Richard Sontani: Labuan Bajo Perlu Membangun Kawasan Penyangga

Pengantar Redaksi
Dua pekan silam, jurnalis detakpasifik.com, Pius Rengka berkunjung ke tiga Kabupaten di Manggarai, Flores. Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Hal itu dilakukan untuk melihat, merasakan dan mencermati dari dekat denyut nadi kehidupan ekonomi dan geliat pembangunan di tiga kabupaten tersebut paska hiruk pikuk demokrasi elektoral politik. Banyak narasumber dari latar belakang medan tugas berbeda yang ditemui. Politisi, aktivis organisasi masyarakat sipil, kalangan bisnis dan juga aktor negara. Satu di antaranya adalah tokoh politisi muda dan intelektual cemerlang Manggarai Barat, Richard Sontani, ditemui detakpasifik.com di kediamannya di Kota Labuanbajo. Berikut petikan wawancara dengan politisi Manggarai Barat ini.

Tanya (T): Bagaimana pikiran dan perasaan Anda setelah mengikuti kompetisi elektoral di Manggarai Barat?

Jawab (J): Saya telah melewati semua proses politik sesuai konstitusi. Hasilnya pun telah jelas. Saya mendukung, menghormati dan memberi apresiasi positif kepada semua pihak yang terlibat dalam proses kompetisi elektoral politik. Dari aspek panggilan moral, saya berkewajiban untuk terus-menerus menyalakan api persaudaraan kepada semua pihak dan menyiram benih kebaikan kepada masyarakat Manggarai Barat demi masa depan manusia di daerah ini.

T: Baiklah kalau demikian. Jika Anda diminta untuk menamakan diskusi kita ini, apa kiranya judul atau tema yang tepat?

J: Kita berdiskusi saja tentang Rumah Besar Natas Labar Manggarai Barat. Karena Manggarai Barat bagi saya adalah tempat di mana dan dari mana kita bergulat dengan pemikiran kritis, belajar kebudayaan humanisme kritis kontekstual, interaksi antarmanusia, tetapi serentak dengan itu juga Manggarai Barat merupakan arena untuk kita saling belajar, saling berbagi pengalaman dan utamanya menawarkan perspektif yang terbaik bagi kepentingan pembangunan Manggarai Barat. Lebih dari itu kita juga berpikir tentang bagaimana kita membawa masyarakat Manggarai Barat agar mereka lebih makmur, lebih sejahtera dan lebih berkeadilan.

T: Apa problem Manggarai Barat yang serta merta dapat Anda kemukakan jika ditanya dadakan oleh para tamu dan apa kiranya solusi yang mungkin Anda tawarkan atau yang dapat dan boleh Anda harapkan?

J: Terimakasih. Paradigma yang saya pakai adalah paradigma kritis dalam konteks global yang berbasis pada dialektika abadi antara problem dan solusi atau dapat disebut dinamika dialektis antara kebijakan publik dan program pembangunan. Ada empat problem yang serta merta saya cermati yang ada di Manggarai Barat yaitu problem sumber daya manusia, ekonomi kewilayahan, infrastruktur sebagai triger dan penataan ruang, dan tata kelola layanan pemerintahan.

T: Silakan Anda terangkan rinciannya

J: Problem pertama yaitu problem Sumber Daya Manusia. Problem SDM terkait dengan tiga gatra utama yaitu masing-masing yang terkait dengan manajemen, mutu dan tata kelola pendidikan dasar – pendidikan menengah yang masih rendah, manajemen pendidikan vokasi yang belum berbasis kebutuhan pasar industri pariwisata sebagai user, rendahnya daya saing SDM lokal pada level middle dan level TOP pada industri pariwisata.

T: Lalu apa solusi yang paling mungkin yang Anda pikirkan dan tawarkan di bidang peningkatan kualitas SDM itu?

J: Di sektor atau gatra SDM ada empat peluang yang dapat dikerjakan secara konkrit. Di level kebijakan diperlukan perbaikan secara komprehensif terhadap manajemen, mutu dan tata kelola pendidikan dasar – pendidikan menengah. Ada lima program yang paling realistis untuk kepentingan ini. Kemudian diperlukan kebijakan berupa perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar industri pariwisata. Untuk itu ada dua program yang paling realistis untuk kepentingan itu. Lalu, kebijakan di bidang penyiapan SDM handal di bidang kepariwisataan melalui pendidikan dan pelatihan. Program yang dapat dikerjakan ialah inisiasi bersama Government – Civil Society – Privat sector.

T: Bagaimana dengan kondisi pembangunan ekonomi kewilayahan yang Anda maksudkan tadi?

J: Pada gatra inti ekonomi kewilayahan terdapat tiga hal yang relevan dan signifikan yaitu yang terkait dengan rantai pasok kebutuhan industri pariwisata (HULU-HILIR) yang belum terkoneksi dengan baik, investasi yang masih terpusat dan menumpuk di perkotaan Labuan Bajo berkontribusi terhadap semakin lebarnya ketimpangan dengan wilayah sekitar dan terakhir adalah ketergantungan aktivitas pariwisata yang HANYA terpusat di Laut, Pesisir dan Kawasan Balai Taman Nasional Komodo.

