Kupang, detakpasifik.com- Pergerakan politik Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, memicu polemik baru setelah ia terlihat menghadiri kegiatan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan mengenakan atribut partai berlambang banteng tersebut. Padahal, selama ini Yosef dikenal sebagai kader Partai Demokrat yang bahkan pernah menduduki sejumlah posisi strategis dalam struktur kepartaian.
Informasi mengenai kehadiran Yosef dalam Konfercab PDIP di Kabupaten Ende tersebut pertama kali mencuat melalui pemberitaan media lokal. Dalam foto-foto yang beredar, sang bupati tampak mengenakan seragam PDI-P, sehingga memunculkan dugaan kuat bahwa ia telah berpindah haluan politik.
Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat NTT menyatakan kekecewaannya. Wakil Ketua I Demokrat NTT, Paskalis Jurman Angkur, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada surat resmi dari Yosef Badeoda mengenai pengunduran dirinya sebagai kader Demokrat.
“Kami menghargai hak setiap orang untuk memilih partai politik mana pun. Namun ada etika yang harus dijaga, yakni menyampaikan surat pengunduran diri terlebih dahulu,” ujar Paskalis saat memberikan keterangan pers di Kantor Demokrat, Sabtu (29/11/2025)
Ia menambahkan, hal yang dikritisi Demokrat bukanlah soal perpindahan Yosef ke PDIP, tetapi cara dan sikapnya sebagai politisi yang telah lama bernaung di Demokrat.
Paskalis menegaskan bahwa absennya pemberitahuan resmi membuat Demokrat tetap menganggap Yosef sebagai kader aktif.
“Jika benar beliau pindah partai, tentu kami berharap ada penyampaian secara formal. Tanpa itu, kami masih melihat beliau sebagai kader Demokrat,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa kemungkinan hengkangnya Yosef tidak akan menimbulkan krisis kader bagi Partai Demokrat. Namun demikian, pihaknya telah meminta DPC Demokrat Ende untuk menelusuri dan memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Reaksi senada disampaikan oleh Sebastian Endo, Kepala BPOKK DPD Demokrat NTT. Menurutnya, tindakan seorang kader yang mengenakan atribut partai lain, apalagi hadir di acara resmi merupakan pelanggaran terhadap disiplin internal partai.
“Ada etika yang harus dihormati. Tidak mungkin seseorang masih berstatus anggota Demokrat tapi sudah diterima sebagai kader partai lain. Di Demokrat, jika ada kader dari partai lain ingin bergabung, hal pertama yang kami minta adalah surat pengunduran diri dari partai asal“ jelas Sebastian.
DPD Demokrat NTT pun merasa perlu melakukan klarifikasi publik agar status politik Yosef menjadi jelas, mengingat belum ada surat pengunduran diri yang masuk ke struktur partai.
Namun begitu, Sebastian menambahkan bahwa Demokrat belum sampai pada pembahasan mengenai pencabutan dukungan terhadap pemerintahan yang dipimpin Yosef Badeoda.
Yosef Badeoda sendiri bukanlah kader biasa. Ia merupakan kader utama Partai Demokrat, pernah duduk sebagai anggota DPP dan sempat menjabat sebagai anggota DPR RI Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Partai Demokrat.* (Juan Pesau)
