atau Kupang, condong menghuni diri di Ruteng, meski disengat udara dingin.

Borong belum sepenuhnya menemukan identitas urbannya. Ia berfungsi sebagai simpul logistik dan administratif, tetapi belum menjadi pusat kebudayaan, pembelajaran, dan inovasi sosial. Bangunan ruko bertambah, jalan diperlebar, kantor pemerintahan berdiri lebih rapi, namun kota belum memiliki jiwa. Ia tumbuh secara fisik, tetapi belum matang secara kultural. Bila malam tiba, lingkungan perkantoran pemerintah senyap di puncak bukit dan hening di tepi lembah.

Dalam percakapan dengan guru, sopir travel, pedagang, dan pemuda gereja, bahkan dengan para alumni PMKRI (Forkoma Manggarai Timur), muncul sejenis kegelisahan yang serupa. Borong belum mampu menyediakan ruang bagi anak muda untuk bertumbuh dan bermimpi. Pendidikan tinggi terbatas. Lapangan kerja didominasi sektor informal. Banyak anak muda memandang keluar daerah sebagai satu-satunya jalan mobilitas sosial. Kota ini melayani perlintasan manusia, tetapi belum memelihara masa depan mereka.
Borong berada di wilayah agraris yang kaya, kopi, kemiri, hortikultura, peternakan rakyat. Namun nilai tambah ekonomi masih rendah. Rantai produksi dikuasai aktor luar. Petani bekerja keras, tetapi keuntungan bocor ke luar wilayah. Kota ini belum menjelma sebagai pusat pengolahan dan inovasi berbasis komunitas.

Secara epistemik, Borong seolah sedang berada di persimpangan, apakah ia akan membangun pengetahuan lokal sebagai fondasi kebijakan, atau tetap meniru model pembangunan administratif yang miskin refleksi? Ia membutuhkan keberanian untuk mendefinisikan sendiri makna kemajuan, bukan sekadar mengadopsi indikator dari luar. Borong seperti seorang remaja. Energik, penuh potensi, tetapi masih mencari arah hidupnya. Masa depannya masih terbuka.

Labuan Bajo: Bayang-Bayang Oligarki

Labuan Bajo tampil gemerlap. Hotel menjulang, pelabuhan modern dipenuhi kapal wisata, proyek infrastruktur berlangsung tanpa jeda. Namun di balik kilau itu, ruang hidup warga lokal semakin menyempit. Tanah pesisir dan pulau-pulau kecil terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal.

Labuan Bajo tumbuh sebagai kota kapital, bukan kota warga. Logika investasi mengalahkan logika sosial. Pengetahuan lokal tersisih oleh kalkulasi bisnis. Warga menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kota menjadi etalase global, tetapi rapuh secara keadilan sosial. Pemerintah lokal terjepit oleh tekanan dari banyak arah yang menggunakan serba kuasa. Tetapi untung, Edi Endi, sanggup bergeliat hingga Jakarta menggelontorkan dana untuk meneruskan jalan jalur utara, yang nantinya akan tembus ke pelabuhan multifungsi di pesisir utara. Komentar pengamat sosial kritis Anno Parman, mungkin baik untuk direnungkan. Labuan Bajo adalah etalase yang melukiskan dengan jelas bagaimana asar domina atas negara. Negara didikte, dan pasar menjelajah hingga meriung sampai ke pulau paling jauh di sana.

Tanggung Jawab Epistemik

Ruteng memperlihatkan stagnasi kritis, Borong menampilkan transisi tanpa identitas, dan Labuan Bajo memperlihatkan ekspansi kapital. Ketiganya menunjukkan bahwa pembangunan selalu sarat kepentingan.

Ketika ruang publik melemah, kebijakan kehilangan basis deliberatifnya. Ketika pengetahuan dikendalikan elite, keadilan sosial terancam. Masa depan Manggarai ditentukan bukan oleh megahnya infrastruktur, melainkan oleh kualitas pengetahuan dan keberanian moral dalam mengelola kuasa.

Perjumpaan epistemik ini mengajarkan bahwa kota adalah medan pertarungan makna. Di sanalah manusia menentukan apakah pembangunan akan memanusiakan, atau justru menyingkirkan. Dan di akhir tulisan ini, bolehlah saya menitipkan gagasan bahwa bagaimana diplomasi politik, intelektual dan kebudayaan niscaya dikerjakan dengan semangat dialog di tiga kota sambil terus merajut solidaritas bersama demi masa depan anak cucu kita.
Demi kepentingan itu, saya boleh berusul sambil menimbang makna semantik dan gagasan J. Christopher Harold bahwa diplomasi adalah seni memancing di air keruh. Begitu saja.