T: Lalu apa solusi di bidang ekonomi kewilayahan ini?

J: Ada tiga solusi yang realistis dan masuk akal. Yaitu rantai pasok kebutuhan industri pariwisata (HULU-HILIR) belum terkoneksi dengan baik, maka kebijakan terkait One Village On Product jangan banyak cukup dua program saja. Investasi yang masih terpusat dan menumpuk di perkotaan Labuan Bajo berkontribusi terhadap semakin lebarnya ketimpangan dengan wilayah sekitar. Karena itulah, sangat diperlukan kebijakan membangun dan menciptakan kawasan penyangga di luar perkotaan Labuan Bajo. Program yang digelontorkan cukup lima program. Kemudian, adanya ketergantungan aktifitas pariwisata yang HANYA terpusat di laut, pesisir dan kawasan Balai Taman Nasional Komodo. Maka kebijakan yang diperlukan adalah pembangunan dan penguatan atraksi wisata di kawasan mainland dengan cukup lima program pula.

T: Nah, bagaimana hubungannya dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu problem yang Anda kemukakan tadi?

J: Ya terkait infrastruktur (sebagai trigger) dan penataan ruang, maka ada lima hal konsentrasi yang diperlukan untuk segera dikerjakan yaitu yang terkait dengan konektivitas pembangunan infrastruktur jalan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas layanan publik (Food Estate, Pendidikan, Kesehatan, Destinasi, Pusat Pemerintahan) karena belum maksimal, pelayanan air bersih, penerangan/kelistrikan, moda transportasi massa yang modern untuk perkotaan Labuan Bajo masa depan dan dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTBL) terhadap wilayah-wilayah di luar perkotaan Labuan Bajo yang belum terpenuhi dalam menjawab ekspansi investasi di masa depan.

T: Tadi Anda juga menyinggung perihal tata kelola layanan pemerintahan. Bolehkah Anda jelaskan rinci apa sesungguhnya problemnya ataukah sektor ini sesungguhnya adalah masalah klasik di seluruh rezim pemerintahan di Indonesia?

J: Tata kelola pelayanan pemerintahan itu saya lihat ada lima hal yang perlu dicermati serius dan diurus tuntas. Yaitu masing-masing pelayanan di bidang pendidikan yang belum optimal, Pelayanan di Bidang Kesehatan yang belum Optimal, Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan yang belum Optimal, Pelayanan di Bidang Perijinan yang belum Optimal, Pelayanan di Bidang Pajak/Retribusi Daerah yang belum Optimal. Pelayanan di Bidang Pendidikan yang belum Optimal diperlukan kebijakan digitalisasi pelayanan bidang pendidikan. Programnya cukup satu program saja. Kemudian Pelayanan di Bidang Kesehatan yang belum optimal juga. Maka kebijakan yang diperlukan adalah digitalisasi pelayanan bidang kesehatan dengan cukup satu program saja. Pelayanan di bidang administrasi kependudukan juga belum optimal sehingga diperlukan kebijakan digitalisasi pelayanan bidang administrasi kependudukan. Programnya cukup satu saja. Lalu, pelayanan di bidang perijinan yang belum optimal, maka kebijakan yang diperlukan ialah digitalisasi pelayanan bidang perijinan dengan cukup satu program. Sedangkan pelayanan di bidang pajak/retribusi daerah yang belum optimal diperlukan kebijakan digitalisasi pelayanan bidang pajak/retribusi daerah dengan hanya satu program.

T: Saya mendengar banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih di Labuan Bajo ini. Apa yang boleh diharapkan dari kondisi pelayanan air bersih di Labuan Bajo ini?

J: Itu pertanyaan intinya terkait dengan pelayanan publik juga. Bukan hanya air, tetapi juga listrik dan transportasi massa dan tata ruang. Untuk pelayanan air bersih saya harapkan ada kebijakan peningkatan kualitas pelayanan air bersih. Programnya cukup dua saja. Sedangkan untuk penerangan/kelistrikan saya sebut kebijakan 100% bebas gelap. Sementara itu untuk Moda Transportasi Massa yang Modern untuk Perkotaan Labuan Bajo masa depan diperlukan kebijakan penyediaan moda transportasi massa yang aman dan nyaman. Sedangkan untuk dokumen tata ruang (RTRW, RDTR dan RTBL) terhadap wilayah-wilayah di luar Perkotaan Labuan Bajo yang belum terpenuhi dalam menjawab ekspansi investasi dimasa depan. Maka diperlukan penyusunan dokumen penataan ruang.

Setelah wawancara singkat ini, Richard Sontani menjelaskan banyak gagasannya terkait bagaimana seharusnya relasi negara, privat sector dan masyarakat sipil serta komunitas politik dalam konteks pembangunan Manggarai Barat dan kawasan Flores seluruhnya. Dia merisaukan jaringan kaki tangan oligarki di Manggarai Barat serta arus modal yang tidak atau belum menyentuh kebutuhan pembebasan manusia Manggarai Barat seluruhnya. Sontani menyarankan agar diperlukan sebuah konsolidasi pemikiran lintas sekat untuk menata dan melihat dengan jernih bagaimana seharusnya bangunan relasi lintas entitas di Flores dan Manggarai Barat khususnya.